Breaking News

Rudy Susmanto Paparkan Prioritas Pembangunan Bogor 2027 dalam Musrenbang RKPD

Liputan08.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan arah pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.

Hal tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027. Musrenbang menjadi momentum strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan, dengan menghimpun ide dan gagasan dari tingkat desa hingga kecamatan.

Menurut Rudy, tantangan pembangunan Kabupaten Bogor cukup besar karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni sekitar 6,19 juta jiwa yang tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

“Pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah,” tegas Rudy.

Prioritas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Rudy mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan lebih dari Rp300 miliar untuk perbaikan jalan di wilayah barat, seperti Rumpin, Parung Panjang, Gunung Sindur, Sukajaya, hingga Nanggung.

Ke depan, pembangunan akan diperluas melalui:

Pembangunan akses jalan Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, sepanjang 18 kilometer.

Peningkatan akses jalan di wilayah Cijeruk.

Pengembangan jalur penghubung Transyogi menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Kabupaten Bogor.

Selain itu, pemerintah daerah juga mempersiapkan pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat guna meminimalisasi dampak aktivitas kendaraan tambang terhadap masyarakat.

Penguatan Pelayanan Dasar Masyarakat

Di sektor pelayanan publik, Pemkab Bogor terus menghadirkan kebijakan pro-rakyat. Salah satunya adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat dengan nilai pajak di bawah Rp100 ribu.

Pemkab Bogor juga memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) melalui jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat. Saat ini, pemerintah daerah menanggung iuran BPJS bagi sekitar 6,19 juta penduduk.

“Bagi kami, hak dasar masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan. Karena itu pemerintah hadir memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Proyek Strategis Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Sejumlah proyek strategis turut diproyeksikan menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Di antaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir Galuga yang ditargetkan mampu menghasilkan listrik sekitar 50 megawatt.

Selain itu, pemerintah pusat juga menunjuk Kabupaten Bogor sebagai lokasi pembangunan sport center berskala internasional di Kecamatan Rancabungur dengan luas lahan sekitar 500 hektare.

Kolaborasi untuk Kemajuan Kabupaten Bogor

Rudy menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari DPRD, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat.

“Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang, tidak bisa dibangun oleh satu suku, dan tidak bisa dibangun oleh satu agama. Bogor harus dibangun bersama dengan semangat kebhinekaan dan rasa cinta kepada Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus melakukan evaluasi pembangunan sekaligus merumuskan langkah strategis agar pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata dan berkelanjutan.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya