liputan08.com PALEMBANG – Jaksa Ahli Utama pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Fri Hartono, S.H., M.H., memberikan pembekalan kepada sekitar 400 jaksa dalam kegiatan Pelatihan Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada 16–20 November 2026 di Hotel Aryaduta Palembang tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan aparatur kejaksaan menghadapi perubahan mendasar sistem hukum pidana nasional, khususnya implementasi KUHP dan KUHAP baru.
Pelatihan diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI bersama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
Sentra Diklat Palembang merupakan pelaksanaan kelima dari rangkaian program Sentra Diklat Tahun 2026. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Medan, Surabaya, Semarang, dan Bandung.
Peserta terdiri atas para kepala seksi tindak pidana umum dan jaksa dari wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam pembekalannya, Dr. Fri Hartono mengupas pemantapan pembaruan KUHP dan KUHAP, terutama implikasi perubahan regulasi terhadap pelaksanaan tugas penuntutan.
Ia menjelaskan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Menurut Fri Hartono, perubahan tersebut tidak cukup dipahami sebatas pergantian norma dan prosedur. Jaksa harus memahami filosofi, tujuan, serta konsekuensi penerapannya agar penegakan hukum berjalan profesional, proporsional, dan berkeadilan.
“Pelatihan ini bukan sekadar forum untuk mempelajari pasal demi pasal. Pelatihan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman, membahas persoalan yang mungkin muncul dalam praktik, serta membangun kesiapan jaksa menghadapi perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana,” ujarnya.
Salah satu materi penting yang disampaikan Fri Hartono adalah penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP baru.
Koordinasi tersebut mencakup pemenuhan kelengkapan formal dan material berkas perkara. Sinergi diharapkan terbangun sejak tahap awal penanganan perkara sehingga kekurangan dalam proses penyidikan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Ia menekankan bahwa keberhasilan penuntutan tidak hanya ditentukan ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan, tetapi juga sangat dipengaruhi kualitas penyidikan dan koordinasi antaraparat penegak hukum.
KUHAP baru juga mengatur kategori penyidik yang meliputi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penyidik tertentu yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.
Karena itu, pemahaman mengenai pembagian kewenangan, koordinasi, dan pengawasan menjadi penting agar penanganan perkara berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku.
Fri Hartono juga menyoroti penguatan mekanisme pengawasan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan.
Sejumlah ketentuan KUHAP baru mengatur penggunaan rekaman pemeriksaan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana, pencatatan keberatan dari advokat atau pemberi bantuan hukum, serta mekanisme pengawasan terhadap penanganan perkara.
Ketentuan tersebut diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas proses penyidikan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum.
Selain itu, mekanisme praperadilan diperluas untuk mencakup kondisi tertentu, termasuk penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Menurut Fri, pemahaman terhadap ketentuan tersebut diperlukan agar aparat penegak hukum dapat menjalankan kewenangannya secara terukur dan bertanggung jawab.
Materi lainnya membahas perubahan pengaturan penghentian penyidikan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
KUHAP baru merinci sejumlah alasan penghentian penyidikan, antara lain tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, nebis in idem, kedaluwarsa, tersangka meninggal dunia, pencabutan pengaduan dalam tindak pidana aduan, serta penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.
Penghentian penyidikan juga dimungkinkan dalam keadaan tertentu ketika tersangka memenuhi persyaratan pembayaran denda sesuai ketentuan undang-undang.
Pengaturan yang lebih terperinci tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara. Namun, penerapannya tetap harus memenuhi persyaratan perundang-undangan dan dilakukan secara akuntabel dengan memperhatikan hak korban.
Dalam aspek pembuktian, KUHAP baru turut menekankan pentingnya Scientific Crime Investigation (SCI) atau penyidikan berbasis ilmiah.
Pendekatan ini memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menguji serta menganalisis bukti secara objektif.
Dukungan teknis penyidikan dapat meliputi laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, digital forensik, serta bantuan teknis lainnya sesuai kebutuhan perkara.
Pendekatan ilmiah tersebut diharapkan mengurangi ketergantungan pada pengakuan tersangka semata. Dengan demikian, konstruksi perkara dapat dibangun berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam materi koordinasi penyidikan, turut dibahas mekanisme gelar perkara apabila hasil penyidikan tambahan masih dinilai belum lengkap. Penyidik wajib menindaklanjuti kekurangan berkas dalam jangka waktu sesuai ketentuan KUHAP baru.
Salah satu poin penting pembekalan Dr. Fri Hartono adalah perubahan paradigma penegakan hukum pidana, dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih mengedepankan pemulihan dan keadilan substantif.
Dalam paradigma baru tersebut, jaksa tidak hanya berperan membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga harus memastikan proses hukum memperhatikan kepentingan korban, perlindungan masyarakat, pemulihan kerugian, serta pencegahan pengulangan tindak pidana.
Keberhasilan penuntutan tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Kualitas penanganan perkara, pemulihan korban, pengembalian aset, dan dampak penegakan hukum bagi masyarakat juga menjadi bagian penting.
Perubahan orientasi tersebut menuntut jaksa memahami secara menyeluruh hubungan antara KUHP, KUHAP, dan ketentuan penyesuaian pidana.
Pembahasan berikutnya berfokus pada mekanisme keadilan restoratif dan pengakuan bersalah atau plea bargain yang diatur dalam KUHAP baru.
Plea bargain merupakan mekanisme pengakuan bersalah oleh terdakwa melalui prosedur yang ditentukan undang-undang, dengan konsekuensi hukum berupa kemungkinan keringanan pidana sesuai persyaratan yang berlaku.
Penerapannya harus memperhatikan persyaratan hukum, termasuk pengakuan yang diberikan secara sukarela, pemenuhan ketentuan pembuktian, keterlibatan penuntut umum, serta pemeriksaan dan persetujuan hakim sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain itu, dibahas pula mekanisme saksi mahkota dalam pengungkapan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang sama. Penerapannya harus tetap memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang diperiksa.
Sementara itu, keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan keadaan, kepentingan korban, dan penyelesaian konflik dengan tetap memperhatikan persyaratan hukum.
Kedua mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional memberikan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih beragam, tanpa mengabaikan prinsip pembuktian, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam pembekalan tersebut, Fri Hartono juga mengulas perubahan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.
Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemidanaan bertujuan mencegah tindak pidana, membina dan membimbing pelaku agar dapat kembali ke masyarakat, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, menciptakan rasa aman dan damai, serta menumbuhkan penyesalan pada terpidana.
Artinya, pemidanaan tidak semata-mata menjadi bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga menjadi sarana pembinaan, pemulihan, dan perlindungan masyarakat.
KUHP Nasional juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law sebagaimana diatur dalam Pasal 2, dengan penerapan yang tetap memperhatikan batasan dan persyaratan undang-undang.
Perubahan ini menuntut aparat penegak hukum memahami konteks sosial dan budaya masyarakat tanpa mengesampingkan asas legalitas serta kepastian hukum.
Fri Hartono menegaskan bahwa implementasi KUHP dan KUHAP baru membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, terutama dalam menyamakan persepsi terhadap norma dan mekanisme hukum yang mengalami perubahan.
Besarnya jumlah perkara yang ditangani setiap tahun menjadi tantangan tersendiri bagi jaksa untuk memastikan setiap tahapan penegakan hukum berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Karena itu, peningkatan kompetensi harus berjalan beriringan dengan integritas dan profesionalitas.
Penegakan hukum yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketepatan menerapkan pasal, tetapi juga oleh kemampuan aparat menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia berharap para peserta pelatihan dapat menjadi agen penyebarluasan pengetahuan setelah kembali ke satuan kerja masing-masing.
Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dibagikan kepada rekan sejawat melalui diskusi dan pembelajaran internal sehingga tercipta kesamaan pemahaman dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru.
Pelatihan ini juga menjadi sarana pertukaran pengalaman antarwilayah sekaligus pengembangan praktik baik dalam pelaksanaan tugas kejaksaan.
Kegiatan pembekalan tersebut turut menghadirkan sejumlah akademisi, praktisi hukum, pejabat kejaksaan, serta hakim dari lingkungan peradilan di Sumatera Selatan.
Di antaranya Dr. Rossi Passarella, Dr. Ahmad Heryanto, Dr. Artha Febriansyah, Dr. Henny Yuningsih, Dr. Hamonangan Albariansyah, Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, dan Neisa Angrum Adisti dari Universitas Sriwijaya.
Hadir pula Tengku Firdaus selaku Aspidsus Kejati Sumsel, Agustinus Octavinus Mangotan selaku Aspidum Kejati Sumsel, Tri Joko selaku Asdatun Kejati Sumsel, serta sejumlah pejabat Kejati Sumsel lainnya.
Dari unsur peradilan, kegiatan tersebut dihadiri sejumlah hakim tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, antara lain R.A. Suharni, Marolop Simamora, Putut Tri Sunarko, Jon Sarman Saragih, Erwantoni, Lisfer Berufu, Nenny Yulianny, dan Mashuri Effendie.
Turut hadir pula para pimpinan pengadilan negeri di wilayah Sumatera Selatan.
Melalui kegiatan ini, Kejaksaan RI diharapkan semakin siap menghadapi perubahan sistem hukum pidana nasional. Kesamaan pemahaman, integritas, dan profesionalitas menjadi modal utama agar implementasi KUHP dan KUHAP baru mampu menghadirkan penegakan hukum yang lebih modern, transparan, proporsional, dan berkeadilan.
(Redaksi)
Tags: Dr. Fri Hartono, Jampidum Kejaksaan Agung RI
Baca Juga
-
18 Sep 2026
Drone Thermal Bantu Deteksi Titik Panas di Kawasan TPA Galuga
-
10 Nov 2024
Wakil Jaksa Agung: Hari Pahlawan Menginspirasi Perjuangan Baru dalam Menghadapi Tantangan Bangsa
-
10 Okt 2024
Pj. Bupati Bogor Tinjau Empat Kecamatan: Fokus Stunting, Inflasi, dan Kemiskinan
-
06 Jun 2026
Rudy Susmanto Dorong Kawasan Terpadu Masa Depan Kabupaten Bogor, Jalan Raya hingga Demplot Pertanian Modern
-
17 Des 2024
Pemkab Bogor Luncurkan Bus Listrik Gratis, Dukung Transportasi Ramah Lingkungan
-
24 Jun 2026
Pemkab Bogor Sosialisasikan Sekolah Rakyat di Jasinga, Wujud Komitmen Putus Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan
Rekomendasi lainnya
-
12 Jun 2025
Jaksa Agung dan Gubernur Maluku Utara Sepakat Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
-
13 Des 2025
Grand Opening Siap Haji dan Umroh Kemala Grup di Palembang, Perluas Akses Layanan Ibadah yang Legal dan Profesional
-
01 Okt 2025
Kejati Kepri Tahan Dua Tersangka Baru Korupsi PNBP Jasa Pemanduan Kapal, Rugikan Negara Rp4,5 Miliar
-
18 Jan 2026
Bupati Bogor Percepat Operasional Pasar Petani Garuda, Petani Nilai Kebijakan Pro-Petani Kecil
-
30 Okt 2024
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Dianugerahi Panglima Gagah Pasukan Polis (PGPP) oleh Raja Malaysia
-
02 Jul 2026
Sekda Bogor Pimpin ASN Ikuti Webinar KPK, Perkuat Literasi Antikorupsi di Lingkungan Pemkab


