liputan08.com Bogor – Kinerja SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik. Banyak warga kini memilih melapor langsung kepada Bupati Rudy Susmanto, Wakil Bupati, bahkan hingga Presiden karena keluhan mereka tidak ditindaklanjuti oleh lurah, camat, maupun kepala dinas.
Keluhan yang masuk meliputi jalan rusak yang lama dibiarkan, respons bencana yang sangat lambat, pelayanan publik yang tidak jelas, hingga pejabat teknis yang jarang turun memantau kondisi lapangan. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: apa sebenarnya yang dikerjakan SKPD?
Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Wardana, menilai meningkatnya laporan langsung ke pimpinan daerah menunjukkan kegagalan struktur birokrasi di bawahnya.
“Kalau rakyat harus lapor langsung ke bupati bahkan presiden, berarti SKPD gagal total. Pejabat jangan hanya duduk di balik meja. Jika tak mampu mengikuti ritme kerja bupati, segera dievaluasi atau diganti,” tegas Wardana.Selasa (9/12/2025)
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, KH. Achmad Yaudin Sogir, juga mengingatkan keras agar pejabat tidak bekerja setengah hati.
“Komisi I memantau. Bila ada dinas, camat, atau lurah yang lamban dan tidak turun ke lapangan, kami rekomendasikan untuk diganti. Jabatan itu amanah, bukan tempat cari aman,” ujar Ay Sogir.
Ia menambahkan bahwa DPRD membuka ruang bagi masyarakat maupun ASN untuk menyampaikan laporan.
“Silakan laporkan ke DPRD jika ada pejabat yang tidak bekerja. Kami siap menindaklanjuti,” katanya.
Sementara itu, Bupati Rudy Susmanto selama ini dikenal respons cepat, langsung turun ke lapangan setiap menerima laporan masyarakat, termasuk pada malam hari. Gaya kerja gercep tersebut ditegaskan harus diikuti semua SKPD, camat, lurah, dan kepala dinas.
Sorotan publik ini diharapkan menjadi momentum perbaikan kinerja, agar seluruh jajaran birokrasi bekerja cepat, responsif, dan sejalan dengan komitmen Bupati Rudy dalam membenahi Kabupaten Bogor.
Tags: SKPD Kabupaten Bogor
Baca Juga
-
31 Okt 2024
KH Achmad Yaudin Sogir: Kerja Sama Bekasi-Bogor untuk Kemudahan Layanan Publik di Perbatasan
-
13 Jan 2026
Kritik Program SPPG Harus Proporsional dan Beretika, Bukan Penghakiman di Media Sosial
-
09 Jan 2025
Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael Kunjungi Brigif 19/Khatulistiwa di Singkawang
-
11 Feb 2026
KH Achmad Yaudin Sogir Serap Aspirasi Warga Cilebut Barat, Soroti Longsor dan Krisis Air Bersih di Perbatasan Kota Bogor
-
23 Okt 2024
Kuasa Hukum Kwan Benny Ahadi Gugat Tindakan SATGAS BLBI ke PTUN Jakarta, Keberatan Dianggap Dikabulkan
-
21 Jul 2025
Fun Tennis Tren Positif dalam Menjaga Kebugaran Tubuh
Rekomendasi lainnya
-
03 Sep 2025
Bupati Majalengka Didesak Beri Sanksi Oknum Kadis dan Kabid yang Diduga Sampaikan Pernyataan Palsu
-
09 Sep 2025
PB, Eks Dirjen Perkeretaapian Dipindahkan ke Rutan Palembang Terkait Dugaan Korupsi LRT Sumsel
-
10 Okt 2024
Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor Evaluasi Implementasi 10 Program Pokok TP-PKK di Desa Batulayang, Cisarua
-
17 Nov 2025
Wali Kota Bogor Pimpin Ziarah HUT ke-54 KORPRI di TMP Dreded
-
03 Feb 2026
Bupati Bogor Hentikan Aktivitas Berisiko di Sukamakmur, Keselamatan Warga Jadi Prioritas
-
14 Jan 2025
Jaksa Agung Resmi Membuka Rakernas Kejaksaan RI 2025 Tegaskan Transformasi Berkeadilan dan Modern



