liputan08.com Kupang – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Rabu (24/9/2025). Dalam arahannya, Jaksa Agung menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja di seluruh bidang sebagai wujud komitmen Kejaksaan dalam menjaga kepercayaan publik dan mendukung program nasional.
Burhanuddin memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kejati NTT, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan kepada masyarakat. Namun ia menekankan, pencapaian itu tidak boleh membuat jajaran Kejaksaan lengah.
“Kinerja Kejati NTT cukup membanggakan, tetapi jangan pernah berpuas diri. Kita harus terus bekerja lebih profesional, berintegritas, dan mengedepankan hati nurani agar benar-benar menghadirkan keadilan bagi masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan harus berkomitmen mendukung program Presiden dan Wakil Presiden 2024–2029, terutama dalam penguatan reformasi hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
Dalam arahannya, Burhanuddin menyampaikan sejumlah instruksi strategis pada tiap bidang di Kejati NTT:
Bidang Pembinaan: Serapan anggaran per 22 September 2025 tercatat 81% dan realisasi PNBP mencapai 88,32%. Jaksa Agung meminta hambatan segera diidentifikasi agar realisasi anggaran dapat maksimal.
Bidang Intelijen: Kejati NTT diminta mendukung program Jaksa Mandiri Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, pendampingan proyek strategis harus dilakukan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Saat ini terdapat tiga proyek strategis bernilai Rp1,6 triliun yang didampingi Kejaksaan di NTT.
Bidang Tindak Pidana Umum: Hingga 22 September 2025, sebanyak 60 perkara telah diselesaikan melalui Restorative Justice dan 16 Rumah RJ terbentuk. Burhanuddin mendorong integrasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal dalam penyelesaian perkara.
Bidang Tindak Pidana Khusus: Dari Januari hingga 23 September 2025, penyelamatan keuangan negara mencapai Rp8,68 miliar, dengan capaian tertinggi di Kejati NTT sebesar Rp3,43 miliar. Perkara strategis yang menjadi perhatian publik diminta mendapat atensi khusus.
Bidang Perdata dan TUN: Kinerja Kejati NTT mencatat penyelamatan keuangan negara Rp1,01 miliar dan pemulihan Rp15,36 miliar, serta penanganan ribuan perkara bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum.
Bidang Pengawasan: Burhanuddin menekankan pentingnya pengawasan sebagai quality assurance. Seluruh pegawai wajib melaporkan LHKPN/LHKASN dan menerapkan SAKIP. Selama 2025, tercatat satu kasus pungli penerimaan CPNS serta dua kasus pelanggaran disiplin.
Jaksa Agung juga menegaskan dukungan Kejaksaan terhadap program Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sesuai Perpres No. 5/2025 serta pelaksanaan program MBG. Namun ia mengingatkan agar setiap dukungan dilakukan secara hati-hati.
“Jangan pernah menjadikan program pemerintah sebagai tameng penyimpangan. Ingat, Kejaksaan harus selalu menjadi benteng terakhir keadilan,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Burhanuddin meminta seluruh jajaran Kejati NTT bekerja dengan penuh kesungguhan, menjaga marwah Kejaksaan, dan waspada terhadap potensi serangan balik dari pihak yang tidak senang dengan kinerja Kejaksaan.
“Kinerja kita hari ini menjadi tolok ukur penegakan hukum di Indonesia. Jangan sekali-kali mencemari kepercayaan dan harapan masyarakat kepada Kejaksaan,” pungkas Burhanuddin.
Tags: Jaksa Agung, Kejati NTT, ST Burhanuddin
Baca Juga
-
19 Des 2025
Operasi Senyap KPK Menyasar Pucuk Kekuasaan Bekasi, Bupati dan Sejumlah Pihak Diamankan
-
08 Jul 2026
Waduh… Main Akal di Ekspor Mineral! Tiga Orang Akhirnya Diciduk Kejagung, Kagak Bisa Ngeles Lagi!
-
14 Agu 2026
Brigjen Ishak Robinson Pimpin LIPBB-MIGAS, Pengawasan Migas Diperkuat
-
16 Sep 2026
Empat Orang Kepercayaan Nusron Jadi Tersangka, KPK: Bongkar Dah, Siape Main di Balik Kasus HGB Bogor!
-
17 Nov 2025
Kabupaten Bogor Tampilkan Inovasi NGUPAHAN di Penjurian TOP 5 I-SIM 2025
-
23 Agu 2025
Hendry Ch Bangun Resmi Maju sebagai Calon Ketua Umum PWI, Usung Semangat Persatuan dan Independensi Organisasi
Rekomendasi lainnya
-
24 Jun 2026
Membedah Anatomi Kriminalisasi Larshen Yunus: Menguji Kedigdayaan Hukum atas Sandiwara Penguasa Pekanbaru
-
16 Apr 2026
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka! Kejagung Bongkar Skandal Korupsi Tambang Nikel Rp1,5 Miliar di Sultra
-
29 Agu 2025
Bobrok di Zona Bebas: Eks Kepala BP Karimun dan Timnya Rugikan Negara Rp182 Miliar Lewat Skema Rokok Non-Cukai
-
09 Jan 2026
Bupati Bogor Ikuti Rapat Tingkat Menteri: Penguatan Pemulihan Hulu Ciliwung sebagai Strategi Mitigasi Banjir Jabodetabek
-
21 Okt 2025
Kejagung Kepung Mafia Minyak: Tiga Pejabat Pertamina Diperiksa dalam Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Kilang
-
23 Jun 2026
Bujug Buneng! Model Cantik Dipanggil KPK, Diduga Terima Rp2 Miliar dan Mobil Mewah





