Breaking News
Home      •  

Pejabat Daerah yang Tidak Dukung Program Makan Bergizi Gratis Patut Dievaluasi Bupati

zakar
13 Nov 2025

liputan08.com Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di berbagai daerah di Indonesia dinilai membawa dampak luar biasa, bukan hanya terhadap peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga terhadap penguatan ekonomi rakyat di sektor pangan.

Menurut Dr. Dian Assafri Nasa’i, S.H., M.H., dosen Universitas Pancasila Jakarta, program ini harus dipahami tidak semata-mata sebagai distribusi makanan, tetapi sebagai strategi nasional membangun ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat dari hulu hingga hilir.

“Program MBG tidak hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga memperkuat ekonomi rakyat. Dari petani sayur, peternak ayam, pedagang daging, hingga sopir dan relawan dapur, semua mendapatkan dampak ekonomi langsung. Ini adalah sistem ekonomi gotong royong yang menghidupkan banyak lapangan kerja,” ujar Dr. Dian Assafri Nasa’i, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan. Karena itu, menurutnya, setiap pejabat di daerah — mulai dari gubernur, bupati, kepala dinas, camat, lurah, hingga kepala sekolah — wajib berperan aktif mendukung pelaksanaan dan distribusi program MBG di wilayahnya.

“Apabila ditemukan camat, lurah, atau kepala sekolah yang tidak mendukung atau justru menghambat pelaksanaan distribusi program MBG, maka sebaiknya mereka dievaluasi oleh bupati atau wali kota. Program nasional seperti ini tidak boleh tersendat karena kurangnya koordinasi di tingkat bawah,” tegas Dr. Dian.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional Pusat saat dikonfirmasi terkait kebutuhan tenaga ahli dalam pelaksanaan program MBG menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan terbesar memang diarahkan kepada sarjana ahli gizi, mengingat mereka memiliki kompetensi langsung dalam merancang dan menyeimbangkan menu bergizi.

Namun demikian, pihak Badan Gizi Nasional tidak menutup peluang bagi tenaga sarjana teknologi pangan untuk turut berkontribusi, terutama dalam aspek inovasi, pengemasan, dan pengolahan bahan makanan.

“Kami tetap membuka ruang kolaborasi bagi tenaga teknologi pangan, tetapi fokus utama tetap pada tenaga ahli gizi karena merekalah yang memahami kebutuhan nutrisi sesuai standar nasional,” kata perwakilan Badan Gizi Nasional Pusat.

Dian juga menambahkan bahwa saat ini tenaga ahli gizi menjadi profesi yang paling dibutuhkan di lapangan. Ia mengajak para sarjana gizi di seluruh Indonesia untuk bergabung dan terlibat langsung di dapur-dapur MBG di berbagai daerah.

“Silakan para sarjana ahli gizi datang dan bergabung ke dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia. Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi pengabdian akademik dan sosial bagi bangsa,” ujar Dian menutup pernyataannya.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer