Liputan08.com — Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi dan konsultasi terkait penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Maluku Utara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Gubernur Sherly Tjoanda yang menunjukkan komitmen memperkuat sinergi dengan Kejaksaan, meski baru saja dilantik.

“Kami mengapresiasi langkah Gubernur Sherly Tjoanda yang sejak awal kepemimpinannya sudah membangun komunikasi dengan Kejaksaan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” ujar Harli Siregar dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan agar pengelolaan APBD dilakukan secara tepat, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Jaksa Agung berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel, salah satunya dengan memastikan penggunaan APBD yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum,” jelas Harli.
Sementara itu, Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
“Kami sepakat bahwa pencegahan harus dikedepankan sebelum terjadi penindakan. Ke depan, setiap pembuatan Peraturan Gubernur maupun Surat Keputusan akan selalu kami konsultasikan dengan Kejaksaan untuk mendapatkan legal opinion agar tetap berada dalam koridor hukum,” tegas Sherly Tjoanda.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menutup pertemuan dengan menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun daerah yang berlandaskan prinsip good governance.
“Kami siap mendampingi dan memberikan masukan hukum dalam setiap langkah kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Jaksa Agung.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal sinergi yang kuat antara Kejaksaan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, dan profesional.
Tags: Jaksa Agung dan Gubernur Maluku Utara Sepakat Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
Baca Juga
-
23 Jul 2025
Cegah Banjir Susulan, Pemkab Bogor Naturalisasi Kali Rengas di Parung
-
25 Des 2024
Sekda Bogor Hadiri Rakor Swasembada Pangan, Menko Zulkifli Hasan Tekankan Enam Faktor Pendukung
-
07 Okt 2024
Satgas Yonarhanud 15/DBY Berikan Wasbang Dan Peraturan Baris-Berbaris Kepada Pelajar SD di Perbatasan RI-RDT
-
25 Agu 2025
Bupati Bogor Rudy Susmanto Dukung Penuh Turnamen Nusantara Open 2025 untuk Lahirkan Generasi Emas Sepak Bola Indonesia
-
12 Nov 2024
Prof. Dr. Asep N. Mulyana Tekankan Pentingnya Pemahaman TPPU bagi Artis dan Pengusaha untuk Menghindari Jerat Hukum
-
24 Nov 2025
Ketua DPRD Sastra Winara Dukung Percepatan Pemerataan Infrastruktur di Kabupaten Bogor
Rekomendasi lainnya
-
16 Des 2024
Pemkab Bogor Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024, Peringkat Kedua Nasional
-
19 Mar 2025
Danpasmar 1 Beri Motivasi Prajurit Pasmar 1 yang Ikuti Seleksi Satgas PBB
-
09 Nov 2024
Polda Jateng Tangkap Pecatan Polisi Bandar Sabu di Grobogan, 18 Paket Sabu Diamankan
-
12 Jan 2026
Pemkab Bogor Hentikan Sementara Pengolahan Sampah Domestik di Cileungsi karena Tidak Sesuai Persetujuan Lingkungan
-
26 Jan 2026
Tata Kelola Program MBG Dipertanyakan: Dugaan Mark Up, Kualitas Bahan Buruk, dan Lemahnya Otoritas Kepala Dapur
-
24 Agu 2025
Bupati Bogor Lepasliarkan Satwa di Gunung Halimun Salak sebagai Wujud Kepedulian Lingkungan




