liputan08.com LAMPUNG TENGAH – Program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang semestinya menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan justru terseret dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung kini mendalami dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi sekolah dan madrasah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah.
Sebanyak 83 kepala satuan pendidikan telah diperiksa tim penyidik Kejati Lampung pada Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah untuk menggali keterangan terkait mekanisme pelaksanaan program hingga dugaan permintaan uang kepada pihak penerima pekerjaan.
Kepala Kejari Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, menjelaskan bahwa pemeriksaan puluhan saksi tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik memperkuat pembuktian perkara.
“Penyidik menggali informasi mengenai pelaksanaan program, mekanisme pekerjaan, serta dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi,” kata Rita dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Menurut Rita, penyidikan masih terus berjalan. Penelusuran dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara sekaligus memastikan keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Penentuan pertanggungjawaban pidana dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sebelum memeriksa 83 kepala satuan pendidikan, tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah pada Selasa (10/11/2026).
Penggeledahan berlangsung selama tujuh jam, sejak pukul 13.00 hingga 20.00 WIB. Penyidik menyisir sejumlah ruangan dan mengamankan berbagai barang yang diduga berkaitan dengan perkara.
Barang yang dibawa meliputi dokumen, laptop, telepon genggam, hingga perangkat penyimpanan rekaman kamera pengawas atau CCTV.
Penyidik juga menggeledah salah satu rumah yang disebut berkaitan dengan rangkaian penyidikan.
Kasi Intel Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, menegaskan bahwa penanganan perkara berada di bawah kewenangan Kejati Lampung.
“Benar, kami sifatnya hanya mendampingi dan kita lakukan support semua dengan kegiatan yang dilakukan oleh tim dari Kejati Lampung, tapi untuk penanganannya ada di Kejati,” kata Okky, Rabu (11/11/2026).
Penyidikan tidak hanya menyasar unsur satuan pendidikan. Sejumlah pejabat dan staf Disdikbud Lampung Tengah juga telah dimintai keterangan, termasuk beberapa kepala bidang (kabid) dan Kepala Disdikbud Lampung Tengah, Nur Rohman.
Sekretaris Disdikbud Lampung Tengah, Ahmaludin, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan instansinya.
Menurut dia, pemeriksaan berkaitan dengan pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.
“Ya semua terkait itu sih, terkait revitalisasi dan lain-lain. Karena terdapat beberapa kabid yang diperiksa juga, semua diperiksa sehingga lama karena satu-satu pemeriksaan,” ungkap Ahmaludin.
Dia juga memastikan Nur Rohman turut dimintai keterangan oleh penyidik. Selama pemeriksaan berlangsung, para pegawai diminta menunggu di luar ruangan.
“Selama proses pemeriksaan kami seluruhnya diminta menunggu di luar ruangan,” tandasnya.
Rita Susanti menjelaskan, penyidik sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah saksi pada 12 November 2026 di Kantor Kejati Lampung.
Penggeledahan, penyitaan dokumen, serta pengamanan barang bukti elektronik menjadi bagian dari upaya penyidik membangun rangkaian pembuktian perkara.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena program revitalisasi sekolah menggunakan anggaran yang semestinya diarahkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan kualitas lingkungan belajar.
Jika dugaan permintaan setoran 15 persen tersebut terbukti, praktik itu bukan sekadar persoalan penyimpangan administrasi, melainkan berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan publik.
Secara prinsip tata kelola pemerintahan, setiap program pembangunan pendidikan harus memenuhi unsur transparansi, akuntabilitas, integritas, dan bebas dari intervensi yang bertentangan dengan hukum.
Dana pendidikan tidak boleh menjadi ruang transaksi kepentingan maupun instrumen mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
Rita menegaskan, program revitalisasi sekolah semestinya memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan, bukan justru menjadi celah terjadinya penyimpangan.
Kejari Lampung Tengah juga mengajak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan insan pers menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif dengan tetap mengedepankan fakta, objektivitas, serta asas praduga tak bersalah.
“Adapun perkembangan teknis penyidikan dan penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan Kejati Lampung,” tandasnya.
Kini, publik menunggu keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum untuk mengungkap secara terang siapa yang bertanggung jawab dalam dugaan pemerasan tersebut.
Pemeriksaan 83 kepala sekolah dan sejumlah pejabat dinas menjadi bagian penting dari proses penyidikan. Namun, penegakan hukum harus berujung pada pembuktian yang objektif, pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, serta kepastian hukum.
Sebab, revitalisasi sekolah seharusnya membangun masa depan pendidikan, bukan membuka ruang bagi praktik pemerasan terhadap mereka yang menjalankan tugas mencerdaskan bangsa.
Redaksi Siber24jam.com & Liputan08.com
Tags: Kepala Sekolah, Proyek Revitalisasi Sekolah
Baca Juga
-
28 Nov 2025
Jamintel Tegaskan Peran Intelijen Kejaksaan dalam Bela Negara di Era Digital pada Dies Natalis ke-48 UPN Veteran Jakarta
-
09 Feb 2025
Rudy Susmanto dan Jaro Ade Sambut Hari Pers Nasional 2025 Pers Pilar Transparansi dan Ketahanan Pangan
-
08 Mei 2025
Bupati Bogor Pimpin Panen Raya di Leuwisadeng, Tegaskan Komitmen Jaga Ketahanan Pangan
-
01 Okt 2024
Diwarnai Kartu Merah, Duel Atletico vs Real Madrid Berakhir Tanpa Pemenang
-
08 Des 2024
Peringati HKSN dan Hari Disabilitas Internasional, Pj. Bupati Bogor Ajak Bangun Masyarakat Inklusif dan Berkeadilan
-
30 Jun 2026
Sekda Ajat Rochmat Jatnika: Penyuluh Pertanian Jadi Ujung Tombak Kemajuan Pertanian Kabupaten Bogor
Rekomendasi lainnya
-
25 Jul 2026
Rutan KPK Terima Tahanan Baru, Mantan Jampidsus FA Resmi Jadi Tersangka Dugaan TPPU
-
14 Agu 2026
Wabup Jaro Ade: Renovasi Sekolah Adalah Investasi SDM Masa Depan
-
30 Okt 2026
10 Tahun Mengabdi, Gaji PPPK Paruh Waktu Depok Tetap Rp3 Juta! DPRD dan Wali Kota Jangan Tutup Mata
-
26 Nov 2024
Kejaksaan Agung Bantah Tuduhan Plagiat dan Sumpah Palsu dalam Kasus Praperadilan Tersangka TTL
-
05 Mar 2026
MBG: Fondasi Penting untuk Membangun Generasi dan Ekonomi Bangsa
-
23 Agu 2026
PPWI Laporkan Teddy Kurniawan, Beno Adi Nugraha Junanto, dan Rivan Putera Yuwono ke Bareskrim Polri atas Dugaan Pemerasan dan Penipuan


