Breaking News
Home    

MBG Harus Berdaulat: Hentikan Ketergantungan Impor, Bangun Rantai Pangan Nasional Berbasis Rumah Tangga

zakar
04 Mar 2026

liputan08.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh direduksi sekadar sebagai proyek distribusi makanan bagi peserta didik. Program ini adalah instrumen strategis negara. Ia menyangkut masa depan generasi, kedaulatan pangan, sekaligus arah kebijakan ekonomi nasional. Karena itu, desain dan implementasinya harus berpijak pada prinsip keberpihakan terhadap produksi dalam negeri dan penguatan ekonomi rakyat.

Redaksi menegaskan, MBG harus menjadi motor penggerak ekonomi domestik. Seluruh komponen bahan baku—beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, hingga tepung—wajib diprioritaskan dari hasil produksi nasional. Ketergantungan terhadap bahan impor, termasuk gandum sebagai bahan baku terigu dan berbagai komoditas hortikultura dari luar negeri, harus dikurangi secara sistematis dan bertahap.

Bayangkan jika setiap dapur penyedia MBG di daerah membeli bahan baku langsung dari rumah-rumah produksi skala kecil. Ibu rumah tangga yang memproduksi lauk siap olah, usaha mikro yang membuat olahan pangan lokal, kelompok orang tua siswa yang memiliki keterampilan memasak dan pengolahan bahan pangan—semuanya terlibat dalam ekosistem MBG.

Dalam skema tersebut, dapur penerima tidak harus mensyaratkan badan hukum berbentuk PT atau CV sebagai syarat mutlak. Negara perlu merancang regulasi yang adaptif dan inklusif. Legalitas tetap penting, tetapi jangan sampai menjadi penghalang partisipasi rakyat kecil. Mekanisme registrasi sederhana berbasis NIB, koperasi, atau kelompok usaha bersama dapat menjadi solusi antara akuntabilitas dan keberpihakan.

Ketika ibu rumah tangga dapat menjual produk pangan ke dapur MBG, terjadi distribusi ekonomi yang lebih merata. Uang negara tidak hanya berputar di perusahaan besar, tetapi mengalir langsung ke keluarga-keluarga di kampung, desa, dan perumahan sederhana. Inilah esensi ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya.

Indonesia selama ini masih bergantung pada impor gandum untuk memenuhi kebutuhan terigu nasional. Padahal negeri ini kaya sumber karbohidrat alternatif seperti singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian lainnya. MBG dapat menjadi momentum transformasi pola konsumsi nasional melalui penggunaan tepung berbasis singkong (mocaf), jagung, maupun produk pangan lokal lainnya.

Jika program berskala nasional seperti MBG tetap bertumpu pada bahan baku impor, maka peluang memperkuat sektor pertanian dalam negeri akan terlewatkan. Negara seharusnya menggunakan daya belinya untuk menciptakan permintaan besar terhadap produk lokal. Ketika permintaan meningkat, produksi akan terdorong, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan petani serta pelaku UMKM ikut naik.

Begitu pula dengan buah dan sayuran. Prioritas harus diberikan pada hasil panen petani lokal sesuai musim dan potensi wilayah. Pendekatan ini tidak hanya menekan impor, tetapi juga menjaga stabilitas harga di tingkat petani

Redaksi memandang, terdapat risiko serius apabila MBG dikelola secara terlalu sentralistik dan hanya menggandeng penyedia besar dengan rantai pasok yang terkonsentrasi. Pola seperti ini berpotensi menciptakan oligopoli baru dalam distribusi pangan berbasis anggaran negara.

Jika bahan baku tetap didominasi produk impor, sementara pelaku usaha kecil tersisih karena persyaratan administratif yang rumit, maka MBG akan kehilangan dimensi transformasionalnya. Program ini bisa berubah menjadi sekadar proyek belanja negara berskala besar tanpa dampak struktural terhadap ekonomi rakyat.

MBG harus menjadi kebijakan produktif, bukan sekadar konsumtif. Ia harus mendorong pertumbuhan kapasitas produksi nasional, bukan memperkuat ketergantungan pada pasar global.

Keberpihakan pada usaha rumah tangga bukan berarti mengabaikan kualitas. Standar higienitas, keamanan pangan, serta kandungan gizi tetap wajib dipenuhi secara ketat. Pemerintah daerah dapat membentuk sistem pembinaan terpadu melalui dinas kesehatan, dinas koperasi, dan dinas ketahanan pangan.

Pendekatan yang diperlukan bukanlah pendekatan represif berbasis sanksi administratif, melainkan pendampingan, pelatihan, dan sertifikasi bertahap. Dengan demikian, kualitas terjaga, sementara partisipasi rakyat tetap terbuka luas.

Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah negara memiliki keberanian politik untuk menjadikan MBG sebagai gerakan nasional produk dalam negeri?

Jika pemerintah konsisten menjadikan MBG sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat, maka dampaknya akan jauh melampaui penyediaan makanan di sekolah. Ia akan menjadi fondasi kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan perempuan melalui peran strategis ibu rumah tangga dalam produksi pangan.

Redaksi meyakini, MBG berbasis produk dalam negeri bukan sekadar opsi, melainkan keniscayaan. Tanpa keberpihakan yang tegas terhadap produksi nasional dan usaha rakyat kecil, cita-cita ekonomi berdaulat hanya akan menjadi slogan.

MBG harus berdaulat. Dari dapur rakyat, oleh rakyat, untuk masa depan bangsa.

Redaksi
Siber24jam.com & Liputan08.com

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer