Breaking News
Home      •  

DPKPP Kabupaten Bogor Tunjukkan Kinerja Nyata 2025: Dari Penataan Permukiman hingga Penguatan Identitas Wilayah

zakar
23 Des 2025

liputan08.com Bogor – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor terus menunjukkan kinerja nyata sepanjang Tahun 2025 melalui berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. DPKPP menaungi tiga urusan utama, yakni bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan.

Sepanjang tahun 2025, DPKPP Kabupaten Bogor melaksanakan sejumlah kegiatan prioritas yang berfokus pada peningkatan kualitas hunian, penanganan bencana, penguatan infrastruktur desa, penataan ruang terbuka publik, hingga pengamanan aset daerah.

Penyusunan RP3KP Kabupaten Bogor 2025–2045

Pada Tahun Anggaran 2025, penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bogor memasuki tahap implementasi program. RP3KP ini mengusung visi “Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor yang Aman, Layak Huni, Terjangkau, dan Berkelanjutan”.

RP3KP menjadi pedoman pembangunan perumahan dan kawasan permukiman selama periode 2025–2045, meliputi pembangunan baru, pembangunan kembali, peningkatan kualitas kawasan kumuh di bawah 10 hektare, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan kawasan terdampak bencana, pengembangan kawasan tematik, hingga relokasi permukiman.

Melalui RP3KP, DPKPP melaksanakan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui kegiatan Bedah Kampung dan P2WKSS di delapan desa yang tersebar di Kecamatan Parung, Ciampea, Cileungsi, Cigombong, Cisarua, Kemang, dan Caringin.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Salah satu indikator penanganan kawasan kumuh adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan.

Sepanjang tahun 2025, DPKPP Kabupaten Bogor telah merehabilitasi 3.406 unit rumah yang tersebar di 40 kecamatan dengan pendanaan APBD. Program ini berkontribusi pada peningkatan keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan melalui sanitasi dan air bersih, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan program RTLH dilakukan secara transparan dan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah desa, kecamatan, LPM, Bank BJB, serta tim pelaksana kegiatan di lapangan.

Penanganan Rumah Korban Bencana Alam

Kabupaten Bogor yang memiliki kerawanan bencana tinggi menjadi perhatian serius DPKPP. Melalui Bantuan Sosial Reguler Terencana, sebanyak 122 unit rumah korban bencana di 17 kecamatan dan 32 desa ditangani melalui rehabilitasi, rekonstruksi, dan relokasi.

Selain itu, melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT), sepanjang Januari hingga Desember 2025 sebanyak 1.526 unit rumah rusak berat akibat bencana telah direhabilitasi, direkonstruksi, maupun direlokasi.

Pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) dan PSU

Dalam rangka penuntasan penanganan pascabencana tahun 2020–2022, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membangun 3.871 unit Hunian Tetap (HUNTAP) hingga tahun 2024. Pada tahun 2025, dilakukan percepatan pembangunan 400 unit HUNTAP beserta prasarana dan sarana umum (PSU).

Pembangunan HUNTAP tahun 2025 tersebar di Desa Pasir Peuteuy Kecamatan Nanggung dan Desa Cipendawa Kecamatan Sukajaya, serta pembangunan PSU di 14 desa pada 4 kecamatan berupa jalan, drainase, TPT, sarana air bersih, dan PJU tenaga surya.

Pembangunan Jembatan Gantung (Rawayan)

Untuk meningkatkan konektivitas desa, DPKPP Kabupaten Bogor melaksanakan pembangunan 13 unit Jembatan Gantung (Rawayan) pada tahun 2025 di 8 kecamatan dan 13 desa. Program ini melengkapi pembangunan sebelumnya sejak 2021–2024 yang telah menghasilkan 83 unit jembatan dan rehabilitasi 14 unit.

Keberadaan jembatan rawayan diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata desa.

Pengembangan Ruang Terbuka Publik (RTP)

DPKPP juga fokus pada pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Publik (RTP) berupa taman, penataan estetika kota, dan pemeliharaan ruang hijau. Kegiatan yang didanai APBD antara lain pembangunan Taman Siliwangi, penataan Lawang Kori, estetika Kota Cibinong, jogging track Situ Pemda, upgrading Tugu Pancakarsa, Pasar Petani Garuda, hingga open space komunitas.

Selain itu, terdapat pembangunan taman non-APBD seperti Taman KNPI Cileungsi dan landmark miniatur Tugu Pancakarsa Gadog.

Pembangunan Lettersign Kecamatan

Untuk memperkuat identitas wilayah, DPKPP melaksanakan pembangunan lettersign di tiga kecamatan pada tahun 2025, yaitu Kecamatan Tamansari, Pamijahan, dan Babakan Madang. Lettersign berfungsi sebagai penanda wilayah sekaligus memperindah lanskap kawasan.

Tugu dan Papan Penanda Kawasan Geopark Halimun Salak

Sebagai bagian pengembangan kawasan Geopark Halimun Salak, DPKPP membangun tugu/signgate dan papan penanda di 12 kecamatan. Pembangunan ini bertujuan memperkuat citra geopark sebagai destinasi wisata geologi sekaligus meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan.

Pembangunan Tugu Batas Desa

Pada tahun 2025, DPKPP membangun 8 titik Tugu Batas Desa sebagai penanda administratif wilayah. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kualitas konstruksi, estetika, dan kesepakatan antar desa.

Pembangunan Masjid Raya Nurul Wathon

DPKPP turut mendukung pembangunan Masjid Raya Nurul Wathon Kabupaten Bogor sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan ekonomi baru di kawasan Cibinong. Kawasan ini dirancang sebagai pusat layanan keagamaan terpadu, termasuk pelayanan haji dan umrah.

Sertipikasi Tanah Aset Pemda dan Huntap

Dalam rangka pengamanan aset daerah, DPKPP melaksanakan sertipikasi tanah aset Pemda yang dimonitor langsung oleh KPK melalui MCSP. Pada tahun 2025, diterbitkan 341 sertipikat Hak Pakai Pemda dan 409 sertipikat HGB Huntap bagi korban bencana alam.

Program sertipikasi ini memberikan kepastian hukum atas aset daerah dan hunian masyarakat relokasi, serta memperkuat tata kelola pertanahan yang akuntabel.

Dengan berbagai capaian tersebut, DPKPP Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas hunian, infrastruktur, dan tata ruang wilayah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor secara berkelanjutan.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer