
Liputan08.com – Setiap 2 Mei, kita kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan penuh seremoni: pidato pejabat, upacara bendera, dan parade kutipan Ki Hadjar Dewantara. Namun di balik panggung simbolik itu, dunia pendidikan Indonesia tengah mengalami luka struktural yang nyaris tak terdengar: profesi guru yang semakin kehilangan daya hidupnya.
Fenomena guru yang harus bekerja sambilan demi memenuhi kebutuhan dasar bukanlah cerita baru. Dari menjadi pengemudi ojek daring, penjual online, hingga buruh lepas, mereka menjalani profesi ganda bukan karena kurangnya dedikasi, melainkan karena negara belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang layak. Ironisnya, guru kerap ditempatkan di altar penghormatan moral dalam pidato-pidato publik, tetapi diabaikan dalam kebijakan struktural yang menjamin kehidupan yang bermartabat.
Di saat yang sama, ribuan lulusan fakultas pendidikan memilih untuk “switch career” ke sektor lain—mulai dari perbankan, industri kreatif, hingga bidang teknologi. Fenomena ini bukan soal kegagalan idealisme, melainkan respons rasional terhadap ekosistem pendidikan yang minim insentif profesional. Jika menjadi guru justru memperbesar ketidakpastian ekonomi, bagaimana bisa kita berharap profesi ini tetap diminati?
Kritik tajam terhadap kondisi ini pernah dilontarkan oleh Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970). Ia menyebut bahwa pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menindas. Namun bagaimana mungkin guru bisa membebaskan peserta didik jika ia sendiri tidak dibebaskan dari belenggu struktural dan tekanan hidup? Bagaimana mungkin mengajarkan berpikir kritis jika waktu dan pikirannya habis untuk bertahan hidup?
Tidak hanya itu, sistem birokrasi pendidikan kita yang rigid justru mempersempit ruang inovasi guru. Kurikulum yang terus berubah, beban administrasi yang berlebihan, serta indikator keberhasilan yang terlalu teknokratis membuat guru tidak lebih dari pelaksana kebijakan dari atas—bukan pendidik yang otonom dan reflektif.
John Dewey pernah mengingatkan, “A society which neglects education, or gives it a secondary place, is destined to be stagnant and backward.” Tapi kita sering lupa bahwa pendidikan bukan sekadar bangunan sekolah atau kurikulum, melainkan manusia yang menghidupkannya—guru.
Maka Hari Pendidikan Nasional bukan hanya waktu untuk mengingat jasa para pendidik, melainkan momen untuk menggugat. Menggugat sistem yang membuat guru tak berkembang. Menggugat negara yang hanya memberi ruang pujian, tapi bukan keberpihakan. Dan menggugat budaya pendidikan yang lebih sibuk menata angka ketimbang menyentuh makna.
Tanpa keberanian untuk mengubah akar struktural yang timpang, pendidikan akan terus berjalan di atas luka, dan Hari Pendidikan Nasional hanya menjadi seremoni yang tak pernah menyentuh realita.
Oleh: Ardian Fatkhurohman, S.Pd
Baca Juga
-
30 Okt 2024
JAM-Datun Tanda Tangani Deklarasi Bersama untuk Tingkatkan Kerja Sama ASEAN-Tiongkok dalam Pemberantasan Kejahatan Keuangan
-
07 Jul 2025
JAM-Was Pimpin Apel Gabungan Kejaksaan Agung: Tegaskan Disiplin dan Integritas Pegawai Jadi Pilar Kepercayaan Publik
-
08 Jul 2025
Rudy Susmanto Instruksikan Pemutaran Indonesia Raya dan Pancasila Tiap Pagi di Kabupaten Bogor, Dorong Semangat Nasionalisme
-
24 Apr 2025
Gercap! PWI Jabar Tinjau Lokasi Rumah Subsidi untuk Wartawan di Bogor
-
25 Okt 2024
Kecamatan Jasinga Raih Juara Umum di MQK Pertama Kabupaten Bogor 2024
-
26 Jun 2025
TNI AL dan Pemprov Jabar Jalin Kerja Sama Strategis untuk Perkuat Ketahanan Maritim
Rekomendasi lainnya
-
26 Mei 2025
Ketua DPRD Sastra Winara Apresiasi Opini WTP Pemkab Bogor atas LKPD 2024
-
06 Des 2024
Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto Sampaikan Visi Strategis dalam Entry Briefing
-
27 Nov 2024
Ahmad Sahroni Apresiasi Kecanggihan Peralatan Intelijen Kejaksaan Agung
-
04 Feb 2025
Polisi Tangkap 5 Perampok Sadis di Brebes, 4 Pelaku Masih Buron
-
15 Apr 2025
Kejati Sumsel Geledah Tiga Kantor Pemerintah, Bongkar Dugaan Korupsi Pasar Cinde
-
10 Jan 2025
Dari Jurnalis ke Perwira TNI AL: Perjalanan Inspiratif Ignatius Maria Pundjung