Liputan08.com CIBINONG – Penjabat (Pj.) Bupati Bogor, Bachril Bakri, menerima kunjungan kerja jajaran Pemerintah Kota Jambi di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bogor pada Rabu (22/1/2025). Pertemuan ini membahas percepatan layanan izin bangunan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bachril Bakri memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah diterapkan Kabupaten Bogor untuk mempermudah proses perizinan bagi MBR. Ia menyebutkan perubahan regulasi melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2025 tentang PBG dan Perbup Nomor 2 Tahun 2025 tentang BPHTB. Upaya ini, menurutnya, bertujuan mempercepat pelayanan publik sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat kurang mampu.
“Di Kabupaten Bogor, kami telah menetapkan standar pelayanan yang cepat dan akurat. Proses pemberian izin PBG hanya membutuhkan waktu dua jam, bahkan simulasi kami menunjukkan hanya perlu 15 menit. Untuk BPHTB, prosesnya sekitar 20 menit saja,” ungkap Bachril.
Ia menambahkan bahwa pelayanan terpadu di satu lokasi, yakni Pojok MBR Terpadu, menjadi kunci utama keberhasilan ini. Sistem ini memungkinkan petugas dari berbagai instansi bekerja secara terkoordinasi, mempercepat proses sambil menjaga kualitas layanan. Faktor lain yang menunjang keberhasilan adalah kesiapan jaringan dan kejelian petugas dalam menangani dokumen.
Pj. Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, mengaku terkesan dengan kecepatan dan efisiensi layanan di Kabupaten Bogor. Ia berencana menerapkan sistem serupa di Kota Jambi demi meningkatkan pelayanan publik.
“Kami sangat kagum dengan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Bogor. Sistem ini bisa menjadi acuan bagi kami di Kota Jambi. Kami juga berharap dapat menjalin kerja sama lebih lanjut dengan Kabupaten Bogor untuk berbagi pengalaman dan inovasi,” ujar Sri Purwaningsih.
Diskusi ini menghasilkan komitmen kedua pihak untuk terus menjalin komunikasi dan kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan publik, terutama bagi MBR.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala DPMPTSP, Kepala DPKPP, perwakilan Dinas PUPR, Bappedalitbang, dan Bappenda dari kedua daerah.
Baca Juga
-
21 Jul 2025
Kopdes Merah Putih Diluncurkan: Simbol Kemandirian Ekonomi Desa Hambalang Jadi Contoh Jawa Barat
-
13 Okt 2025
Status Tak Jelas, Kepala Dapur Lulusan SPPI Batch 3 Minta Pemerintah Tegakkan Keadilan dan Penghargaan
-
13 Feb 2026
Rudy Susmanto Lantik 24 Pejabat, Tegaskan Jabatan Adalah Amanah untuk Pelayanan Publik
-
17 Mar 2025
Kapolri Lakukan Rotasi Besar-Besaran: 10 Kapolda Dimutasi, Ahli Hukum Kepolisian Usulkan Batas Masa Jabatan
-
30 Des 2025
Bupati Rudy Susmanto Tetapkan Rehabilitasi Masjid Raya 40 Kecamatan sebagai Program Prioritas Pemkab Bogor 2026
-
19 Feb 2025
JAM-Pidum Setujui 14 Kasus Restorative Justice, Termasuk Pencurian di Musi Banyuasin
Rekomendasi lainnya
-
17 Des 2025
Ketua DPRD Sastra Winara: Pemekaran Bogor Barat Harus Bersatu dan Siap Nyata
-
24 Jun 2025
Gurita Jahat Migas Sembilan Tersangka dan Aset Triliunan Terseret
-
10 Des 2024
Dua Alumni UIN Jakarta Ajukan Uji Materi Kualifikasi Pendidikan Calon Jaksa ke MK
-
13 Apr 2025
Dian Asafri Hadirnya Menteri PKP Tegaskan Kepengurusan PWI Hendry Ch Bangun yang Sah
-
20 Jan 2025
Jaksa Agung Penegakan Hukum Humanis Berbasis Pancasila Wujudkan Keadilan yang Substansial
-
22 Apr 2025
Bupati Bogor Instruksikan Uji Emisi Internal Kendaraan Dinas, Dukung Peluncuran Layanan Uji Berkala Keliling
