Liputan08.com – Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, menyampaikan pandangannya terkait sejumlah kritik yang disampaikan oleh Anies Baswedan terhadap pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta Jumat (13/3/2026), Ali Wardana menilai bahwa kritik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari dinamika politik. Namun demikian, menurutnya kritik tersebut seharusnya tetap disampaikan dengan memperhatikan etika, budaya ketimuran, serta penghormatan terhadap pihak yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa dan negara.
Ali Wardana menilai, sejumlah kritik yang disampaikan Anies Baswedan belakangan ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa sikap tersebut tidak hanya terkesan kurang menghormati kepala negara, tetapi juga berpotensi mengabaikan sejumlah jasa dan peran yang pernah diberikan Presiden Prabowo terhadap perjalanan karier Anies di tingkat nasional.
“Dalam kehidupan demokrasi, kritik tentu sah dan dilindungi. Namun kita juga harus objektif melihat fakta sejarah dan kontribusi yang pernah diberikan oleh seseorang. Dalam hal ini, Presiden Prabowo memiliki peran dan jasa yang tidak bisa diabaikan, termasuk terhadap perjalanan politik Anies Baswedan,” ujar Ali Wardana.
Ia menjelaskan, salah satu fakta yang sering disoroti dalam dinamika politik nasional adalah ketika Prabowo Subianto memberikan kepercayaan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 melalui dukungan koalisi partai politik yang dipimpin Prabowo saat itu.
Menurut Ali Wardana, dukungan politik tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan Anies Baswedan memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah dan kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
“Publik tentu masih mengingat bahwa dalam kontestasi politik di Jakarta saat itu, Prabowo Subianto memberikan dukungan politik yang kuat kepada Anies Baswedan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan politik Anies hingga akhirnya dipercaya memimpin ibu kota,” jelasnya.
Selain itu, Ali Wardana juga menekankan bahwa dalam budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan penghormatan kepada pihak yang lebih tua, sikap saling menghargai antar tokoh bangsa menjadi hal yang penting untuk dijaga.
Ia menilai bahwa dalam menyampaikan kritik terhadap Presiden, seorang tokoh nasional semestinya tetap memperhatikan etika komunikasi politik agar tidak menimbulkan kesan kurang menghormati figur yang lebih senior maupun kepala negara.
“Dalam tradisi sosial masyarakat Indonesia, menghormati yang lebih tua dan menghargai jasa orang lain merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, kritik sebaiknya disampaikan secara konstruktif dan tetap mengedepankan etika,” katanya.
Ali Wardana menambahkan bahwa tokoh-tokoh publik memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kualitas ruang publik agar tetap sehat, edukatif, serta tidak memicu polarisasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun tetap harus disampaikan dengan semangat persatuan serta menghargai kontribusi tokoh lain terhadap bangsa.
“Perbedaan pandangan politik adalah hal biasa, tetapi kita juga harus menjaga etika, menghormati jasa seseorang, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik sesaat,” pungkas Ali Wardana.
Baca Juga
-
28 Mar 2025
Herman Indrabudi: Zakat di Masjid An-Naba PWI Kota Bogor Membawa Keberkahan bagi Semua
-
27 Jun 2026
Wabup Jaro Ade Resmikan Sinergi TNI-Pemkab, Koramil Baru Siap Layani Masyarakat
-
23 Mei 2025
Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Dukung Tiga Raperda Prioritas yang Disampaikan Bupati
-
23 Mei 2025
Tiga Raperda Strategis Disorot, Bupati Bogor dan DPRD Sepakat Perkuat Pelayanan Publik
-
18 Des 2024
Polsek Palmerah Tangkap ABH Pelaku Begal Payudara di Jakarta Barat
-
06 Feb 2025
HEBOH! Polisi Bongkar Sindikat Timah Ilegal di Bekasi, WNA dan Direktur Perusahaan Jadi Tersangka
Rekomendasi lainnya
-
24 Feb 2025
Rudy Susmanto: Retret Kepala Daerah Jadi Kunci Memahami Arah Pembangunan Nasional
-
21 Jan 2025
Razia Rutin di Rutan Rengat: Upaya Tegas Berantas Narkoba dan Barang Terlarang
-
11 Jun 2025
Diduga Lakukan Tindak Asusila, Pimpinan Pesantren di Bogor Dilaporkan ke Polisi
-
08 Mei 2025
Tiga Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Korupsi Satelit Orbit 123° BT di Kementerian Pertahanan, Negara Rugi USD 21,3 Juta
-
19 Jun 2025
Mantan Pj Bupati Cilacap Ditahan, Diduga Rugikan Negara Rp237 Miliar dalam Kasus Korupsi Aset BUMD
-
26 Jun 2025
Vonis Kasus Korupsi TWP AD: Agustinus Soegih Divonis 14 Tahun Penjara, Tafieldi 7 Tahun





