liputan08.com CIBINONG – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mendorong integrasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini diarahkan agar bantuan pemerintah tidak hanya memperbaiki kondisi tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Arahan tersebut disampaikan Rudy Susmanto dalam rapat evaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bogor, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD Kabupaten Bogor.
Rudy menjelaskan, program Rutilahu, BSPS, maupun bedah rumah telah menjangkau belasan ribu penerima manfaat sepanjang 2025 hingga 2026. Ke depan, pemerintah daerah akan memperkuat ketepatan sasaran bantuan dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Dengan adanya data tunggal atau DTSEN, kita pastikan penerima manfaat bedah rumah, Rutilahu, maupun BSPS masuk dalam kategori desil satu,” ungkap Rudy.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa hunian layak. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat penerima bantuan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi melalui program lintas perangkat daerah.
Ia mencontohkan, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki berbagai program pendampingan dan bantuan bagi pelaku usaha. Begitu pula sektor perikanan dan peternakan yang dapat memberikan dukungan berupa bantuan ternak maupun pengembangan usaha produktif.
Karena itu, Rudy meminta seluruh OPD membangun sinergi agar masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah juga dapat mengakses program pemberdayaan ekonomi sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing keluarga.
“Kita ingin memastikan mereka juga menjadi penerima program-program pemerintah tersebut. Jadi, bukan hanya rumahnya yang diperbaiki, tetapi dari sisi ekonomi masyarakat juga ikut diperbaiki bersama-sama,” tegasnya.
Integrasi program tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Dengan pendekatan terpadu, bantuan pemerintah tidak berhenti pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga diarahkan untuk membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
Melalui persiapan RAPBD 2027, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya mendorong agar program antar-OPD berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan saling mendukung sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Tags: Bupati Bogor, Rudy Susmanto
Baca Juga
-
20 Jan 2025
Jaksa Agung Penegakan Hukum Humanis Berbasis Pancasila Wujudkan Keadilan yang Substansial
-
16 Nov 2026
Peduli Masyarakat, Haji Padli Bangun Jalan dan Masjid di Pabangbon dengan Dana Pribadi
-
02 Nov 2026
Divpropam Polri Mulai Periksa Pengaduan terhadap Mantan Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat Utama
-
30 Apr 2025
Polda Riau Bongkar Jaringan Narkoba Internasional yang Dikendalikan dari Malaysia
-
07 Mei 2025
Bupati Bogor Alihkan Kendaraan Dinas Jimny Tahun Pengadaan 2023 Untuk Patroli, Demi Efisiensi dan Peningkatan Layanan Publik
-
06 Nov 2025
Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Dukung Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Rekomendasi lainnya
-
11 Feb 2025
JAM-Pidum Setujui 9 Perkara Restorative Justice, Termasuk Kasus Pencurian di Prabumulih
-
16 Jan 2025
Jaksa Agung Tetapkan 8 Program Kerja Prioritas untuk Wujudkan Transformasi Kejaksaan RI 2025
-
06 Mei 2026
Sastra Winara: DPRD Inisiasi Perda Masyarakat Adat, Pemkab Bogor Siap Tindaklanjuti
-
01 Jan 2025
Sambut Tahun 2025, FWJ Indonesia Dukung Program Presiden Prabowo melalui Pesta Rakyat Kemayoran
-
22 Okt 2026
Hari Santri 2026, Bupati Rudy Susmanto Tegaskan Peran Ulama dan Santri dalam Membangun Bangsa
-
14 Jul 2025
Ketua DPRD Bogor Dukung Sekolah Rakyat: Langkah Nyata Pendidikan Inklusif dan Terjangkau


