Breaking News
Home    

Dr. Dian Assafri Nasai, SH: Desa Harus Jadi Pusat Kekuatan Ekonomi dan Pembangunan Nasional

Liputan 08
09 Agu 2026

Liputan08.com, JAKARTA — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (LPM RI) 2026 menegaskan pentingnya memperkuat posisi desa dan kelurahan sebagai basis utama pembangunan nasional.

 

Mengusung tema “Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Menuju Indonesia Maju”, Rakernas LPM RI tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat agar pembangunan nasional semakin kuat dari tingkat akar rumput.

 

Salah satu pengurus LPM RI, Dr. Dian Assafri Nasai, SH, menilai pembangunan nasional akan lebih efektif apabila masyarakat desa ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat program pemerintah.

Menurutnya, desa memiliki potensi besar dalam sektor pangan, ekonomi kerakyatan, UMKM, koperasi, pariwisata, hingga sumber daya manusia. Potensi tersebut perlu dikelola secara terintegrasi melalui kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat.

“Desa jangan hanya dilihat sebagai objek pembangunan. Desa harus menjadi subjek sekaligus pusat kekuatan ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat diberi ruang untuk mengelola potensi wilayahnya, pembangunan akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Dr. Dian Assafri Nasai, SH ,Jakarta Minggu (9/8/2026).

Ia menjelaskan, tantangan pembangunan desa saat ini bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, akses pasar, teknologi, kelembagaan, serta kemampuan masyarakat mengelola potensi lokal.

Karena itu, pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada peningkatan kapasitas warga agar mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif dan mandiri.

Menurut Dr. Dian, berbagai agenda pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta peningkatan produksi pertanian memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak ekonomi desa apabila melibatkan masyarakat secara langsung.

Program MBG, misalnya, tidak semestinya hanya dipandang sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi. Program tersebut juga dapat membangun rantai ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM dan koperasi desa sebagai bagian dari penyedia bahan pangan.

“Program nasional akan memiliki dampak yang jauh lebih besar apabila rantai pasoknya melibatkan masyarakat lokal. Petani mendapatkan pasar, peternak mendapatkan kepastian permintaan, UMKM tumbuh, koperasi bergerak dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung,” jelasnya.»

Ia juga menilai agenda ketahanan pangan harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan desa secara menyeluruh. Peningkatan produksi pertanian membutuhkan dukungan terhadap petani, mulai dari ketersediaan lahan, irigasi, pupuk, teknologi, akses pembiayaan hingga kepastian pasar.

Dalam perspektif tersebut, desa tidak cukup hanya dibangun secara fisik. Pembangunan harus diarahkan untuk membangun kapasitas manusia, kelembagaan ekonomi dan kemandirian masyarakat.

Dr. Dian berpandangan, LPM RI dapat mengambil posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan berbagai program pembangunan pemerintah. Jaringan LPM yang berada di tingkat desa dan kelurahan menjadi modal sosial untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga.

“LPM harus hadir sebagai mitra masyarakat dan pemerintah. Perannya bukan mengambil alih kewenangan pemerintah, tetapi membantu membangun partisipasi, mengidentifikasi kebutuhan warga, mengembangkan potensi lokal dan memperkuat gotong royong dalam pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan desa juga harus berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat. Pendataan potensi ekonomi, kelompok usaha, sumber daya manusia, sektor pertanian, UMKM hingga kebutuhan sosial masyarakat penting dilakukan agar kebijakan yang dibuat tidak bersifat seragam.

Pendekatan tersebut, kata dia, akan membuat pembangunan lebih tepat sasaran karena setiap desa memiliki karakter, potensi dan persoalan yang berbeda.

Rakernas LPM RI 2026 diharapkan tidak berhenti pada rumusan rekomendasi, tetapi menghasilkan gerakan nyata di lapangan. Penguatan kapasitas kader, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, pengembangan UMKM dan penguatan kelembagaan desa menjadi bagian penting dari agenda tersebut.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dibuat, tetapi seberapa jauh program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Desa yang produktif, masyarakat yang berdaya dan ekonomi lokal yang tumbuh merupakan fondasi penting bagi kemajuan Indonesia,” tegas Dr. Dian Assafri Nasai, SH.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer