Breaking News
Home      •    •  

Penurunan Kasus Stunting di Kabupaten Bogor Capai 1,91 Persen Berkat Program Gotasmil

Liputan 08
05 Des 2024

Liputan08.com CIBINONG – Status gizi balita di Kabupaten Bogor menunjukkan tren positif dengan penurunan signifikan kasus stunting pada tahun 2024, mencapai 1,91 persen berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Capaian ini merupakan hasil implementasi program Gotong Royong Atasi Masalah Stunting secara Militan (Gotasmil) selama Agustus hingga Oktober 2024. Informasi ini disampaikan dalam kegiatan publikasi status gizi balita tingkat Kabupaten Bogor yang berlangsung di Sentul, Kecamatan Babakan Madang.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi, menyatakan bahwa peningkatan kualitas gizi masyarakat merupakan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan bergizi seimbang, peningkatan layanan kesehatan berbasis teknologi, serta kewaspadaan terhadap kerawanan pangan.

“Data prevalensi status gizi balita diperoleh dari hasil pengukuran berat dan tinggi badan di tingkat posyandu, puskesmas, kecamatan, hingga desa. Data ini menjadi landasan untuk memperkuat komitmen Pemkab Bogor dan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting,” jelas Agus.

Strategi Terintegrasi untuk Wujudkan Bogor Bebas Stunting (Gobest)

Pemkab Bogor menerapkan delapan strategi integrasi untuk mewujudkan program Bogor Bebas Stunting (Gobest), antara lain:

1.Pengukuran dan publikasi status gizi balita secara berkala.
2.Pengembangan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tumbuh kembang anak.
3.Advokasi kepada perangkat desa hingga pemerintah daerah untuk integrasi program percepatan penurunan stunting.
4.Pemanfaatan Dana Desa untuk pelayanan kesehatan, pengurangan gizi buruk, dan perbaikan sanitasi.

“Pengukuran stunting dilakukan masif dari tingkat desa hingga kabupaten dan dilaporkan secara berjenjang. Hal ini penting untuk memantau efektivitas layanan, proses perencanaan, serta advokasi kepada unit pemerintahan terkait,” ungkap Agus.

Agus juga mengapresiasi perangkat daerah dan masyarakat yang konsisten mendukung percepatan penurunan stunting. Ia menekankan pentingnya optimalisasi peran kader pembangunan manusia (KPM) desa dalam mengidentifikasi cakupan layanan pencegahan stunting, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Mudah-mudahan upaya ini dapat menjadi dasar perencanaan yang lebih baik untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di masa mendatang,” tutupnya.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer