Breaking News
Home      •  

Jaksa Agung Tegas: Dana Desa Tak Boleh Disalahgunakan, Jaga Desa Jadi Benteng Utama!

zakar
21 Apr 2026

liputan08.com JAKARTA – Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan desa saat menghadiri acara ABPEDNAS Jaga Desa Award 2026, yang digelar di Fairmont Jakarta pada Minggu (19/4/2026).

Kehadiran Jaksa Agung dalam acara yang diselenggarakan oleh ABPEDNAS ini menjadi simbol kuat sinergi antara aparat penegak hukum dan unsur masyarakat desa dalam mengawal pembangunan yang bersih dan berintegritas.

Dalam arahannya, ST Burhanuddin menekankan bahwa pembangunan desa merupakan fokus utama pemerintah, sejalan dengan program prioritas nasional.

“Pembangunan desa adalah bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden, yaitu membangun dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Ia menambahkan, desa kini tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek strategis yang memiliki peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi nasional.

“Melalui komitmen ini, desa tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek strategis yang menggerakkan roda ekonomi nasional,” imbuhnya.

Sejak diluncurkan pada 2023, program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) disebut telah menjadi instrumen penting dalam mengawal penggunaan dana desa agar tepat sasaran.

“Program Jaksa Garda Desa telah menjadi instrumen vital dalam memastikan setiap rupiah dana desa terserap dengan tepat guna demi kesejahteraan masyarakat,” kata Jaksa Agung.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam program ini mengedepankan aspek preventif dan edukatif.

“Jaga Desa mengedepankan paradigma penegakan hukum yang bersifat preventif dan edukatif, bukan semata-mata penindakan,” tegasnya.

Program ini juga diperkuat dengan sistem pelaporan keuangan desa yang terintegrasi, sehingga mampu meminimalisir potensi penyimpangan.

“Dengan dukungan sistem pelaporan tata kelola keuangan yang terintegrasi dan kolaboratif, pengelolaan anggaran desa kini bergerak menuju standar yang lebih tinggi serta bebas dari penyimpangan hukum,” jelasnya.

Keberhasilan tersebut, lanjutnya, menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk mengembangkan program lanjutan seperti Jaga Dapur MBG dan Jaga Indonesia Pintar.

Ajang ABPEDNAS Jaga Desa Award 2026 sendiri merupakan bentuk apresiasi terhadap desa-desa yang berprestasi dalam tata kelola pemerintahan. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori, mulai dari pengelolaan keuangan desa, kepatuhan pengisian data aplikasi Jaga Desa, hingga karya kreatif berupa film pendek bertema Jaksa Garda Desa.

Jaksa Agung menilai para penerima penghargaan merupakan agen perubahan di tengah masyarakat.

“Para penerima penghargaan ini adalah agen perubahan yang membawa nilai-nilai integritas dan kesadaran hukum bagi lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dalam setiap kebijakan desa.

“Setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad.

Menutup sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada ABPEDNAS sebagai mitra strategis dalam membangun komunikasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat desa.

“Kami mengapresiasi peran ABPEDNAS dalam menjembatani komunikasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat desa demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berintegritas,” pungkasnya.

Jakarta, 20 April 2026
Kepala Pusat Penerangan Hukum
Anang Supriatna

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer