Breaking News
Home      •    •  

Di Bawah Arahan Bupati, Kabupaten Bogor Jadi Role Model Elektronifikasi Transaksi Daerah

Liputan 08
04 Mar 2026

Liputan08.com – Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya dalam memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Transformasi tersebut bahkan menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu rujukan praktik terbaik di tingkat nasional.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti peluncuran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang digelar secara virtual di Cibinong, Rabu (3/3).

Program TP2DD dan ETPD merupakan agenda nasional yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia. Dalam forum tersebut, Pemkab Bogor diminta memaparkan praktik terbaik implementasi digitalisasi keuangan daerah.

Ajat menegaskan, langkah digitalisasi merupakan arahan langsung Bupati Bogor sejak awal masa kepemimpinan, dengan fokus pada percepatan pelayanan publik serta penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Sejak awal, Bupati menekankan bahwa tata kelola keuangan harus transparan, cepat, akuntabel, dan berbasis digital. Ini bukan sekadar inovasi, tetapi kebutuhan strategis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, implementasi digitalisasi di Kabupaten Bogor mencakup tiga aspek utama, yakni digitalisasi pendapatan, digitalisasi belanja, serta penguatan sistem informasi dan jaringan pendukung. Dengan jumlah penduduk besar dan wilayah yang luas, sistem digital dinilai menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan.

Pada sektor pendapatan, hampir seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 telah didukung sistem pembayaran digital. Masyarakat kini dapat membayar pajak dan retribusi melalui berbagai kanal, mulai dari EDC, gerai ritel modern, mobile banking, hingga loket resmi. Sekitar 60 persen wajib pajak tercatat telah bertransaksi secara non-tunai.

Untuk meningkatkan transparansi pajak restoran, Pemkab Bogor juga mengoptimalkan penggunaan tapping box yang terintegrasi langsung dengan sistem pemantauan transaksi. Tahun 2026, pemasangan ditargetkan mencapai hampir 150 unit.

Di sisi belanja daerah, seluruh proses administrasi telah dilakukan secara digital dan paperless, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Tanda tangan elektronik telah diterapkan di seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa.

Kabupaten Bogor bahkan mencatat hampir 45 ribu transaksi SP2D online, tertinggi secara nasional. Capaian tersebut menjadi salah satu alasan daerah ini diminta memaparkan best practice dalam forum nasional.

Dengan sistem yang terintegrasi, seluruh transaksi dan posisi keuangan daerah dapat dipantau secara real-time. Data harian dapat langsung diakses pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan yang lebih cepat dan presisi.

“Digitalisasi membuat proses lebih efisien, minim risiko, dan mendukung pengambilan keputusan yang akurat,” tegas Ajat.

Ke depan, Pemkab Bogor juga memperkuat implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) guna mendorong sistem pembayaran yang semakin modern dan terintegrasi. Sistem pengelolaan yang transparan tersebut turut menopang capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan langkah konsisten menuju tata kelola digital, Kabupaten Bogor menegaskan posisinya sebagai daerah yang adaptif terhadap transformasi teknologi sekaligus berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer