Breaking News
Home      •    •  

Bupati Bogor dan Menteri LHK Komitmen Evaluasi Perizinan, Antisipasi Bencana di DAS Ciliwung

Liputan 08
06 Mar 2025

Liputan08.com CISARUA – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan langkah tegas dalam menangani perizinan dan dampak banjir yang sering melanda wilayahnya. Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq serta Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, ia melakukan survei di sejumlah titik rawan di Kabupaten Bogor pada Kamis (6/3/2025).

Rudy mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah mencabut pendelegasian kewenangan terkait beberapa perizinan yang sebelumnya diberikan kepada SKPD. Kini, seluruh kewenangan perizinan dikembalikan ke kepala daerah untuk dievaluasi secara lebih cermat.

“Kami menghentikan sementara penerbitan izin guna memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan hati-hati. Saat ini, rapat koordinasi tengah berlangsung untuk menentukan langkah selanjutnya terkait lokasi-lokasi yang telah kami kunjungi,” ujar Rudy.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar aturan. “Evaluasi tata ruang akan dilakukan menyeluruh. Kami juga akan menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” tegasnya.

Indikasi Pelanggaran Hukum dan Dampak Lingkungan

Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan adanya indikasi tindak pidana terkait dampak lingkungan dari aktivitas di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung. Menurutnya, pemerintah akan menuntut pertanggungjawaban pidana serta melakukan investigasi terhadap pembangunan yang berkontribusi terhadap bencana banjir.

“Ini bukan kejadian baru. Jika aturan terus dilanggar, bencana seperti ini akan terus terjadi, bahkan berpotensi menelan korban jiwa,” ujarnya.

Hanif menjelaskan bahwa analisis mendalam tengah dilakukan terhadap penggunaan lahan di kawasan DAS Ciliwung, terutama di bagian hulu seluas 15.000 hektare yang berada di Kabupaten Bogor. Perubahan tata ruang yang tidak sesuai peruntukan menjadi perhatian utama dalam kajian tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa langkah korektif ini melibatkan koordinasi antara Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat, Pemprov DKI Jakarta, serta kementerian terkait. Langkah ini bertujuan untuk memastikan solusi yang diambil tidak membebani satu pihak saja.

“Pemerintah pusat telah meminta kami untuk terus bekerja keras. Kita tidak boleh lelah, karena bencana ini berdampak langsung terhadap lebih dari 11 juta penduduk Jakarta. Jika kawasan ini tidak segera diamankan, korban jiwa dan kerugian yang lebih besar bisa terjadi,” paparnya.

Pemkab Bogor bersama pemerintah pusat berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan perizinan di DAS Ciliwung. Penyegelan bangunan ilegal serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang akan menjadi langkah konkret dalam mencegah bencana di masa depan.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang lebih besar.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer