liputan08.com Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali memeriksa satu orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Program Digitalisasi Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI tahun 2019 hingga 2022.
Saksi yang diperiksa pada Kamis (30/10/2025) berinisial NA, yang diketahui merupakan Admin e-Katalog pada PT Samafitro. Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian serta melengkapi berkas perkara atas nama tersangka MUL, yang sebelumnya telah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi NA merupakan bagian dari upaya penyidik untuk menelusuri lebih dalam mekanisme dan aliran dana dalam proyek pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Anang Supriatna di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Kasus dugaan korupsi dalam Program Digitalisasi Pendidikan ini diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk pejabat di lingkungan Kemendikbudristek serta pihak swasta yang menjadi rekanan dalam pengadaan perangkat digital dan infrastruktur pendukung.
Program yang digagas pada tahun 2019 hingga 2022 itu semestinya bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Agung menemukan adanya indikasi penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Pemeriksaan terhadap saksi NA diharapkan dapat membuka keterlibatan pihak-pihak lain yang turut berperan dalam proses pengadaan dan distribusi barang melalui sistem e-Katalog yang diduga dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak tertentu.
Kejaksaan Agung menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas, sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pada sektor pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Tags: Admin e-Katalog, Kejagung, Korupsi Digitalisasi Sekolah
Baca Juga
-
19 Jan 2026
MK Batasi Jalur Pidana terhadap Wartawan: Sengketa Pers Wajib Lewat Dewan Pers
-
29 Jan 2026
Tikus-Tikus Koruptor Garong Rp285 Triliun! Jaksa Bongkar Skandal Tata Kelola Minyak Pertamina di Sidang Tipikor
-
17 Nov 2025
Dr. Kaelany HD., MA: Akademisi, Cendekiawan, dan Jurnalis yang Terpilih sebagai Tokoh Pendidikan Hasil Penelusuran Tiga Media Nasional
-
16 Nov 2025
Dr. Fri Hartono: Potret Jaksa Ahli Utama yang Humanis, Berintegritas, dan 30 Tahun Mengabdi untuk Negeri
-
16 Sep 2025
14 Tersangka Diamankan Usai Unjuk Rasa Anarkis di Bali, 4 Masih di Bawah Umur
-
10 Nov 2025
Dr. Dian Assafri Nasa’i: Gelar Pahlawan Nasional untuk HM Soeharto, Momentum Meluruskan Sejarah dan Menghargai Jasa Orde Baru
Rekomendasi lainnya
-
20 Sep 2025
Ditangkap DPO Penggelapan Jabatan, Elisabeth Riski Dwi Pantiani Jalani Eksekusi Hukuman
-
11 Sep 2025
Pemkab Bogor Terima Kunjungan Delegasi Parlemen dan KADIN Republik Turki, Jajaki Kerja Sama Multisektoral
-
09 Des 2025
Pengalaman Buruk dengan Polisi: Jalankan Tugas Jurnalistik Berujung Penahanan, Kisah Kelam 90 Hari di Balik Jeruji
-
16 Des 2025
Kejati Riau Tangkap Dua Tikus Koruptor Dana PI 10 Persen Blok Rokan, Negara Rugi Rp64,2 Miliar
-
04 Des 2025
Ketika Rumah Saya Diteror: Harapan untuk Polri yang Lebih Transparan dan Melindungi Jurnalis
-
11 Nov 2025
JAM PIDUM dan Universitas Padjadjaran Jalin Kerja Sama Program Magister Ilmu Hukum Berbasis Proyek Klaster




