Breaking News
Home    

Sebelum Menjabat Ramah, Setelah Berkuasa Sulit Dihubungi

Liputan 08
15 Sep 2026

Oleh: Tajuk Redaksi

Ada fenomena yang kerap dirasakan kalangan jurnalis: seseorang sebelum menduduki jabatan publik begitu mudah diajak berkomunikasi. WhatsApp dibalas, telepon diangkat, bahkan diskusi bisa berlangsung panjang dan terbuka.

Namun, setelah menduduki jabatan, pola komunikasi terkadang berubah drastis. Pesan WhatsApp jarang dijawab, telepon sulit diangkat, dan komunikasi yang dahulu cair berubah menjadi kaku serta penuh jarak.

Tentu, tidak semua pejabat bersikap demikian. Banyak pejabat yang tetap terbuka, komunikatif, dan menghargai kerja jurnalistik. Tetapi perubahan perilaku komunikasi setelah seseorang memperoleh kekuasaan merupakan fenomena yang layak dikritisi secara objektif.

Berikut 10 kemungkinan alasan mengapa seorang pejabat menjadi sulit dihubungi setelah menduduki jabatan:

1.Beban pekerjaan dan tanggung jawab meningkat

Jabatan publik membawa konsekuensi pekerjaan yang jauh lebih besar. Rapat, pelayanan masyarakat, koordinasi, perjalanan dinas, pengambilan keputusan, hingga persoalan pemerintahan dapat menyita waktu. Kesibukan merupakan alasan yang wajar.

Namun, kesibukan tidak semestinya menjadi alasan untuk memutus komunikasi. Jawaban sederhana seperti “Mohon maaf, sedang rapat. Nanti saya hubungi kembali” sudah menunjukkan penghargaan kepada orang yang menghubungi.

2.Lingkungan pergaulan berubah

Ketika seseorang menjadi pejabat, lingkungan di sekelilingnya ikut berubah. Ada staf, ajudan, protokol, sekretaris, dan berbagai pihak yang mengatur agenda.

Akibatnya, komunikasi langsung yang dahulu mudah dilakukan bisa berubah menjadi komunikasi berlapis. Wartawan yang dahulu dapat berbicara langsung akhirnya harus melewati birokrasi.

3.Kekhawatiran terhadap salah komunikasi

Pejabat tentu harus berhati-hati memberikan pernyataan. Setiap ucapan dapat memiliki konsekuensi administratif, politik, bahkan hukum.

Karena itu, kehati-hatian dalam berkomunikasi dapat dipahami. Tetapi kehati-hatian berbeda dengan menutup diri. Pejabat tetap memiliki kewajiban memberikan informasi yang menjadi hak publik melalui mekanisme yang benar.

4.Jarak psikologis akibat kekuasaan

Kekuasaan dapat mengubah cara seseorang berinteraksi. Dalam kajian psikologi sosial, posisi yang memiliki kewenangan dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap hubungan sosial di sekitarnya.

Masalahnya muncul ketika kewenangan tersebut menciptakan jarak berlebihan dengan orang-orang yang sebelumnya dianggap sebagai mitra.

5.Perubahan cara memandang media

Sebelum menjabat, media sering dianggap sebagai mitra komunikasi. Setelah menjadi pejabat, sebagian orang justru mulai memandang media sebagai pihak yang berpotensi mengkritik atau memberitakan kekurangan pemerintah.

Jika cara pandang ini berkembang, komunikasi menjadi defensif.

Padahal, media bukan musuh pemerintah. Kritik dan pertanyaan wartawan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial serta mekanisme demokrasi.

6.Trauma terhadap pemberitaan

Seorang pejabat mungkin pernah mengalami pemberitaan yang dianggap tidak berimbang atau merugikan. Pengalaman tersebut dapat membuatnya lebih berhati-hati menghadapi wartawan.

Namun, persoalan pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui hak jawab, klarifikasi, koreksi, dan mekanisme jurnalistik yang tersedia. Menghindari semua komunikasi dengan wartawan bukanlah solusi yang sehat.

7.Terlalu bergantung kepada staf

Delegasi merupakan bagian penting dari manajemen pemerintahan. Tetapi seorang pejabat publik tidak seharusnya sepenuhnya berlindung di balik staf.

Kalimat “silakan hubungi staf saya” memang dapat menjadi solusi administratif. Namun, bila terus-menerus digunakan untuk menghindari pertanyaan publik, hal tersebut justru dapat menimbulkan kesan bahwa pejabat sedang membangun tembok komunikasi.

8.Lupa bahwa jabatan adalah amanah

Dalam perspektif kepemimpinan dan etika, jabatan bukanlah hak istimewa untuk menjauh dari masyarakat. Jabatan adalah amanah yang melekat dengan tanggung jawab.

Tradisi keilmuan, termasuk literatur kepemimpinan dan kitab-kitab klasik, banyak menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moralnya.

Karena itu, jabatan seharusnya memperluas ruang pengabdian, bukan mempersempit ruang komunikasi.

9.Berkomunikasi dengan wartawan bukan berarti harus memenuhi semua permintaan

Ini harus dipahami secara proporsional.

Wartawan tidak memiliki hak untuk memaksa pejabat mengangkat setiap telepon atau membalas setiap pesan dalam hitungan menit. Pejabat juga memiliki privasi, kesibukan, dan agenda resmi.

Namun, komunikasi yang baik tetap dapat dibangun. Bahkan jawaban singkat sekalipun sudah cukup untuk menunjukkan sikap menghargai.

Yang menjadi persoalan bukan sekadar satu atau dua pesan tidak dibalas, melainkan ketika pola tersebut berubah menjadi kebiasaan setelah seseorang mendapatkan jabatan.

10. Jangan sampai jabatan mengubah karakter

Inilah persoalan paling mendasar.

Jabatan seharusnya mengubah tanggung jawab, bukan mengubah akhlak, integritas, dan cara menghargai orang lain.

Seseorang boleh memiliki ajudan, staf, protokol, dan kewenangan yang besar. Tetapi semua itu tidak seharusnya membuatnya lupa bagaimana berkomunikasi secara manusiawi dengan masyarakat, wartawan, maupun orang-orang yang dahulu menjadi bagian dari perjalanan perjuangannya.

Sulit dihubungi bukan dosa, tetapi menutup komunikasi setelah memperoleh jabatan patut menjadi bahan introspeksi.

Pejabat tidak wajib mengangkat semua telepon, tetapi wajib memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan tembok untuk menjauh dari publik.

Sebab kursi jabatan ada batas waktunya. Yang tertinggal bukan kekuasaan, melainkan rekam jejak, integritas, dan cara seseorang memperlakukan orang lain.

Tajuk Redaksi Siber24jam.com & Liputan08.com

 

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer