Breaking News
Home      •  

Pendidikan Kilat Mas Wapres, Saatnya Indonesia Mengubah Hafalan Menjadi Kecakapan Nyata

zakar
12 Okt 2026

liputan08.com Jakarta 12 Oktober 2026 – Pendidikan tidak semestinya hanya diukur dari lamanya seseorangom duduk di bangku sekolah, banyaknya materi yang dihafal, atau tingginya nilai akademik. Ukuran terpenting ialah kemampuan memahami ilmu, berpikir kritis, bekerja, berinovasi, dan menyelesaikan persoalan nyata.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki perjalanan pendidikan yang melintasi Indonesia, Singapura, dan Australia sebelum menempuh pendidikan tinggi melalui Management Development Institute of Singapore (MDIS), dengan gelar sarjana yang diberikan oleh University of Bradford, Inggris. Jejak tersebut menjadi bahan refleksi tentang pentingnya memahami perbedaan sistem pendidikan dan menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan kehidupan.

Berdasarkan sejumlah pemberitaan mengenai riwayat pendidikannya, Gibran tercatat menempuh pendidikan di SD Negeri Mangkubumen Kidul 16 dan SMP Negeri 1 Surakarta. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian mengikuti program UTS Insearch di Sydney, Australia. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan di MDIS Singapura pada periode 2007–2010 dan memperoleh gelar Bachelor of Science (Honours) in Marketing dari University of Bradford melalui kemitraan dengan MDIS.

Riwayat tersebut perlu dibaca secara proporsional. Perjalanan pendidikan lintas negara tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang menempuh pendidikan secara kilat. Demikian pula, keberhasilan akademik tidak cukup dinilai hanya dari nama sekolah atau kampus, tetapi juga dari kompetensi, proses pembelajaran, dan pengakuan kualifikasi yang berlaku.

Persoalan kesetaraan pendidikan menengah Gibran juga menjadi perhatian publik. Dalam putusan 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan menengah sebagaimana disyaratkan undang-undang. Namun, MK tidak menerima permohonan karena persoalan kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan tidak dapat membatalkan jabatan Gibran melalui permohonan tersebut. Putusan itu perlu diberitakan sesuai ruang lingkupnya, tanpa menarik kesimpulan yang melampaui amar dan pertimbangan pengadilan.

Di luar perdebatan mengenai riwayat pendidikan pribadi, tantangan yang jauh lebih besar adalah bagaimana Indonesia membangun sistem pembelajaran yang efektif, terukur, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Gagasan pendidikan kilat atau pembelajaran intensif patut dikaji apabila diarahkan untuk mempercepat penguasaan kompetensi tertentu. Namun, perlu dibedakan antara pendidikan formal yang berjenjang dan program percepatan keterampilan. Belum ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa pendidikan formal dua bulan merupakan program nasional yang telah diterapkan dan terbukti berhasil oleh Mas Wapres.

Indonesia tidak perlu memangkas pendidikan menjadi serba instan. Yang perlu dipangkas ialah proses yang tidak efektif, beban administrasi berlebihan, materi yang tidak proporsional, serta metode pembelajaran yang hanya mengejar hafalan tanpa memastikan pemahaman.

Siswa harus mampu menerapkan matematika dalam perhitungan usaha, memahami sains melalui eksperimen, menggunakan teknologi untuk menghasilkan karya, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis serta berargumentasi. Hafalan tetap penting sebagai fondasi, tetapi harus diikuti pemahaman dan penerapan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menguji metode pembelajaran intensif melalui program percontohan yang terukur. Hasilnya harus dinilai berdasarkan peningkatan kompetensi siswa, bukan sekadar angka kelulusan. Guru juga harus mendapat dukungan pelatihan, fasilitas praktik, dan ruang berinovasi.

Sudah saatnya pendidikan Indonesia bergeser dari sekadar mengejar nilai menuju penguasaan kompetensi, dari menumpuk materi menuju memperdalam pemahaman, dan dari belajar hanya untuk ujian menuju belajar untuk kehidupan.

Pendidikan yang baik bukan pendidikan yang menjanjikan hasil instan, melainkan pendidikan yang menggunakan waktu secara efektif untuk membangun kecerdasan, karakter, keterampilan, dan kemandirian.

Inilah pekerjaan besar pemerintah: memastikan setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa terbebani metode yang tidak efektif dan tanpa kehilangan fondasi ilmu pengetahuan.

Zarkasi
Tajuk Redaksi Siber24jam.com & Liputan08.com*

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer