liputan08.com Dalam praktik jurnalistik modern, tajuk rencana atau opini seharusnya menjadi ruang refleksi yang tidak hanya tajam secara argumentatif, tetapi juga kuat secara keilmuan. Namun, fenomena yang kerap terjadi saat ini menunjukkan adanya kekeliruan mendasar, yakni ketika penulisan tajuk atau opini dilakukan tanpa melibatkan perspektif dari pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Sebagai contoh, dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, seharusnya media menghadirkan pandangan dari kalangan akademisi seperti dosen, guru, peneliti pendidikan, atau praktisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem pendidikan. Ketika opini justru disusun oleh pihak yang bukan ahlinya, maka risiko kekeliruan analisis, penyederhanaan masalah, hingga bias perspektif menjadi sangat besar. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas tulisan, tetapi juga berpotensi menyesatkan pembaca.
Dalam kerangka akademis, setiap opini publik idealnya berbasis pada otoritas keilmuan (epistemic authority). Artinya, argumen yang disampaikan memiliki landasan pengetahuan, pengalaman, serta validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, opini akan cenderung menjadi sekadar pendapat subjektif yang miskin data dan lemah secara analisis.
Lebih jauh, kesalahan dalam menghadirkan opini dari sumber yang tidak kompeten juga mencerminkan lemahnya standar etik dalam redaksi media. Jurnalisme yang sehat mensyaratkan verifikasi, akurasi, dan relevansi sumber. Ketika prinsip ini diabaikan, maka kredibilitas media dipertaruhkan. Bahkan dalam jangka panjang, kepercayaan publik terhadap media dapat mengalami erosi yang serius.
Selain itu, penggunaan narasumber yang tidak sesuai dengan bidangnya juga dapat menimbulkan rasa malu, baik bagi media itu sendiri maupun bagi individu yang dijadikan sumber. Apalagi jika pernyataan yang disampaikan kemudian terbukti keliru atau tidak berdasar. Dalam konteks ini, profesionalisme menjadi kunci utama. Media harus mampu memilah siapa yang layak berbicara dalam isu tertentu.
Oleh karena itu, penting bagi setiap redaksi untuk memperkuat budaya literasi dan disiplin keilmuan dalam produksi konten opini. Melibatkan ahli bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan untuk menjaga kualitas wacana publik. Tajuk rencana bukan hanya soal menyampaikan pandangan, tetapi juga tentang tanggung jawab intelektual kepada masyarakat.
Dengan demikian, ke depan media diharapkan lebih selektif dan bertanggung jawab dalam menyusun opini. Menghadirkan suara ahli bukan hanya memperkaya perspektif, tetapi juga menjaga marwah jurnalistik sebagai pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tags: Malu Intelektual
Baca Juga
-
09 Apr 2025
Pangdivif 2 Kostrad Tinjau Langsung Kesiapan Satgas Pamtas RI–RDTL Sektor Barat dan Timur
-
08 Feb 2025
Menteri Sosial Kunjungi Kabupaten Bogor Sorotan Tajam soal Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas
-
15 Feb 2025
Kodam I/BB Gempur Jaringan Narkoba di Tiga Provinsi, 10 Pelaku Ditangkap
-
14 Mar 2025
Kapolres Bireuen Dimutasi, Ahli Hukum Kepolisian Dr. Hirwasyah, Jika Terbukti Pungli Proses Hukum.
-
16 Sep 2025
Sekda Kota Bogor Denny Mulyadi: DWP Harus Aktif Dukung Kinerja Pemda dan Jaga Citra ASN
-
23 Feb 2026
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara: Sinergi TNI dan Pemda Fondasi Stabilitas Daerah
Rekomendasi lainnya
-
10 Nov 2024
Wakil Jaksa Agung: Hari Pahlawan Menginspirasi Perjuangan Baru dalam Menghadapi Tantangan Bangsa
-
27 Mar 2025
Bupati Bogor Pastikan Keamanan Pemudik Ribuan Personel Siaga
-
13 Feb 2026
Jaksa Agung Dorong Badan Pemulihan Aset Jadi Sentra Otoritas Pemulihan Aset Nasional
-
21 Okt 2024
Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri Pimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Fokus pada Komoditas Strategis
-
21 Apr 2026
Rudy Susmanto Tegaskan Sinergi Lintas Sektor, Rekonstruksi Dampak Banjir Mulai Dikebut
-
15 Mei 2025
Kasus TPPU di PN Jakpus Pajak dan Bank Ikut Terseret, Kejagung Periksa Dua Saksi Kunci


