Liputan08.com – Di sudut selatan Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Kampung PLN, Desa Pekondoh, Kecamatan Cukuh Balak, sebuah jalan berdiri bukan sebagai simbol kemajuan negara, melainkan sebagai monumen sunyi dari ketabahan rakyat. Jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara itu justru lahir dari patungan warga—dari recehan yang dikumpulkan dengan sabar, dari tenaga yang disumbangkan tanpa upah, dan dari keyakinan bahwa hidup harus terus berjalan meski negara tak kunjung hadir.
Jalan tersebut selama bertahun-tahun rusak. Lubang menganga, dan genangan air menjadi keseharian warga. Anak-anak menuju sekolah harus meniti bahaya, petani kesulitan membawa hasil panen, dan roda ekonomi desa tersendat. Namun alih-alih menunggu, masyarakat memilih bergerak.

Tanpa seremoni, tanpa spanduk proyek, warga bahu-membahu memperbaiki jalan. Ada yang menyumbang semen, pasir, batu, ada pula yang menyumbang tenaga sejak pagi hingga petang. Gotong royong kembali menemukan maknanya—bukan sebagai slogan kebudayaan, melainkan sebagai jalan keluar terakhir.
Warga Kampung PLN, mengisahkan mereka yang telah lama menuggu.
“Jalan ini kami bangun dari uang patungan warga. Tidak ada bantuan pemerintah. Kami iuran semampunya. Kalau menunggu, entah sampai kapan. Ini jalan hidup kami, bukan sekadar jalan desa,” ujar Warga dengan suara datar, menyimpan letih yang tak lagi ingin dipertontonkan, Minggu (11/1/2026)
Menurut warga, keputusan warga untuk patungan bukan karena tidak percaya pada negara, melainkan karena keadaan memaksa mereka bertindak.
“Kami ini rakyat kecil. Kalau tidak bergerak sendiri, anak-anak kami terus terjebak lobang. Negara seharusnya hadir di sini, tapi yang datang hanya kesabaran kami sendiri,” tambahnya.
Fenomena ini memantik kritik keras dari kalangan mahasiswa. Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, yang juga putra daerah setempat, menilai kondisi tersebut sebagai potret nyata kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.
“Ini bukan sekadar soal jalan rusak, ini soal abainya negara. Di mana dana desa? Ke mana arah reses DPRD? Mengapa rakyat harus berjuang sendirian membangun infrastruktur dasar?” tegas Ali Wardana.
Menurut Ali, pembangunan jalan oleh swadaya masyarakat tidak boleh dinormalisasi apalagi dirayakan secara berlebihan, karena justru menutupi persoalan struktural yang lebih dalam.
“Gotong royong itu mulia, tapi ketika gotong royong dipakai untuk menutup kelalaian negara, itu menjadi ironi. Negara tidak boleh bersembunyi di balik ketabahan rakyatnya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dana desa sejatinya dirancang untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar seperti infrastruktur, bukan sekadar kegiatan seremonial atau proyek yang tak menyentuh kebutuhan riil warga.
“Dana desa ada, APBD ada, pejabat ada. Tapi mengapa jalan ini dibangun dari uang rakyat lagi? Ini pertanyaan moral dan politik yang harus dijawab,” kata Ali.
Jalan Kampung PLN kini memang mulai mengeras oleh semen, namun pertanyaan tentang kehadiran negara justru semakin mencair. Pembangunan swadaya itu menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki daya hidup luar biasa, sekaligus menjadi dakwaan diam-diam terhadap sistem yang gagal menjangkau pinggiran.
Di Pekondoh, gotong royong bukanlah pesta kebersamaan, melainkan bentuk perlawanan sunyi. Jalan itu tidak hanya menghubungkan kampung dengan dunia luar, tetapi juga menghubungkan nurani publik dengan realitas yang kerap diabaikan: bahwa di republik ini, masih ada rakyat yang membangun negaranya seorang diri.
Dan di atas jalan yang dibangun dengan luka itu, harapan tetap tumbuh—meski negara belum sepenuhnya pulang.
Tags: Gotong Royong di Kampung PLN Cukuh Balak Menjadi Cermin Sunyi tentang Dana Desa, Reses DPRD
Baca Juga
-
29 Sep 2025
Proyek Bengkel Emak Ojol Komunitas Emak Kantoran Raih Juara 1 Bogor Innovation Award (BIA) 2025
-
10 Feb 2025
Prajurit Yonif 323/Buaya Putih Kostrad Berbagi Makanan di Kampung Kago, Warga Sambut Hangat
-
06 Mei 2025
Polres Gresik Ungkap 15 Kasus Kriminal Selama April, 22 Tersangka Diamankan
-
26 Nov 2025
Kabupaten Bogor Raih Penghargaan Akseleratif Progresif Jawa Barat, Stunting Turun Tajam 2019–2024
-
12 Des 2025
Dorong Pemerataan Kesejahteraan, Anggota DPRD Hj. Nunur Tinjau 13 Rumah Penerima Program RUTILAHU di Sukamakmur
-
30 Apr 2025
Kerjasama PWI-BTN Diteken, Tahap Pertama Akan Diserahkan 100 Unit Rumah Subsidi Untuk Wartawan Di Jabodetabek
Rekomendasi lainnya
-
19 Mar 2025
Kejagung Periksa 3 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah PT Timah Tbk
-
02 Mei 2025
Marak Penyelewengan Dana Desa, Kejagung Edukasi Kades dan Lurah di Karangasem
-
25 Okt 2024
20 Tahun Mengabdi untuk Nusantara Refleksi Perjalanan dan Harapan ke Depan oleh Dr. Dian Assafri Nasa’i, SH, MH
-
22 Jan 2025
Pj Bupati Bogor Hadiri Gala Dinner Kolaborasi Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2025
-
30 Jul 2025
Pawai Ta’aruf Meriahkan MTQH Bojonggede, Wujudkan Semangat Cinta Al-Qur’an
-
05 Feb 2026
Janji yang Dikhianati: Keluhan Pesantren Buton Tengah atas Bupati Azhari






