liputan08.com Palembang, 9 September 2025 – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan secara resmi memindahkan PB, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI periode Mei 2016–Juli 2017, dari Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Jakarta ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, Selasa (9/9). Pemindahan ini terkait proses penyidikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan.
Pemindahan ini dilakukan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel berdasarkan serangkaian Surat Perintah Penyidikan, mulai dari Januari 2024 hingga Oktober 2024, serta penetapan PB sebagai tersangka pada 30 Oktober 2024 melalui Surat Nomor: TAP-21/L.6.5/Fd.1/10/2024.
Sebelumnya, PB telah divonis 7 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara korupsi proyek pembangunan Jalur Kereta Api Besitang–Langsa di wilayah Sumatera bagian Utara. Selain hukuman pidana, PB juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 2,6 miliar.
Dalam perkara LRT Sumsel ini, empat tersangka lain yang berkasnya dipisah telah lebih dulu diadili dan divonis pada 6 Mei 2025 oleh Pengadilan Tipikor Palembang, yaitu:
Tukijo, Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Putusan No. 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)
Ignatius Joko Herwanto, Kepala Divisi Gedung II PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Putusan No. 82/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)
Septiawan Andri Purwanto, Kepala Divisi Gedung III PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Putusan No. 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)
Bambang Hariadi Wikanta, Direktur Utama PT Perentjana Djaja (Putusan No. 84/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg – saat ini dalam proses kasasi.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., menjelaskan bahwa PB selaku Dirjen Perkeretaapian merangkap Kuasa Pengguna Anggaran pada tahun 2017, diduga melakukan kesepakatan dengan pihak-pihak swasta untuk menyalahgunakan wewenangnya.
“Tersangka PB diduga menyampaikan permintaan dana dan mengarahkan agar PT Waskita Karya menggunakan PT Perentjana Djaja sebagai vendor perencana proyek LRT Sumsel, padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujar Vanny dalam siaran pers tertulis, Selasa (9/9).
Lebih lanjut, Vanny menjelaskan bahwa PB menerima aliran dana dari tiga terpidana, yakni Tukijo, Ignatius Joko Herwanto, dan Septiawan Andri Purwanto, yang berasal dari proyek fiktif perencanaan teknis pembangunan LRT Kota Palembang.
Dengan pemindahan ini, proses hukum akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke Penuntut Umum Kejari Palembang untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang.
“Pemindahan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan percepatan penyelesaian perkara,” tambah Vanny.
Reporter: Zakar
Tags: Korupsi LRT Sumsel, Rutan Palembang
Baca Juga
-
18 Sep 2025
Anggota DPRD Bogor Usep Nukliri Tinjau Langsung Rumah Ambruk di Desa Batu Tulis
-
27 Jan 2026
Tikus Koruptor Chromebook Menggerogoti Pendidikan Nasional, Sistem Sekolah Dibuat Runtuh dari Dalam
-
26 Jan 2026
Musrenbang RKPD Cibinong 2026 Fokus pada Lingkungan, Banjir, dan Pendidikan
-
17 Des 2024
Pemkab Bogor dan Forkopimda Siapkan Strategi Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025
-
30 Apr 2025
Wabup Jaro Ade Tindaklanjuti Masalah Infrastruktur dan Tiket Wisata di Gunung Bunder-Gunung Sari
-
16 Jul 2025
Geger Korupsi Tanah Cilacap: Kejati Jateng Sita Rp13 Miliar, Tiga Tersangka Terjerat TPPU
Rekomendasi lainnya
-
11 Des 2024
Wapres Gibran Saksikan Simulasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bogor, Tekankan Edukasi untuk Pelajar
-
11 Nov 2024
Pemkab Bogor Bersama Aparat TNI-Polri Tertibkan Bangunan Liar di Kawasan Wisata Puncak
-
01 Feb 2025
Polres Lumajang Sikat Balap Liar di JLS, Puluhan Motor Disita
-
06 Jun 2025
Satgas Yonif 131/Brajasakti Rayakan Idul Adha Bersama Warga Perbatasan di Keerom, Tebar Semangat Kebersamaan
-
10 Sep 2025
Bupati Bogor Resmikan Monumen Perjuangan Jonggol: Kobarkan Kembali Semangat Juang di Hari Veteran Nasional
-
22 Jan 2025
Evakuasi Dramatis di Grobogan Banjir Rendam Desa Polres dan BPBD Kerahkan Perahu Karet


