Breaking News
Home      •    •  

Jaksa Agung Tegaskan Penegakan Korupsi Harus Fokus pada Pemulihan Negara dan Kesejahteraan Rakyat

Liputan 08
27 Nov 2025

Liputan08.com – Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan perlunya perubahan besar dalam paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal itu ia sampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) di Gedung Bundar JAM Pidsus, Kamis (27/11/2025).

Dalam arahannya, Jaksa Agung menyatakan bahwa Kejaksaan harus meninggalkan pola lama yang menjadikan hukum sebagai tujuan akhir (law as an end). Penegakan hukum, tegasnya, harus menjadi instrumen yang secara nyata menghadirkan kemaslahatan publik (law as a means for public welfare).

“Keberhasilan penegakan hukum bukan lagi soal banyaknya kasus, tetapi seberapa besar dampak sistemik yang dihasilkan untuk negara dan rakyat,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan tiga indikator utama yang kini menjadi ukuran keberhasilan Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi:

1. Efek Jera dan Penindakan Aktor Inti

Penindakan harus menyasar korupsi kelas besar (big fish) dan memutus mata rantai kejahatan yang bersifat sistemik, sehingga mengubah kalkulasi ekonomi calon pelaku korupsi.

2. Pemulihan Kerugian Negara yang Terukur

Masyarakat, kata Jaksa Agung, menunggu bukti nyata bahwa uang negara yang dikorupsi benar-benar kembali dan dapat dimanfaatkan untuk program kesejahteraan rakyat. Lambannya asset recovery dinilai turut memicu persepsi negatif publik.

3. Perubahan Tata Kelola Instansi Publik

Setiap perkara korupsi semestinya menjadi momentum reformasi. “Proses hukum harus menghasilkan perbaikan sistem pengadaan, integritas layanan, dan tindakan korektif di instansi terkait,” tegasnya.

Burhanuddin juga menekankan bahwa jajaran Kejaksaan di daerah adalah wajah institusi dan berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, ia tidak menoleransi penanganan perkara yang dilakukan asal-asalan, tidak profesional, atau yang berpotensi merugikan negara maupun merusak lingkungan.

“Tidak boleh ada kompromi yang mengorbankan kepentingan rakyat. Setiap perkara harus memberikan kontribusi maksimal bagi perubahan sistemik dan penyelamatan kekayaan negara,” ujarnya.

Kegiatan Bimtek turut diisi pengarahan oleh Kepala BPKP M. Yusuf Ateh, JAM Pidsus Febrie Adriansyah, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon, serta jajaran direktur JAM Pidsus, para Kajati, Aspidsus, dan Kajari dari seluruh Indonesia.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer