Liputan08.com BOGOR – Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, KH Achmad Yaudin Sogir, menyoroti kebijakan perubahan distribusi LPG 3 kg yang kini tidak lagi tersedia di warung-warung, melainkan harus dibeli langsung di pangkalan resmi. Menurutnya, kebijakan ini akan semakin menyulitkan masyarakat kecil dan berpotensi memicu gejolak luas di seluruh Indonesia.
“Kami sebagai wakil rakyat menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang datang berduyun-duyun ke DPRD meminta agar kebijakan ini dievaluasi. Perubahan distribusi LPG 3 kg dari warung ke pangkalan justru memperberat beban masyarakat. Jika rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok seperti gas untuk memasak, tentu mereka akan marah. Ini bukan sekadar masalah regulasi, tetapi menyangkut urusan perut. Kalau rakyat lapar, pasti ada gejolak!” tegas KH Achmad Yaudin Sogir dalam keterangannya di Kantor DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu (3/2/2024).
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan ini dapat memicu aksi protes masyarakat terhadap Pertamina jika tidak segera dievaluasi.
“Rakyat pasti akan melakukan aksi jika kebijakan ini tidak dibatalkan. Jangan sampai masyarakat semakin terbebani dengan aturan yang justru menyulitkan. Pemerintah dan Pertamina harus mempertimbangkan dampak sosial dari perubahan ini,” lanjutnya.
KH Achmad Yaudin Sogir juga mempertanyakan peran dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Hiswana Migas terhadap distribusi LPG bersubsidi.
“Kinerja Hiswana Migas patut dipertanyakan. Seberapa efektif mereka dalam mengawasi distribusi dan penggunaan LPG 3 kg selama ini? Jangan sampai kebijakan baru ini justru menciptakan masalah baru di masyarakat. Pemerintah harus segera memberikan solusi konkret sebelum kondisi semakin memburuk,” pungkasnya.
Masyarakat kini menunggu respons dari pihak terkait, khususnya Pertamina dan pemerintah daerah, terkait polemik kebijakan distribusi LPG 3 kg iniKebijakan Baru Distribusi LPG 3 Kg Dikritik, KH Achmad Yaudin Sogir: “Ini Pasti Memicu Gejolak Nasional!”
BOGOR – Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, KH Achmad Yaudin Sogir, menyoroti kebijakan perubahan distribusi LPG 3 kg yang kini tidak lagi tersedia di warung-warung, melainkan harus dibeli langsung di pangkalan resmi. Menurutnya, kebijakan ini akan semakin menyulitkan masyarakat kecil dan berpotensi memicu gejolak luas di seluruh Indonesia.
“Kami sebagai wakil rakyat menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang datang berduyun-duyun ke DPRD meminta agar kebijakan ini dievaluasi. Perubahan distribusi LPG 3 kg dari warung ke pangkalan justru memperberat beban masyarakat. Jika rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok seperti gas untuk memasak, tentu mereka akan marah. Ini bukan sekadar masalah regulasi, tetapi menyangkut urusan perut. Kalau rakyat lapar, pasti ada gejolak!” tegas KH Achmad Yaudin Sogir dalam keterangannya di Kantor DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu (3/2/2024).
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan ini dapat memicu aksi protes masyarakat terhadap Pertamina jika tidak segera dievaluasi.
“Rakyat pasti akan melakukan aksi jika kebijakan ini tidak dibatalkan. Jangan sampai masyarakat semakin terbebani dengan aturan yang justru menyulitkan. Pemerintah dan Pertamina harus mempertimbangkan dampak sosial dari perubahan ini,” lanjutnya.
KH Achmad Yaudin Sogir juga mempertanyakan peran dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Hiswana Migas terhadap distribusi LPG bersubsidi.
“Kinerja Hiswana Migas patut dipertanyakan. Seberapa efektif mereka dalam mengawasi distribusi dan penggunaan LPG 3 kg selama ini? Jangan sampai kebijakan baru ini justru menciptakan masalah baru di masyarakat. Pemerintah harus segera memberikan solusi konkret sebelum kondisi semakin memburuk,” pungkasnya.
.
Baca Juga
-
29 Jan 2026
Bupati Bogor Canangkan Hutan Kota di Setiap Kecamatan, Targetkan Satu Hektar Lahan Hijau
-
24 Feb 2025
Rudy Susmanto: Retret Kepala Daerah Jadi Kunci Memahami Arah Pembangunan Nasional
-
08 Feb 2025
Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 642/Kps Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga di Kaimana
-
20 Nov 2025
Ketua DPRD Sastra Winara Apresiasi Pelantikan Empat Kades PAW: Dorong Pemerintahan Desa Makin Solid
-
25 Des 2024
Wamenpar Bersama Pemkab Bogor Pantau Langsung Kesiapan Fasilitas dan Keamanan Wisata Taman Safari Selama Liburan Nataru
-
30 Nov 2024
TNI Yonif 641/Bru Berikan Layanan Kesehatan Gratis di Kelila
Rekomendasi lainnya
-
24 Jun 2025
Ketua DPRD Sastra Winara Apresiasi Festival Musik Nuansa Islam Warnai HJB ke-543 Kabupaten Bogor
-
02 Jun 2025
Bupati Bogor Temui Menteri LHK, Bahas Pengelolaan Sampah TPA Galuga dan Penataan Kawasan Puncak
-
17 Feb 2025
Ketua DPRD Bogor Soroti Dampak Proyek Bendungan Cibeet-Cijurey, Warga Keluhkan Jalan Rusak dan Polusi
-
09 Mei 2025
Sastra Winara Bogor Run 2025 Jadi Momentum Kebangkitan Olahraga dan Ekonomi Daerah
-
07 Apr 2025
Taruna Akpol dan Rumah Baca Zhaffa Gelar Kelas Inspiratif untuk Anak Jalanan di Manggarai
-
21 Okt 2025
Ketua DPRD Bogor: Raperda Disabilitas Jadi Langkah Nyata Menuju Layanan Publik Inklusif




