liputan08.com Jakarta, 16 September 2025 — Sebanyak 100 personel Resimen IV Pelopor Korps Brimob Mabes Polri yang bermarkas di Kedung Halang, Bogor, kembali dikerahkan ke Ibu Kota untuk menjalankan tugas strategis: menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang berlangsung sejak Minggu, 14 September 2025.
Pasukan elit ini dipimpin langsung oleh AKP Syamsul Bahri, seorang perwira Polri berpengalaman yang dikenal karena ketegasan dan pendekatan humanisnya. Para personel ditempatkan di sejumlah titik vital, termasuk Polda Metro Jaya dan Gedung DPR RI, untuk memastikan bahwa jalannya penyampaian aspirasi publik berlangsung damai dan tertib.
Menjaga Hak Konstitusional, Menegakkan Ketertiban
Dalam keterangannya kepada media, AKP Syamsul Bahri menegaskan bahwa kehadiran aparat bukan untuk membatasi aspirasi masyarakat, melainkan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Namun, AKP Syamsul juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya Pasal 6, yang menyatakan:
“Dalam menyampaikan pendapat di muka umum, warga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
d) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.”
“Masyarakat punya hak menyampaikan pendapat, dan kami hadir untuk memastikan mereka dapat melakukannya dengan aman, damai, dan bermartabat. Namun, bila ada pelanggaran terhadap ketertiban umum, tentu kami akan bertindak sesuai hukum,” ujar AKP Syamsul saat memimpin apel pengamanan.Selasa (16/9/2029)
Profesional, Humanis, dan Tegas
AKP Samsul menyatakan bahwa 100 personel yang dibawanya berasal dari berbagai jenjang — perwira, bintara, hingga tamtama — yang telah dibekali pelatihan profesional dan pendekatan yang mengedepankan humanisme.
“Kami bukan hanya pasukan pengamanan, tetapi juga penjaga nilai-nilai demokrasi dan hukum yang menjadi fondasi negara ini. Saya tekankan kepada seluruh personel agar menjalankan tugas dengan disiplin, penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tegasnya.
Rekam Jejak Sang Patriot
Nama AKP Samsul Bahri bukanlah nama baru dalam dunia tugas-tugas strategis Korps Brimob. Lulusan bintara yang meniti karier dari bawah ini dikenal luas karena keterlibatannya dalam berbagai misi berat nasional maupun internasional, di antaranya:
Misi perdamaian di Timor-Timur pada masa transisi kemerdekaan,
Operasi penegakan hukum di Aceh saat konflik bersenjata, Penugasan strategis di Papua, Kalimantan, dan Ambon.Hingga menjadi bagian dari ekspedisi gabungan bersama pasukan elit TNI seperti Kopassus, Marinir TNI AL, dan Paskhas AU dalam misi sosial dan pengamanan di wilayah perbatasan serta daerah rawan konflik.
Semua tugas tersebut ia jalani dengan semangat Bhakti Tanpa Pamrih, semboyan yang menjadi jiwa dalam setiap langkahnya.
Apresiasi dari Masyarakat Sipil
Wardana, Ketua Umum Perkumpulan Mahasiswa Peduli Hukum, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja AKP Samsul Bahri.
“Saya mengenal beliau sebagai figur perwira yang paham hukum, menghormati hak rakyat, dan menjalankan tugas dengan empati. Beliau bukan sekadar penegak hukum, tapi pelindung rakyat yang menjunjung tinggi nilai konstitusi dan hak asasi manusia,” ujar Wardana.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran figur seperti AKP Samsul sangat penting dalam menjaga hubungan sehat antara negara dan rakyat.
“Kita butuh lebih banyak figur seperti AKP Samsul Bahri — sosok patriot yang tidak kehilangan sisi kemanusiaannya dalam menjalankan tugas negara,” tambahnya.
Menjaga Demokrasi dengan Tanggung Jawab
Keberadaan aparat keamanan yang profesional, tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis, seperti yang ditunjukkan oleh AKP Samsul Bahri, menjadi fondasi penting bagi stabilitas nasional dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang, Polri dituntut untuk hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan, persatuan, dan ketertiban umum, dengan mengacu pada prinsip negara hukum yang demokratis.
Tags: AKP Syamsul Bahri
Baca Juga
-
26 Feb 2026
Astaghfirullah! Skandal Rp60 Miliar Terkuak, Jaksa Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Tiga Terdakwa
-
08 Jan 2026
PPWI dan Dubes Aljazair Gelar Pertemuan Silaturahmi Bahas Kerja Sama Sosial Budaya
-
12 Jan 2026
Antam Perkuat Cadangan Emas, Tambang Pongkor Jadi Fokus Utama Eksplorasi 2025
-
10 Des 2025
Pemkab Bogor Sabet IGA 2025, Raih Predikat Kabupaten Terinovatif untuk Kesembilan Kalinya
-
26 Jan 2026
Preman Berbaju Polisi: Ironi Kapolda Riau Herry Heryawan Gunakan Jaringan Herkules Intimidasi Aktivis
-
23 Jan 2026
Dekadensi Meritokrasi: Legitimasi Ijazah Palsu sebagai Katalisator Korupsi Sistemik Daerah
Rekomendasi lainnya
-
22 Des 2025
Kejaksaan Agung Serahkan Tikus Korupsi Oknum Jaksa ke KPK, Bukti Bersih-Bersih Tanpa Toleransi
-
16 Sep 2025
Kombes Esty Setyo Nugroho Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan dan Hak Warga dalam Penugasan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya
-
11 Sep 2025
DPO Korupsi Rp30 Miliar Ditangkap, Tim SIRI Kejagung Ringkus RS di PIK 2
-
21 Mei 2026
Kabupaten Bogor Raih Predikat “AA” Kearsipan Nasional
-
02 Okt 2024
Sultan Najamudin Terpilih sebagai Ketua DPD RI Periode 2024-2029
-
09 Des 2025
Pengalaman Buruk dengan Polisi: Jalankan Tugas Jurnalistik Berujung Penahanan, Kisah Kelam 90 Hari di Balik Jeruji


