Breaking News
Home      •  

Pemkab Bogor Dorong Integrasi Aplikasi dan Data, Perkuat Pelayanan Publik melalui SPLP

zakar
08 Sep 2026

liputan08.com SUKARAJA – Atas arahan Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong penguatan integrasi aplikasi dan data antar perangkat daerah sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), di Sukaraja, Selasa (8/9).

Mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor, Ilham, mengatakan Bimtek lanjutan SPLP menjadi momentum penting untuk membawa implementasi transformasi digital pemerintah daerah dari tahap memahami integrasi menuju penerapan interoperabilitas secara nyata.

“Transformasi digital pemerintahan tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat,” ujar Ilham.

Ia menjelaskan, interoperabilitas memungkinkan seluruh aplikasi, sistem, dan data di lingkungan Pemkab Bogor dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi secara terpadu.

Menurutnya, integrasi tersebut penting untuk menghindari silo aplikasi, yakni kondisi ketika aplikasi yang dibangun masing-masing perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas dengan sistem lainnya.

Selain itu, integrasi juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data dengan mengurangi duplikasi sistem, mencegah penginputan data secara berulang, serta mempercepat pertukaran informasi antar perangkat daerah.

“Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan hal tersebut. Keberhasilan penerapan SPLP sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah,” katanya.

Ilham menambahkan, setiap perangkat daerah perlu berperan aktif dalam menyediakan data yang berkualitas, menyiapkan spesifikasi teknis dan Application Programming Interface (API) yang siap diintegrasikan, serta memastikan keamanan sistem.

Lebih jauh, ia menilai integrasi sistem memiliki dampak langsung terhadap pelayanan informasi publik. Selama aplikasi dan data belum terintegrasi secara optimal, petugas masih harus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain ketika masyarakat membutuhkan data tertentu.

“Misalnya masyarakat bertanya berapa jumlah penduduk Kabupaten Bogor atau berapa nilai investasi. Ketika masyarakat bertanya kepada Diskominfo, tentu kita tidak bisa hanya menjawab, ‘Kami tidak tahu’. Karena data sektoral tersebut merupakan bagian dari informasi yang harus dapat kita layani dan berikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menuturkan, kondisi tersebut selama ini membuat Diskominfo harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat daerah yang memiliki data, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun perangkat daerah terkait investasi dan perizinan.

Dengan penerapan SPLP dan integrasi data yang berjalan baik, proses tersebut diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

“Seandainya aplikasi dan data kita sudah terintegrasi dengan baik, kita tidak perlu lagi menghubungi perangkat daerah satu per satu. Kita cukup membuka sistem, mengakses data yang tersedia, kemudian memberikan informasi tersebut kepada masyarakat,” ungkapnya.

Karena itu, Ilham berharap Bimtek SPLP tidak berhenti pada peningkatan pemahaman peserta, tetapi menghasilkan langkah konkret di masing-masing perangkat daerah.

Setiap perangkat daerah, lanjutnya, diharapkan segera menentukan layanan prioritas yang siap diintegrasikan, menyiapkan spesifikasi teknis dan API, serta melakukan pengujian integrasi melalui SPLP secara bertahap.

“Kita ingin melanjutkan apa yang telah dimulai, memperbaiki berbagai hal yang masih menjadi kendala, serta memperluas integrasi layanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Ia menegaskan, penguatan SPLP merupakan bagian dari upaya Pemkab Bogor membangun ekosistem digital pemerintahan yang terintegrasi, aman, cepat, dan efisien.
Dengan integrasi tersebut, pelayanan pemerintahan diharapkan semakin efektif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dari memahami integrasi menuju implementasi interoperabilitas, dan pada akhirnya menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin terintegrasi, efektif, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Ilham.(TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer