Breaking News

Presiden Tekankan Penghematan, KPU Kabupaten Bogor Malah Gelar Acara Mewah

Liputan08.com BOGOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan masyarakat setelah menggelar acara evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Hotel Harris Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Selasa (25/2/2025). Acara tersebut dikabarkan menelan biaya hingga puluhan juta rupiah, memicu kritik tajam terkait penggunaan anggaran hibah yang dinilai tidak efisien.

Ketua Front Rakyat Revolusioner Anti Korupsi (FERRAK), Duel Symson Sambar Nyawa, dengan tegas mengkritik kebiasaan KPU Kabupaten Bogor yang sering mengadakan acara di hotel mewah. Menurutnya, anggaran hibah senilai Rp131 miliar seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pemilu, bukan untuk kegiatan yang tidak esensial.

“KPU harus lebih bijak dalam mengelola dana hibah. Jika kualitas pemilu masih banyak kekurangan, sebaiknya anggaran dikembalikan ke negara daripada dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Presiden Prabowo sudah menekankan efisiensi anggaran. Lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat dibandingkan menggelar acara di hotel mewah,” tegas Duel Symson.Jumat (28/2/2025)

Ia juga menyoroti keberadaan gedung-gedung milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi acara tanpa harus mengeluarkan biaya besar. “KPU sudah dibangun dengan dana rakyat yang besar, lebih baik turun langsung ke lapangan dan menyerap aspirasi masyarakat daripada mengadakan acara dengan fasilitas mewah,” tambahnya.

Sementara Sekretaris KPU Kabupaten Bogor, Azhar Hidayatullah, menjelaskan bahwa dari total anggaran hibah Rp131 miliar, saat ini baru terserap sekitar 70 persen. Menurutnya, acara evaluasi ini bertujuan untuk menyerap masukan dari masyarakat agar penyelenggaraan pemilu ke depan lebih baik.

“Kami mempertimbangkan kapasitas tempat dalam penyelenggaraan acara. Jika diadakan di kantor KPU, tempatnya kurang luas. Sementara itu, menyewa gedung milik Pemda Bogor justru lebih mahal dibandingkan hotel,” ujar Azhar.Selasa (25/2/2025)

Meski demikian, kritik dari masyarakat tetap mencuat, mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran oleh KPU. Publik berharap agar dana hibah yang besar benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pemilu, bukan sekadar untuk kenyamanan penyelenggara.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya