
Liputan08.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengaku sebagai jaksa atau jaksa gadungan. Kedua tersangka masing-masing berinisial BA dan EF, setelah sebelumnya diamankan di rumah makan Saudagar, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada Senin (6/10/2025) siang.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., menyampaikan bahwa BA bukanlah seorang jaksa sebagaimana pengakuannya, melainkan PNS aktif pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Way Kanan dengan pangkat golongan III/D.
“Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, diketahui bahwa tersangka BA hanyalah seorang PNS di Kabupaten Way Kanan yang mengaku sebagai jaksa dari Kejaksaan Agung RI. Ia bersama rekannya, EF, diduga menggunakan modus tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari sejumlah pihak, termasuk pejabat di lingkungan Pemda OKI,” jelas Vanny, Selasa (7/10/2025).
Penetapan status tersangka terhadap keduanya dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Sumsel Nomor: PRINT-20/L.6/Fd.2/10/2025 tanggal 7 Oktober 2025.
Selanjutnya, BA ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Nomor TAP-21/L.6.5/Fd.2/10/2025, sementara EF melalui Surat Nomor TAP-22/L.6.5/Fd.2/10/2025 yang diterbitkan pada tanggal yang sama.
Keduanya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Palembang, terhitung sejak 7 Oktober hingga 26 Oktober 2025.
“Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan guna menghindari hal-hal yang dapat menghambat proses hukum,” ujar Vanny.
Dari hasil penyidikan sementara, perbuatan para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa lima orang saksi untuk memperkuat alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Modus Operandi
Tersangka BA mengaku sebagai jaksa dari Kejaksaan Agung RI dan menggunakan atribut lengkap kejaksaan untuk meyakinkan calon korbannya. Ia diduga menawarkan “bantuan” dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani di wilayah hukum Kejati Sumsel. Dalam aksinya, EF turut membantu dan berperan aktif mendampingi BA dalam meyakinkan para korban.
“Keduanya bekerja sama menipu pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang memiliki masalah hukum, dengan iming-iming dapat membantu menyelesaikan perkara korupsi di wilayah Sumatera Selatan,” terang Vanny.
Kejati Sumsel menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi tindakan yang mencoreng nama baik institusi kejaksaan dan akan memproses perkara ini secara profesional dan transparan.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengaku sebagai jaksa atau aparat penegak hukum tanpa menunjukkan identitas resmi. Bila menemukan hal serupa, segera laporkan ke kejaksaan terdekat,” tegas Vanny.
Tags: Diduga Tipu Pejabat Pemda OKI, PNS Way Kanan Jadi Tersangka Kasus Jaksa Gadungan
Baca Juga
-
08 Mei 2025
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Apresiasi Turnamen Basket SIWO PWI Pusat 3×3 dalam Peringatan Hari Kebebasan Pers 2025
-
12 Jun 2025
Kejagung Sosialisasikan PP No. 8 Tahun 2025 untuk Optimalkan Devisa Hasil Ekspor SDA
-
27 Nov 2024
Jaya Sempurna Alam Kembali Dipercaya Selenggarakan Doa Bersama untuk Pilkada Bogor 2024
-
19 Sep 2025
Trotoar di Jalan KSR Kusmayadi Sukahati Penuh Pedagang, Siswa Terpaksa Jalan di Bahu Jalan
-
04 Mar 2025
Ketua PWI Kabupaten Bogor Serukan Peran Aktif Wartawan dan Pemulihan Lingkungan Pasca Banjir
-
16 Jan 2025
Kemendagri Tegaskan Opsen Pajak Tak Boleh Bebani Wajib Pajak, Pemda Diminta Beri Keringanan
Rekomendasi lainnya
-
19 Jun 2025
Pembangunan Pasar Rakyat Leuwiliang Dimulai, Simbol Kebangkitan Ekonomi Pasca Kebakaran
-
02 Agu 2025
TNI Latih Baris-Berbaris Pelajar SMA di Ilaga Jelang HUT RI ke-80
-
23 Des 2024
JAM-Intel Reda Manthovani Tegaskan Pentingnya Integritas dan Profesionalisme dalam Penegakan Hukum
-
27 Jul 2025
Pemkab Bogor dan KLHK Tegas Tertibkan Bangunan di Puncak, 33 Izin KSO Dicabut
-
25 Jul 2025
Ketua Umum PWI Pusat Murka: Surat Pemberitahuan Kongres PWI Disebut Ilegal dan Memicu Kegaduhan
-
31 Des 2024
KH Abdul Hakim Mahfudz: Muhasabah di Akhir Tahun untuk Wujudkan Harmoni di 2025