
Liputan08.com Jakarta – Pemerintah Indonesia semakin serius dalam upaya menangani perubahan iklim dengan meluncurkan sistem perdagangan karbon sebagai bagian dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2021. Sistem ini terintegrasi dalam Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan dikelola melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), yang menjamin proses perdagangan karbon berjalan transparan dan akuntabel.
SRN PPI berfungsi sebagai platform pencatatan perdagangan karbon, termasuk penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPEGRK). Sertifikat ini merupakan bukti keberhasilan proyek-proyek tertentu dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai mekanisme Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV). Semua data sertifikat tersedia dalam carbon registry, yang dapat diakses publik untuk memastikan transparansi dan membangun kepercayaan terhadap pasar karbon.
Menurut Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, perdagangan karbon membawa dampak positif yang signifikan, baik bagi mitigasi perubahan iklim maupun perkembangan ekonomi.
“Perdagangan karbon menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Di saat yang sama, hal ini membuka potensi ekonomi baru yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Hanif dalam konferensi pers, Selasa (14/1).
Untuk mendukung inisiatif ini, pemerintah telah menyiapkan Bursa Karbon yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bursa ini mencatat dan memfasilitasi transaksi karbon di pasar domestik maupun internasional, dengan semua transaksi dipantau melalui SRN PPI untuk menjamin akuntabilitas.
Peluncuran Perdagangan Karbon Internasional
Indonesia juga akan memulai perdagangan karbon internasional pada 20 Januari 2025, dengan sejumlah proyek besar telah disiapkan. Proyek-proyek ini mencakup:
1.Pembangkit Listrik Tenaga Air Mini Hidro
2.Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Gas Bumi
3.Konversi Sistem Pembangkit Listrik dari Single Cycle menjadi Combined Cycle
Proyek-proyek tersebut dikelola oleh PT PLN Indonesia Power dan Nusantara Power, dengan potensi pengurangan emisi yang signifikan. Emisi yang berhasil dikurangi akan diperdagangkan di pasar karbon internasional sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim.
Strategi perdagangan karbon ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam inisiatif perubahan iklim dunia. Selain mengurangi dampak perubahan iklim, sistem ini juga mendukung terciptanya ekonomi hijau dan berkelanjutan, sejalan dengan visi besar Indonesia untuk masa depan.
Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emission dan memperkuat komitmen terhadap perjanjian internasional, seperti Paris Agreement.
Baca Juga
-
26 Nov 2024
Kejaksaan Agung Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi dalam Penanganan Perkara Ronald Tannur
-
27 Nov 2024
KPU Kabupaten Bogor Gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim untuk Pilkada Damai 2024
-
06 Mar 2025
JAM-Pidum Apresiasi Sinergi Jaksa dan Penyidik dalam Penegakan Hukum Bersama Babinkum TNI
-
03 Nov 2024
Satgas 641/Bru Hadiri Perayaan HUT ke-68 GKI se-Tanah Papua, Dukung Keharmonisan dan Kemajuan Masyarakat
-
17 Mei 2025
JAM-Pidmil dan Puspenkum Kejagung Sosialisasikan Pencegahan Korupsi kepada 438 Taruna AKMIL
-
28 Okt 2024
Dies Natalis ke100 FHUI JAM-Pidum Penegakan Hukum yang Humanis Menuju Indonesia Emas 2045
Rekomendasi lainnya
-
01 Des 2024
Warga Bogor Asri Desak Pemkab Bogor Perbaiki Area Makam yang Terancam Longsor
-
20 Jan 2025
Bentrok Antar Perguruan Silat di Sragen: 12 Orang Diamankan, Polisi Bertindak Cepat
-
15 Okt 2024
Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri: Pengendalian Inflasi dan Penurunan Stunting Jadi Prioritas Utama
-
16 Jun 2025
DLH Kabupaten Bogor Sediakan Uji Emisi Gratis di Kabogorfest 2025, Warga Antusias!
-
23 Jan 2025
Ketua DPRD Bogor: PKG Wujud Nyata Asta Cita Presiden Prabowo Subianto
-
27 Des 2024
Satgas Yonif 642/KPS Berbagi Kebahagiaan Natal Bersama Anak-Anak di Distrik Kramomongga