Breaking News
Home    

Hendry Ch Bangun: Jaga Independensi PWI, Jangan Seret Nama Pemerintah dalam Pemilihan Ketua

zakar
22 Agu 2025

liputan08.com Jakarta, 22 Agustus 2025 – Menjelang penyelenggaraan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK), Bekasi, isu dugaan intervensi pemerintah dan tekanan dari pihak-pihak eksternal terhadap proses pemilihan Ketua Umum kembali mencuat. Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, secara tegas membantah adanya campur tangan pemerintah, sembari menyerukan pentingnya menjaga independensi organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Kominfo dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, justru menekankan agar independensi PWI tetap dijaga. Pemerintah hanya mendukung kelancaran teknis penyelenggaraan kongres, tanpa intervensi dalam proses pemilihan,” tegas Hendry dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (22/8).

Hendry mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menggiring opini seolah-olah ada “calon resmi” yang didukung oleh pemerintah untuk memimpin PWI lima tahun ke depan.

“Saya mendapat laporan bahwa ada yang menyebarkan informasi bahwa calon X adalah pilihan pemerintah, dan ada ancaman akan ada konsekuensi jika tidak dipilih. Ini tidak benar dan sangat merusak marwah organisasi,” ungkap Hendry, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022.

Ia menegaskan, setelah melakukan konfirmasi ke sejumlah pejabat pemerintah, tidak ditemukan adanya arahan resmi terkait dukungan terhadap calon tertentu.

“Kalaupun ada oknum yang menyampaikan dukungan secara pribadi, itu bukanlah sikap resmi pemerintah,” imbuhnya.

Selain isu intervensi pemerintah, Hendry juga menyoroti adanya tekanan dari salah satu grup media besar yang berjejaring di berbagai provinsi. Menurutnya, sejumlah Ketua PWI Provinsi ditekan oleh atasan mereka di grup tersebut untuk memilih calon tertentu.

“Ini sangat disayangkan. Apa kontribusi mereka bagi PWI? Tidak ada. Jangan ganggu proses demokrasi di tubuh organisasi wartawan,” ujarnya lantang.

Ia menegaskan bahwa urusan media sebagai entitas bisnis tidak seharusnya mencampuri urusan organisasi profesi.

“Pengurus PWI provinsi harus diberi ruang dan kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, tanpa intimidasi, baik dari pihak politik maupun media,” katanya.

Kongres Persatuan PWI tahun ini menjadi agenda krusial bagi masa depan organisasi. Dengan kehadiran utusan dari 38 provinsi dan cabang khusus Solo, kongres ini akan memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025–2030.

Penyelenggaraan kongres ini menjadi penting, mengingat sebelumnya sempat terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang memunculkan kesan dualisme kepengurusan dan menyulitkan jalannya organisasi yang menaungi lebih dari 30 ribu anggota di seluruh Indonesia.

“Kami ingin memastikan bahwa proses demokrasi di tubuh PWI berjalan dengan jujur, adil, dan independen. Ini bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana kita menjaga marwah dan integritas organisasi,” pungkas Hendry.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer