Breaking News

Bupati Rudy Susmanto Tegas: Perizinan di Kabupaten Bogor Tak Boleh Berlarut-larut

liputan08.com CIBINONG – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pentingnya reformasi pelayanan birokrasi perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengedepankan kecepatan, transparansi, dan kepastian hukum agar tidak ada lagi proses perizinan yang berlarut-larut tanpa kejelasan.

Penegasan tersebut disampaikan Rudy Susmanto saat mengikuti Rapat Forum Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bogor di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (3/11/2026).

Menurut Rudy, pelayanan perizinan yang profesional menjadi salah satu kunci menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, terbuka, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menekankan, pemerintah tidak boleh mempersulit masyarakat maupun pengembang yang ingin berinvestasi. Sebaliknya, setiap pemohon harus mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai persyaratan, tahapan, serta kendala yang harus diselesaikan.

“Kalau bisa sampaikan bisa, kalau tidak bisa sampaikan tidak bisa karena aturan. Begitu juga ketika ada pengembang mengajukan perizinan, sejak awal harus dievaluasi dan disampaikan tahapan apa saja yang harus dipenuhi. Kita bantu dan pandu agar prosesnya berjalan cepat,” tegas Rudy.

Bupati juga menyoroti masih adanya proses perizinan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan tanpa kepastian penyelesaian. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Rudy mengungkapkan, selama hampir satu tahun masa kepemimpinannya, dirinya belum memperoleh laporan berkala secara menyeluruh dari OPD mengenai perizinan yang telah diterbitkan maupun yang masih dalam proses.

Padahal, laporan tersebut diperlukan sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi agar setiap hambatan dapat segera ditindaklanjuti.

“Proses perizinan tidak perlu menunggu arahan khusus, karena pedomannya sudah jelas, yaitu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan membangun komunikasi terbuka dengan para pengembang. Setiap kekurangan dokumen maupun persyaratan administrasi harus disampaikan sejak awal sehingga pemohon tidak terus-menerus menghadapi ketidakjelasan.

Selain itu, Rudy menginstruksikan agar pemantauan perkembangan perizinan dilakukan secara berkala melalui sistem Online Single Submission (OSS). Seluruh data harus diperbarui secara konsisten agar pimpinan daerah dapat mengetahui perkembangan setiap permohonan.

“Saya ingin mengetahui apa saja yang sudah selesai, apa yang masih dalam proses, serta kendala apa yang harus segera kita selesaikan. Jangan sampai sistem yang seharusnya mempermudah pengawasan justru tidak memberikan informasi karena tidak diperbarui,” tegasnya.

Menurut Rudy, kepastian hukum dan kecepatan pelayanan merupakan dua aspek penting dalam membangun kepercayaan investor. Kabupaten Bogor harus mampu menunjukkan bahwa pemerintah daerah hadir sebagai fasilitator pembangunan, bukan justru menjadi penghambat kegiatan investasi.

“Ketika investor mendapatkan kepastian hukum dan merasakan proses perizinan yang cepat, mereka tentu akan menyampaikan pengalaman tersebut kepada rekan-rekannya. Pada akhirnya, para investor akan melihat Kabupaten Bogor sebagai daerah yang memiliki iklim investasi yang baik,” ungkap Rudy.

Melalui Forum Tata Ruang, Bupati berharap koordinasi lintas perangkat daerah semakin efektif. Setiap persoalan perizinan harus dibahas secara terukur, disertai pemantauan dan pelaporan berkala agar tidak ada permohonan yang dibiarkan tanpa kejelasan.

Pembenahan birokrasi perizinan ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif demi mendorong pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan. (Redaksi)

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya