Liputan08.com — Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi dan konsultasi terkait penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Maluku Utara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Gubernur Sherly Tjoanda yang menunjukkan komitmen memperkuat sinergi dengan Kejaksaan, meski baru saja dilantik.

“Kami mengapresiasi langkah Gubernur Sherly Tjoanda yang sejak awal kepemimpinannya sudah membangun komunikasi dengan Kejaksaan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” ujar Harli Siregar dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan agar pengelolaan APBD dilakukan secara tepat, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Jaksa Agung berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel, salah satunya dengan memastikan penggunaan APBD yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum,” jelas Harli.
Sementara itu, Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
“Kami sepakat bahwa pencegahan harus dikedepankan sebelum terjadi penindakan. Ke depan, setiap pembuatan Peraturan Gubernur maupun Surat Keputusan akan selalu kami konsultasikan dengan Kejaksaan untuk mendapatkan legal opinion agar tetap berada dalam koridor hukum,” tegas Sherly Tjoanda.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menutup pertemuan dengan menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun daerah yang berlandaskan prinsip good governance.
“Kami siap mendampingi dan memberikan masukan hukum dalam setiap langkah kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Jaksa Agung.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal sinergi yang kuat antara Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, dan profesional.
Tags: Jaksa Agung dan Gubernur Maluku Utara Sepakat Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
Baca Juga
-
14 Nov 2025
Babak Baru PWI Kabupaten Bogor: Dua Figur Satu Komitmen, Bersatu untuk Marwah Pers
-
20 Feb 2025
Perkuat Diplomasi Militer, Panglima TNI Terima Kunjungan Kehormatan Panglima Armada Pasifik AS
-
04 Nov 2024
Pos Satgas Yonif 642/Kapuas Bantu Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Distrik Yamor, Kaimana
-
10 Mar 2025
JAM-Pidum Setujui 3 Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Pencurian di OKU Selatan
-
13 Jan 2026
Kritik Program SPPG Harus Proporsional dan Beretika, Bukan Penghakiman di Media Sosial
-
29 Okt 2025
Petisi Direksi Perumda Tirta Pakuan Bogor Diwarnai Dugaan Tanda Tangan Palsu Pegawai
Rekomendasi lainnya
-
18 Sep 2025
Anggota DPRD Bogor Usep Nukliri Tinjau Langsung Rumah Ambruk di Desa Batu Tulis
-
30 Apr 2025
Jelang Hari Buruh, Rudy Susmanto Perkuat Sinergi Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah di Kabupaten Bogor
-
21 Mar 2025
Bupati Bogor Pimpin Apel Operasi Ketupat Lodaya 2025 Pastikan Keamanan dan Kelancaran Mudik
-
31 Des 2024
Wawan Suherman dan Iskandar Sambut Tahun Baru 2025 Harapan Persatuan dan Semangat Kebersamaan
-
30 Okt 2024
Satgas Yonif 641/Bru Antarkan Semangat Belajar Anak Sekolah di Jayawijaya
-
08 Feb 2025
Transparansi Dana BOS Dipertanyakan Benarkah Anggaran Pendidikan Disembunyikan?




