Liputan08.com Jakarta – Muhammad Tito Karnavian kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) periode 2024-2029. Dalam menjalankan tugasnya kali ini, Tito dibantu oleh dua Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), yaitu Ribka Haluk dan Bima Arya Sugiarto.
Dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri acara Penyambutan Wakil Menteri Dalam Negeri di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Selasa (22/10/2024), Mendagri Tito menyatakan bahwa fokus utama pada periode ini adalah mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan datang. Menurutnya, Pilkada adalah agenda prioritas karena Kemendagri memegang peran penting dalam mengawasi dan memimpin pelaksanaannya di daerah.
“Yang utama tentu Pilkada. Ini yang paling utama, karena pemerintah daerah adalah di bawah koordinasi Kemendagri. Kami akan memberikan konsentrasi penuh pada pelaksanaan Pilkada,” ungkap Tito Karnavian.
Selain itu, Tito menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus memonitor dan mengendalikan inflasi di tingkat daerah. Program pengendalian inflasi yang sudah berjalan sejak September 2022 ini akan terus dilaksanakan dengan pengawasan intensif, dengan perkembangan di daerah akan diperiksa secara berkala setiap minggu.
Kemendagri juga akan berperan dalam mendukung program hilirisasi dan industrialisasi sebagaimana yang diusung dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun bukan menjadi tugas utama Kemendagri, Tito menyatakan bahwa peran pemerintah daerah sangat terkait dalam mendukung program nasional ini.
“Program hilirisasi, industrialisasi, dan ketahanan pangan adalah beberapa hal yang meski bukan tanggung jawab utama Kemendagri, tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, dan kami akan turut mengawal implementasinya,” tambah Tito.
Dengan adanya dua Wakil Menteri, proses pengawasan di daerah diharapkan akan lebih efektif. Tito menyatakan bahwa tugas-tugas pengawasan dan pemantauan situasi di daerah akan dibagi kepada kedua Wamendagri. Ribka Haluk, yang memiliki pengalaman sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah dan dalam urusan pemerintahan daerah, khususnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, akan membantu dalam pengawasan daerah otonom. Sedangkan Bima Arya Sugiarto, mantan Wali Kota Bogor dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dinilai memiliki keahlian dalam bidang politik dan pemerintahan daerah.
Mendagri juga menyatakan optimisme dengan kehadiran kedua Wamendagri ini, yang dianggap telah memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang masing-masing. Ini diyakini akan semakin memperkuat pengawasan dan sinergi Kemendagri dengan pemerintah daerah serta kementerian teknis lainnya dalam mendukung program-program prioritas nasional, seperti swasembada pangan dan digitalisasi pemerintahan.
Puspen Kemendagri
Tags: Fokus Pilkada dan Pengendalian Inflasi Daerah, Tito Karnavian Kembali Jabat Mendagri 2024-2029
Baca Juga
-
04 Agu 2025
Gubernur Lampung Resmikan Proyek Infrastruktur Rp50,2 Miliar di Tanggamus, DPRD dan Tokoh Adat Tegaskan Pentingnya Pengawasan dan Integritas
-
04 Nov 2025
Wali Kota Bogor dan Dubes Malaysia Bahas Peluang Kerja Sama Pendidikan hingga Perdagangan
-
20 Feb 2025
Lautan Massa Sambut Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, Harapan Baru untuk Kabupaten Bogor
-
08 Des 2024
Peringati HKSN dan Hari Disabilitas Internasional, Pj. Bupati Bogor Ajak Bangun Masyarakat Inklusif dan Berkeadilan
-
25 Nov 2024
PMPH dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Adakan Penyuluhan Bahaya Judi Online di SMAN 81 Jakarta
-
07 Apr 2025
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Dukung Program Ketahanan Pangan Sinergi Semua Pihak Kunci Keberhasilan
Rekomendasi lainnya
-
09 Des 2024
Presiden Prabowo Apresiasi Rakor Pengendalian Inflasi Daerah: Dorong Swasembada Pangan untuk Masa Depan Indonesia
-
27 Nov 2024
Ahmad Sahroni Apresiasi Kecanggihan Peralatan Intelijen Kejaksaan Agung
-
28 Nov 2024
Pemkab Bogor dan PT KAI Teken MoU Pengembangan Kawasan di Jalur Kereta Api
-
18 Jan 2026
Bupati Bogor Percepat Operasional Pasar Petani Garuda, Petani Nilai Kebijakan Pro-Petani Kecil
-
22 Mar 2025
The Next President? Dedi Mulyadi
-
31 Okt 2024
JAM-Pidum Setujui 14 Kasus Diselesaikan Melalui Restorative Justice, Termasuk Penadahan di Bandar Lampung




