Breaking News

PKB Kabupaten Bogor Dorong Pengajian Rutin di Seluruh SKPD untuk Cegah KKN

Liputan08.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bogor bersama Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bogor mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyelenggarakan pengajian rutin minimal satu kali dalam sebulan secara bergiliran.

Gagasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat nilai-nilai keagamaan, moral, dan integritas aparatur sipil negara, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap praktik-praktik negatif dalam birokrasi seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bogor, Edwin Sumarga, menegaskan bahwa pengajian rutin bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan instrumen strategis dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial.

“Kami mendorong agar dari 36 dinas yang ada di Kabupaten Bogor, termasuk BUMD, kecamatan hingga kelurahan, dapat menyelenggarakan pengajian rutin secara bergiliran. Tujuannya adalah membangun pemahaman agama yang komprehensif bagi aparatur, sehingga nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan benar-benar menjadi landasan dalam menjalankan tugas pelayanan publik,” ujar Edwin. Di Kantor PKB Cibonong Senin (22/12/2025)

Menurut Edwin, penguatan aspek spiritual aparatur pemerintahan memiliki korelasi erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia menilai bahwa pemahaman agama yang baik akan membentuk kesadaran etik dan kepatuhan terhadap hukum, baik hukum agama maupun konstitusi negara.

“Agama dan Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya saling menguatkan dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Ketika aparatur memiliki kesadaran spiritual yang kuat, maka potensi penyimpangan kewenangan, termasuk korupsi dan penyalahgunaan jabatan, dapat dicegah sejak dari pola pikir dan nurani,” tambahnya.

Edwin juga menegaskan bahwa PKB sebagai partai berbasis keagamaan dan kebangsaan memiliki sumber daya ulama dan ustaz yang mumpuni untuk mendukung program tersebut.

“PKB memiliki banyak stok kiai dan ustaz yang berkompeten, berwawasan kebangsaan, dan moderat. Mereka siap memberikan pencerahan keagamaan yang menyejukkan, kontekstual, serta relevan dengan tantangan birokrasi modern,” jelasnya.

Sementara itu, KH Achmad Yaudin Sogir, yang juga merupakan anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bogor, menyatakan kesiapan penuh untuk terlibat langsung dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada aparatur pemerintah di berbagai tingkatan.

Menurut KH Sogir, pengajian rutin memiliki peran strategis dalam membentengi aparatur dan masyarakat dari berbagai bentuk kezaliman struktural, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Penguatan pemahaman agama bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi bagaimana nilai-nilai agama membimbing manusia untuk menjauhi kezaliman, korupsi, dan nepotisme. Aparatur negara harus menjadi teladan dalam amanah, tanggung jawab, dan keadilan,” tutur KH Sogir.

Ia menekankan bahwa agama mengajarkan kepemimpinan sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

“Ketika seseorang memegang jabatan, maka sejatinya ia sedang memikul amanah. Pengajian menjadi ruang muhasabah agar setiap pejabat dan aparatur senantiasa ingat bahwa kekuasaan bukan untuk disalahgunakan, melainkan untuk melayani dan menebar kemaslahatan,” ujarnya.

KH Sogir menambahkan, kegiatan pengajian rutin juga diharapkan mampu memperkuat ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah di lingkungan birokrasi, sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis, saling menghormati, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Dengan ukhuwah yang kuat, birokrasi akan berjalan lebih sehat, transparan, dan berkeadaban. Ini sejalan dengan cita-cita reformasi birokrasi dan pembangunan Kabupaten Bogor yang berkeadilan dan bermartabat,” pungkasnya.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya