Breaking News
Home      •    •  

Kabupaten Bogor Jadi Acuan: Layanan PBG dan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Disorot Kota Jambi

Liputan 08
22 Jan 2025

Liputan08.com CIBINONG – Penjabat (Pj.) Bupati Bogor, Bachril Bakri, menerima kunjungan kerja jajaran Pemerintah Kota Jambi di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bogor pada Rabu (22/1/2025). Pertemuan ini membahas percepatan layanan izin bangunan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bachril Bakri memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah diterapkan Kabupaten Bogor untuk mempermudah proses perizinan bagi MBR. Ia menyebutkan perubahan regulasi melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2025 tentang PBG dan Perbup Nomor 2 Tahun 2025 tentang BPHTB. Upaya ini, menurutnya, bertujuan mempercepat pelayanan publik sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat kurang mampu.

“Di Kabupaten Bogor, kami telah menetapkan standar pelayanan yang cepat dan akurat. Proses pemberian izin PBG hanya membutuhkan waktu dua jam, bahkan simulasi kami menunjukkan hanya perlu 15 menit. Untuk BPHTB, prosesnya sekitar 20 menit saja,” ungkap Bachril.

Ia menambahkan bahwa pelayanan terpadu di satu lokasi, yakni Pojok MBR Terpadu, menjadi kunci utama keberhasilan ini. Sistem ini memungkinkan petugas dari berbagai instansi bekerja secara terkoordinasi, mempercepat proses sambil menjaga kualitas layanan. Faktor lain yang menunjang keberhasilan adalah kesiapan jaringan dan kejelian petugas dalam menangani dokumen.

Pj. Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, mengaku terkesan dengan kecepatan dan efisiensi layanan di Kabupaten Bogor. Ia berencana menerapkan sistem serupa di Kota Jambi demi meningkatkan pelayanan publik.

“Kami sangat kagum dengan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Bogor. Sistem ini bisa menjadi acuan bagi kami di Kota Jambi. Kami juga berharap dapat menjalin kerja sama lebih lanjut dengan Kabupaten Bogor untuk berbagi pengalaman dan inovasi,” ujar Sri Purwaningsih.

Diskusi ini menghasilkan komitmen kedua pihak untuk terus menjalin komunikasi dan kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan publik, terutama bagi MBR.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala DPMPTSP, Kepala DPKPP, perwakilan Dinas PUPR, Bappedalitbang, dan Bappenda dari kedua daerah.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer