Breaking News
Home    

Aksi Jilid II, Kejagung Didesak Usut Konflik Kepentingan Pinjaman 1 T Pemprov Lampung

Liputan 08
28 Sep 2026

Liputan08.com, JAKARTA — Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) kembali “mengepung” Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) di Jakarta. Aksi susulan ini digelar untuk melipatgandakan tekanan terhadap korps adhyaksa agar tidak mejan, loyo, dan lamban dalam membongkar dugaan kejanggalan skema pinjaman daerah Provinsi Lampung yang fantastis, mencapai sekitar Rp1 triliun.

Demonstrasi ini menjadi sinyal keras bahwa publik dan mahasiswa enggan terkecoh oleh sekadar legitimasi formal dan prosedur administratif di meja birokrasi. FORMMASI menegaskan, di balik nominal utang Rp1 triliun tersebut, ada beban fiskal menumpuk yang kelak menggepit leher masyarakat Lampung. Tanpa transparansi radikal dari hulu ke hilir, kebijakan ini berpotensi besar memuluskan banalitas korporatisme di tingkat daerah.

Dalam orasinya yang membakar, Dapid Novian sebagai Sekjend Formmasi menumpahkan sorotan tajam pada rekam jejak keluarga Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

“Publik tidak dipaksa buta bahwa ayah sang gubernur, Faisol Djausal, merupakan figur pengusaha senior di sektor konstruksi. Relasi dinasti politik-bisnis ini bagaikan gajah di pelataran yang mustahil diabaikan, memicu alarm bahaya atas potensi benturan kepentingan dalam alokasi proyek bernilai fantastis, ” Ungkapnya saat berorasi didepan Kejaksaan Agung RI.

Tak berhenti pada jajaran eksekutif, FORMMASI turut menyasar peran DPRD Provinsi Lampung yang dinilai terkesan “ompong” dan manggut-manggut saja saat menyetujui utang jumbo tersebut. Kemulusan proses politik di gedung dewan memantik kecurigaan kuat di ruang publik. Apakah legislatif benar-benar menjalankan fungsi kontrol secara kritis, objektif, dan independen, ataukah justru hanyut dalam kompromi politik pragmatis?

“Kami menegaskan isu keberadaan political cartel serta persekutuan gelap antara kepentingan elite politik dan konglomerat ekonomi bukan sekadar desas-desus liar di warung kopi, melainkan hipotesis serius yang wajib dibuktikan oleh hukum. Jika Kejagung memilih bergeming, hal itu sama saja membiarkan spekulasi kartel politik menggerogoti legitimasi pemerintahan daerah dan merusak rasa keadilan publik, ” Tuturnya.

Melalui aksi ini, FORMMASI menyodorkan tuntutan komprehensif, mulai dari audit urgensi utang, penelusuran skema pengembalian dana, audit kelayakan proyek, hingga investigasi mendalam terhadap jejaring bisnis yang berisiko menunggangi dana tersebut. Kejagung ditantang untuk bertindak berani dan presisi tanpa pandang bulu, membongkar setiap indikasi persekongkolan sebelum utang publik berujung pada bancakan anggaran.

“Kami memastikan langkah mereka tidak akan berhenti di trotoar Kejagung. Setiap rupiah dari Rp1 triliun yang dipinjam atas nama rakyat Lampung wajib diuji secara telanjang di hadapan hukum, sains ekonomi, dan moral publik. Mereka memperingatkan para pejabat daerah agar tidak bermain-main dengan uang rakyat, karena pengawalan jalanan dan jalur hukum akan terus dilipatgandakan sampai transparansi total ditegakkan, ” Tutupnya.

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer