liputan08.com Palembang — Maraknya pemberitaan di media siber dan media sosial terkait dugaan permasalahan izin operasional Hotel, Bar, dan Diskotik Darma Agung (DA) Club 41 mendapat tanggapan langsung dari pemilik usaha, Thomas Chandra, BSc.
Thomas menegaskan bahwa DA Club 41 telah mengantongi izin resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan memiliki kepastian hukum untuk beroperasi hingga Desember 2030. Ia menyebutkan, Pemkot Palembang bahkan telah secara resmi melakukan penempelan berkas perizinan di lokasi usaha, sebagai bentuk legalitas dan transparansi.
“Kami memiliki kepastian hukum yang kuat. Pemkot Palembang telah menempelkan dokumen perizinan secara resmi di lokasi DA Club 41. Ini menegaskan bahwa usaha kami sah dan legal,” ujar Thomas.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti bahwa DA Club 41 telah memenuhi seluruh standar regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah, baik sebagai tempat hiburan maupun akomodasi. Ia juga menyambut baik tindakan Pemkot sebagai bentuk pengawasan sekaligus pengakuan atas kepatuhan manajemen terhadap aturan yang berlaku.
“Dengan adanya izin ini, semakin jelas bahwa bar, restoran, hingga hotel di DA Club 41 telah berizin resmi. Kami ingin meluruskan kepada masyarakat bahwa tidak ada kendala apa pun terkait perizinan,” tegasnya.
Thomas juga mengungkapkan bahwa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) DA Club 41 dengan nomor registrasi SK.SLF.16710718122025.001 diterbitkan oleh Pemkot Palembang pada 18 Desember 2025 dan berlaku hingga 18 Desember 2030.
Secara terpisah, Kuasa Hukum DA Club 41, Adam, SH, meminta agar oknum-oknum yang mengatasnamakan LSM, Ormas, maupun pihak tertentu tidak lagi mengganggu atau menggugat usaha kliennya, karena DA Club 41 telah memiliki izin resmi dan lengkap.
“Kami melihat ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja mencari-cari kesalahan, padahal faktanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan DA Club 41,” ujar Adam.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu menempuh jalur hukum apabila masih ditemukan penyebaran isu tidak benar, termasuk oleh oknum yang mengaku sebagai LSM, Ormas, atau wartawan.
“Kami mempertanyakan legalitas mereka. Apakah LSM atau Ormas tersebut terdaftar di Kesbangpol? Apakah medianya berbadan hukum, memiliki akta notaris, terdaftar di Kemenkumham, serta terverifikasi Dewan Pers? Nilai dan periksa legalitas diri sendiri sebelum menghakimi pihak lain,” pungkasnya.
Tags: Kejaksaan Agung
Baca Juga
-
28 Jul 2025
Kebakaran Hebat Landa Pasar Taman Puring, Pedagang Alami Kerugian Miliaran Rupiah
-
23 Sep 2025
PN Sorong Tolak Gugatan PT BJA, Warga Menang Lawan Sengketa Tanah 6.600 Meter
-
05 Des 2025
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Apresiasi Sinergi Pemkab–TNI dalam TMMD 2025–2026
-
08 Jan 2026
Tikus Koruptor Peradilan Terbongkar di Tipikor Jakarta: Suap Miliaran Demi Putusan Onslag
-
26 Nov 2024
Kejaksaan Agung dan MIND ID Tandatangani Kerja Sama Dukung Teknologi Bersih di Industri Tambang
-
19 Agu 2025
Refleksi Setahun Badan Gizi Nasional: Intervensi Gizi dan Penciptaan Lapangan Kerja untuk Penguatan Ekonomi Nasional
Rekomendasi lainnya
-
01 Jan 2026
API DKI Jakarta Desak Presiden Prabowo Intervensi Kasus Dugaan Kejahatan Seksual Anak di Jakarta
-
11 Nov 2025
Tersangka Kasus Korupsi Pemanfaatan Aset di Kota Malang Titipkan Uang Ganti Rugi Rp2,14 Miliar ke Kejari
-
18 Sep 2025
Sikat Koruptor! Kejaksaan Agung Dalami Kasus Korupsi Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina
-
25 Nov 2024
Satgas Yonif 641/Bru Dorong Semangat Olahraga di Papua, Bagikan Bola dan Net Voli ke SMA Eragayam
-
25 Jul 2025
OTT Mengerikan di Lahat: ASN, Ketua APDESI, dan 20 Kades Diduga Kompak Sikat Dana Desa
-
15 Sep 2025
Sambut HUT ke-18, PPWI DKI Jakarta Gelar Bakti Sosial Bagikan Sembako untuk Lansia di Pisangan Baru




