liputan08.com Dalam praktik jurnalistik modern, tajuk rencana atau opini seharusnya menjadi ruang refleksi yang tidak hanya tajam secara argumentatif, tetapi juga kuat secara keilmuan. Namun, fenomena yang kerap terjadi saat ini menunjukkan adanya kekeliruan mendasar, yakni ketika penulisan tajuk atau opini dilakukan tanpa melibatkan perspektif dari pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Sebagai contoh, dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, seharusnya media menghadirkan pandangan dari kalangan akademisi seperti dosen, guru, peneliti pendidikan, atau praktisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem pendidikan. Ketika opini justru disusun oleh pihak yang bukan ahlinya, maka risiko kekeliruan analisis, penyederhanaan masalah, hingga bias perspektif menjadi sangat besar. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas tulisan, tetapi juga berpotensi menyesatkan pembaca.
Dalam kerangka akademis, setiap opini publik idealnya berbasis pada otoritas keilmuan (epistemic authority). Artinya, argumen yang disampaikan memiliki landasan pengetahuan, pengalaman, serta validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, opini akan cenderung menjadi sekadar pendapat subjektif yang miskin data dan lemah secara analisis.
Lebih jauh, kesalahan dalam menghadirkan opini dari sumber yang tidak kompeten juga mencerminkan lemahnya standar etik dalam redaksi media. Jurnalisme yang sehat mensyaratkan verifikasi, akurasi, dan relevansi sumber. Ketika prinsip ini diabaikan, maka kredibilitas media dipertaruhkan. Bahkan dalam jangka panjang, kepercayaan publik terhadap media dapat mengalami erosi yang serius.
Selain itu, penggunaan narasumber yang tidak sesuai dengan bidangnya juga dapat menimbulkan rasa malu, baik bagi media itu sendiri maupun bagi individu yang dijadikan sumber. Apalagi jika pernyataan yang disampaikan kemudian terbukti keliru atau tidak berdasar. Dalam konteks ini, profesionalisme menjadi kunci utama. Media harus mampu memilah siapa yang layak berbicara dalam isu tertentu.
Oleh karena itu, penting bagi setiap redaksi untuk memperkuat budaya literasi dan disiplin keilmuan dalam produksi konten opini. Melibatkan ahli bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan untuk menjaga kualitas wacana publik. Tajuk rencana bukan hanya soal menyampaikan pandangan, tetapi juga tentang tanggung jawab intelektual kepada masyarakat.
Dengan demikian, ke depan media diharapkan lebih selektif dan bertanggung jawab dalam menyusun opini. Menghadirkan suara ahli bukan hanya memperkaya perspektif, tetapi juga menjaga marwah jurnalistik sebagai pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tags: Malu Intelektual
Baca Juga
-
12 Mei 2025
Rudy Susmanto Targetkan Predikat WTP, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Bersih
-
12 Agu 2026
Rudy Susmanto: Kibaran Merah Putih Harus Hidupkan Semangat Perjuangan
-
13 Jun 2025
Harapan Wargi Bogor untuk Kursi Sekretaris Daerah Walikota Wajib Tahu
-
18 Mar 2025
Adhyaksa Mural Fest 2025: Seni Mural Sebagai Media Kampanye Antikorupsi
-
01 Jan 2025
Sambut Tahun 2025, FWJ Indonesia Dukung Program Presiden Prabowo melalui Pesta Rakyat Kemayoran
-
28 Jul 2026
PWI Pusat dan Hotman Paris Sepakat Akhiri Polemik, Kedepankan Semangat Persatuan Indonesia
Rekomendasi lainnya
-
14 Mar 2025
Dukung Pendidikan Unggulan, Bupati Bogor Rudy Susmanto Terima Penghargaan dari Kapolri
-
01 Sep 2026
PWI Jabar Kecam Keras Oknum Wartawan Ngamuk di SDN 2 Sukaraja
-
01 Sep 2026
Rudy Susmanto Targetkan Jalan dan Sekolah Rusak di Kabupaten Bogor Tuntas 2027–2028
-
11 Agu 2026
Sekda Ajat: Setiap Rupiah Anggaran Harus Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan
-
07 Feb 2025
Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Transparansi dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK
-
02 Nov 2026
Bupati Rudy Susmanto Berangkatkan Umrah Gratis, Jemaah Sampaikan Rasa Syukur dan Terima Kasih


