Breaking News
Home      •  

Pemkab Bogor Integrasikan Pelayanan Publik dan Ruang Usaha, Dua SKPD Mulai Beroperasi di VIVO Mall

zakar
02 Jan 2026

liputan08.com SUKARAJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resmi mengoperasikan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru serta satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berlokasi di VIVO Mall, Sukaraja, Jumat (2/1). Kebijakan ini menjadi bagian dari inovasi tata kelola pelayanan publik yang mengintegrasikan fungsi pemerintahan dengan ruang ekonomi masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penempatan perangkat daerah di pusat perbelanjaan bukan sekadar relokasi kantor, melainkan pendekatan baru dalam menghadirkan negara di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Menurut Rudy, kebijakan tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Pemerintah, kata dia, berkewajiban memastikan bahwa investasi yang telah masuk dapat tumbuh dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Ketika dunia usaha telah berinvestasi, pemerintah harus hadir sebagai mitra strategis. Kehadiran OPD di VIVO Mall adalah bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan sektor swasta,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan, operasional pelayanan publik di kawasan mal diharapkan mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Aktivitas pelayanan akan mendorong arus kunjungan masyarakat, yang pada gilirannya menghidupkan kembali ruang-ruang usaha serta meningkatkan transaksi ekonomi, termasuk bagi pelaku UMKM.

Rudy juga menilai konsep ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat terkait optimalisasi ruang publik dan pengembangan pola kerja adaptif, termasuk konsep work from mall. Pemkab Bogor, lanjutnya, telah menyiapkan kerangka kebijakan tersebut sejak 2025 dan mulai diimplementasikan secara bertahap pada awal 2026.

Dari sisi pelayanan, keberadaan OPD di lokasi strategis dinilai mampu memangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan, sehingga prinsip pelayanan yang cepat, mudah, dan inklusif dapat lebih optimal diwujudkan.

“Profesionalisme aparatur tidak ditentukan oleh lokasi kantor, melainkan oleh kualitas layanan. Justru dengan berada di ruang publik, aparatur dituntut bekerja lebih responsif dan akuntabel,” tegasnya.

Selain pelayanan pemerintahan, Pemkab Bogor juga memberikan dukungan konkret bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah daerah memfasilitasi sekitar 100 kios bagi UMKM lokal, sementara manajemen VIVO Mall membuka ruang partisipasi bagi pelaku usaha lainnya.

Ke depan, Rudy menyampaikan bahwa inisiatif ini tidak berhenti di Sukaraja. Pemkab Bogor telah merancang pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus simpul pelayanan publik yang terintegrasi.

“Kami ingin pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi wilayah,” pungkasnya.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer