liputan08.com PADANG — Kasus dugaan pengalihan sertifikat tanpa persetujuan pemilik di Kota Padang terus berkembang. Setelah sebelumnya diberitakan, pihak yang disebut dalam perkara akhirnya memberikan klarifikasi.
Tim redaksi berhasil menghubungi Irshad ,Asnul Zainul Abidin melalui pesan WhatsApp pada Senin (4/5/2026). Dalam keterangannya, Asnul membantah tuduhan yang disampaikan dan menilai pemberitaan sebelumnya tidak akurat.
“Asnul menyampaikan agar wartawan mengedepankan integritas dan memastikan kebenaran informasi sebelum berita dipublikasikan,” tulisnya dalam pesan WhatsApp.
Ia juga menyinggung bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya sepihak, serta menyarankan agar media mengedepankan prinsip keberimbangan.
“Minimal pastikan berita akurat. Ambil dua sisi sebelum memuat berita,” ujarnya.
Selain itu, Asnul membantah adanya tindakan sepihak dalam proses yang dipersoalkan. Ia menyebut bahwa pihak pemilik mengetahui dan terlibat dalam penggunaan dana yang dimaksud.
“Logika saja, proses balik nama dan pencairan bank tidak mungkin berjalan kalau pemilik tidak setuju. Bahkan pemilik ikut menggunakan uang tersebut,” tambahnya.
Dalam pesannya, Asnul juga menyayangkan pemberitaan yang dinilainya dapat merugikan pihak tertentu serta berpotensi mencemarkan nama baik.
Sebelumnya, kuasa hukum korban, Aidil Permata, SH dari Palito Lawfirm, mengungkapkan bahwa kasus ini bermula pada tahun 2015, saat sertifikat milik kliennya dipinjam oleh pihak lain.
“Awalnya sertifikat dipinjam dengan bujuk rayu dan janji akan dikembalikan. Namun tanpa sepengetahuan pemilik, sertifikat diduga dialihkan kepemilikannya,” ujar Aidil.
Menurutnya, sertifikat tersebut kemudian dibalik nama dan dijadikan jaminan utang di lembaga keuangan hingga mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
“Objek tersebut telah dibebani hak tanggungan dan kini berada dalam penguasaan pihak perbankan,” jelasnya.
Kasus semakin kompleks setelah kredit disebut telah dialihkan pengelolaannya ke OKE Asset Indonesia dan masuk proses lelang melalui KPKNL.
Aidil menegaskan, jika terbukti ada pengalihan tanpa persetujuan pemilik sah, maka hal tersebut berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum.
Sementara itu, pihak keluarga yang sempat dikonfirmasi sebelumnya, Aulia Ahmad, mengaku sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga Asnul.
“Keluarga Asnul sekarang tinggal di Bali, sementara saya di Bandung. Saya sudah tidak berhubungan baik dengan mereka,” ujarnya.
Sebelum klarifikasi dari Asnul diperoleh, tim media telah berupaya melakukan konfirmasi ke berbagai pihak, termasuk mendatangi kediaman keluarga terkait.
Kuasa hukum korban memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum guna menguji keabsahan proses peralihan sertifikat tersebut.
“Kami akan memastikan hak klien kami terlindungi dan seluruh proses diuji secara hukum,” tegas Aidil.
Catatan Redaksi
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini, sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip jurnalistik yang berimbang.
Tags: Kasus Dugaan Pengalihan Sertifikat
Baca Juga
-
21 Feb 2025
JAM-Pidum dan BNN RI Perkuat Sinergi Berantas Narkotika, Fokus pada Rehabilitasi dan Pemutusan Rantai Keuangan Sindikat
-
14 Mar 2025
Dugaan Korupsi di Kominfo: Kejari Jakpus Selidiki Tender Pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara
-
05 Apr 2025
Pererat Sinergi TNI dan Warga Papua Satgas Yonif 131/BRS Gelar Layanan Kesehatan Gratis di Kampung Mosso
-
09 Des 2024
KH Achmad Yaudin Sogir Serukan Perda Tata Drainase untuk Cegah Banjir di Kabupaten Bogor
-
10 Nov 2025
TP PKK Kabupaten Bogor Gelar Binda di Rumpin, Perkuat Pemberdayaan Masyarakat
-
03 Jan 2025
KH Achmad Yaudin Sogir Sampaikan Khutbah Jumat di PMI Cibinong Keistimewaan Bulan Rajab sebagai Bulan Terhormat
Rekomendasi lainnya
-
14 Okt 2025
Pemkab Bogor dan BPKP Jabar Perkuat Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Desa 2025
-
04 Nov 2024
JAM-Pidum Setujui 16 Kasus Diselesaikan Lewat Restorative Justice, Termasuk Kasus Penadahan di Subang
-
07 Des 2024
300 Personel BKO Baharkam Polri Selesaikan Tugas Pengamanan Pilkada di Jawa Tengah
-
09 Feb 2026
HPN 2026 di Kabupaten Bogor: Bupati Tegaskan Komitmen Pers Independen dan Berintegritas demi Ekonomi Berdaulat
-
03 Mar 2026
Perang di Timur Tengah: Seruan Keadilan dan Perdamaian dari Indonesia
-
17 Okt 2025
Kota Bogor Masuk Daftar Penerima Proyek PSEL dalam Perpres 109 Tahun 2025


