Breaking News
Home    

Rudy Susmanto Dampingi Gubernur Jabar Bahas Bantuan untuk Warga Terdampak Penutupan Tambang

zakar
04 Nov 2025

liputan08.com CIBINONG – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kegiatan silaturahmi dengan calon penerima Bantuan Masyarakat Desa Terdampak Pembatasan Kegiatan Tambang dan Operasional Angkutan Barang. Acara ini digelar di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor, Senin (3/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat terdampak penutupan sementara aktivitas tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Menurutnya, kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.

Penutupan tambang ini bagian dari penataan ulang sistem pertambangan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pajak tambang harus memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga sekitar, bukan hanya menguntungkan pengusaha besar, tegas Dedi Mulyadi.

Dedi juga mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Barat tengah menyiapkan program kredit kendaraan tanpa uang muka (DP) bagi para sopir truk tambang melalui kerja sama dengan Bank BJB, sebagai langkah pemberdayaan dan kemandirian ekonomi warga terdampak.

Saya tidak ingin lagi ada sopir atau pekerja tambang tanpa jaminan keselamatan kerja. Tambang ke depan harus menghadirkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Bahan tambang murah tidak boleh lagi menjadi sumber penderitaan rakyat, ujarnya.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menata ulang seluruh sistem pertambangan, termasuk pembagian pajak, perizinan, tata kelola jalan, dan pengawasan lingkungan.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan bahwa Pemkab Bogor telah menyiapkan langkah strategis untuk menindaklanjuti kebijakan pembatasan kegiatan tambang di wilayah Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg.

Menurut Rudy, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembebasan lahan jalan khusus tambang.

Kami sudah siapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembebasan lahan jalan khusus tambang dalam rancangan APBD 2026. Proses appraisal sedang berjalan dan diharapkan selesai akhir tahun ini, jelasnya.

Namun, Rudy menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan baru bisa dilakukan setelah hasil kajian resmi konsultan yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat selesai.

Kami masih menunggu hasil kajian dari konsultan. Gubernur menyampaikan bahwa penutupan tambang ini sifatnya sementara, sampai hasil kajian keluar, ungkapnya.

Lebih lanjut, Rudy menyebut bahwa jika hasil kajian menyarankan pembangunan jalan khusus, Pemkab Bogor siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat, dan para pemilik tambang.

Kalau kolaborasi berjalan baik, maka pada tahun 2026 pembebasan lahan bisa dilakukan dan pembangunan jalan khusus tambang bisa dimulai. Ini bukan hal yang mustahil, tegas Rudy.

Jalan khusus tambang tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 12 kilometer, dengan trase akhir akan ditentukan setelah appraisal dan kajian teknis selesai.

Selain itu, Rudy juga memastikan bahwa bantuan bagi warga desa terdampak tetap berjalan. Pemprov Jabar telah menyiapkan bantuan tunai Rp3 juta per bulan untuk tiga bulan ke depan, yakni November 2025, Desember 2025, dan Januari 2026.

Untuk Desember belum bisa dicairkan karena belum masuk postur anggaran provinsi. Maka pembayarannya akan dilakukan Januari 2026 sekaligus sebesar Rp6 juta untuk dua bulan, Desember dan Januari, jelasnya.

Di akhir pertemuan, Rudy menegaskan arah kebijakan Pemkab Bogor selalu menitikberatkan pada perlindungan masyarakat sekaligus keberlanjutan dunia usaha dan investasi.

Kami ingin masyarakat terlindungi, tapi juga dunia investasi tetap berjalan. Bogor tidak bisa dibangun sendirian, perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama, pungkasnya.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer