Breaking News
Home      •    •  

Kejaksaan Agung Gelar Rapat Tingkat Menteri Bahas Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Devisa

Liputan 08
02 Jan 2025

Liputan08.com Jakarta, – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar Rapat Tingkat Menteri pada Kamis, 2 Januari 2025. Acara yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, ini membahas dua desk koordinasi utama, yakni Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, serta Peningkatan Penerimaan Devisa Negara.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan pentingnya langkah ini sebagai implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto. “Korupsi adalah musuh kita bersama, dan inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Burhanuddin.

Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola:
Meningkatkan sinergi antar lembaga untuk mencegah korupsi.
Memberikan pendampingan kepada BUMN dan lembaga negara dalam tata kelola bisnis.
Desk Peningkatan Penerimaan Devisa Negara:
Memperkuat pengawasan penerimaan devisa dari sektor ekspor, impor, dan jasa.
Menyusun kebijakan inovatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Burhanuddin juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang berada di angka 34 pada 2024, dengan peringkat turun dari 110 ke 115 dunia. “Hal ini mencerminkan perlunya langkah pencegahan korupsi yang lebih efektif dan terkoordinasi,” ujarnya.

Lima poin utama disepakati dalam rapat tersebut:
1.Penegakan hukum kasus korupsi harus seimbang, memberikan efek jera tanpa mengganggu belanja pemerintah.
2.Penguatan akuntabilitas melalui digitalisasi, seperti e-katalog dan e-government, untuk mencegah peluang korupsi.
3.Pemulihan aset (asset recovery) menjadi prioritas guna meningkatkan penerimaan negara.
4.Pengelolaan kasus korupsi harus efisien, mempertimbangkan nilai aset yang dipulihkan.
5.Narasi publik terkait penegakan hukum harus dikelola dengan baik untuk menunjukkan komitmen pemerintah.

Burhanuddin juga memaparkan peran strategis Kejaksaan RI dalam mendukung tata kelola industri kelapa sawit melalui Satuan Tugas Sawit dan pengamanan proyek-proyek prioritas nasional serta Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta para Jaksa Agung Muda.

Jakarta, Siber24jam.com

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer