liputan08.com Cibinong – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mempercepat program penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
“Program Rutilahu ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. DPRD siap mengawal dan mendukung kebijakan Bupati agar percepatan bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Ini bukan sekadar pembangunan rumah, melainkan pembangunan martabat masyarakat,” tegas Sastra Winara.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, sebelumnya menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan program Rutilahu dalam waktu maksimal tiga tahun, lebih cepat dari proyeksi umum yang membutuhkan lima tahun.
Berdasarkan data, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor mencapai sekitar 14 ribu unit. Angka ini menjadi perhatian serius, karena menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga.
“Oleh karena itu, kami mengambil langkah percepatan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk memiliki hunian yang layak,” jelas Rudy.
Melalui APBD Perubahan 2025, Pemkab Bogor telah menyiapkan kurang lebih 3.750 unit rumah untuk diperbaiki, tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa. Program ini berjalan paralel dengan intervensi pembangunan lain, termasuk melalui sinergi bersama TNI, Polri, hingga program pusat melalui DPR RI.
“Yang dari APBD murni ada sekitar 3.750 rumah. Selain itu, kami juga memiliki program kolaborasi dengan TNI maupun Polri, tujuannya sama percepatan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Bahkan program pusat melalui DPR RI pun tetap terkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan,” terang Rudy Susmanto.
Seluruh data penerima bantuan diverifikasi secara berlapis, mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, hingga dihimpun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, agar program benar-benar tepat sasaran.
Rudy menambahkan, keberhasilan percepatan program Rutilahu sangat ditentukan oleh kemampuan fiskal daerah. Namun, ia optimistis target ini tercapai karena tren pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan positif seiring stabilnya sektor ekonomi lokal seperti perdagangan, industri kecil, dan pariwisata.
“Di APBD Perubahan nanti, kita akan prioritaskan anggaran untuk program Rutilahu. Ini bagian dari upaya kami menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Kami tidak ingin mereka menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hunian yang lebih baik,” ucapnya.
Program Rutilahu tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga akan diintegrasikan dengan program bantuan sosial serta pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, rumah layak huni bukan sekadar tempat tinggal, melainkan titik tolak bagi kehidupan yang lebih sehat, aman, dan sejahtera.
Langkah progresif ini mencerminkan keberpihakan Pemkab dan DPRD Bogor terhadap warga yang paling membutuhkan. Melalui strategi tepat dan sinergi antarlembaga, Kabupaten Bogor bertekad menghapus wajah-wajah kemiskinan struktural, satu rumah demi satu rumah
Tags: DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara
Baca Juga
-
08 Mei 2025
Dewan Pers dan Kejaksaan Agung RI Finalisasi MoU untuk Dukung Penegakan Hukum dan Kemerdekaan Pers
-
17 Mei 2025
PWI Pusat Tunjuk Danang Donoroso sebagai Ketua Sah PWI Jawa Barat
-
13 Jan 2026
Bupati Bogor Temui Langsung Warga Bogor Barat, Jalur Khusus Tambang Dipastikan Masuk APBD 2026
-
10 Apr 2025
Kejaksaan Agung Limpahkan Perkara Korupsi dan TPPU PT Duta Palma Group ke PN Tipikor Jakarta Pusat
-
14 Jun 2025
PWI Kukuhkan Pengurus Plt Se-Jawa Barat, Hendry CH Bangun Tegaskan Soliditas Organisasi
-
06 Mei 2025
Kejaksaan Agung Edukasi Mahasiswa Universitas Boyolali soal Penegakan Hukum dan Peran Strategis Lembaga
Rekomendasi lainnya
-
03 Jul 2025
Empat Orang Jadi Tersangka Korupsi Proyek BGS Pasar Cinde, Termasuk Mantan Gubernur Sumsel
-
26 Jan 2026
Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Tegaskan Tambang Ilegal Tak Boleh Dibiarkan, Ancaman Nyata bagi Keselamatan Warga
-
15 Apr 2025
Empat Pelaku Pengeroyokan Hingga Tewas di Demak Ditangkap, Polisi Masih Buru Lima Pelaku Lain
-
14 Mei 2025
Polres Magetan Ungkap Tiga Kasus Premanisme Selama Operasi Kepolisian Kewilayahan
-
01 Mei 2025
Menhan dan Panglima TNI Tegaskan Komitmen Peningkatan Kesejahteraan Prajurit dalam Raker Bersama Komisi I DPR RI
-
15 Jun 2025
PWI Pusat Kukuhkan Plt Pengurus PWI Kabupaten/Kota se Jawa Barat, Tegaskan Soliditas Organisasi




