liputan08.com CIBINONG — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Bogor sebagai fasilitas pemotongan hewan yang modern, aman, higienis, serta terjamin kehalalannya. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat Pengembangan RPH Kabupaten Bogor yang dipimpin langsung oleh Bupati di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Rabu (20/11/25), bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Bupati Rudy menekankan bahwa RPH Kabupaten Bogor akan diarahkan menjadi fasilitas representatif dan menjadi satu-satunya RPH bersertifikasi halal di Kabupaten Bogor. Hal ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proses pemotongan hewan sesuai dengan standar Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan ketentuan syariat Islam.
“Pemerintah daerah ingin memastikan Kabupaten Bogor memiliki RPH yang bukan hanya modern dan berstandar tinggi, tetapi juga menjadi satu-satunya RPH bersertifikasi halal. Ini bentuk kepedulian kami terhadap keamanan pangan, kualitas layanan, dan ketenangan masyarakat dalam mengonsumsi produk hewani,” ujar Bupati Rudy.
Pemkab Bogor juga akan melakukan optimalisasi pengelolaan RPH melalui peningkatan fasilitas, penguatan SDM, serta pemenuhan seluruh standar teknis dan administratif yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi halal. Upaya ini ditujukan untuk memperbaiki tata kelola pemotongan hewan sekaligus mendukung penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Melalui pengembangan RPH tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan kesungguhannya dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas, modern, serta berorientasi pada kebutuhan dan kenyamanan masyarakat.
Tags: Bupati Bogor, Rudy Susmanto
Baca Juga
-
11 Mar 2025
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Desak Pengawasan Ketat terhadap Pengusaha Minyak Curah Nakal
-
17 Okt 2025
Wali Kota Dedie Rachim Wakili Bogor di Forum Kebijakan Pangan Dunia di Italia
-
01 Sep 2025
Status Hukum Tak Jelas, Lulusan SPPI Batch 3 Terdampak: Belum Diangkat ASN, DPR Dinilai Abai terhadap Nasib 30 Ribu Orang
-
28 Sep 2025
Wilson Lalengke Desak Kepala BGN Mundur Usai Ribuan Kasus Keracunan Program Makanan Bergizi Gratis
-
17 Okt 2024
Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Dugaan Korupsi Jaringan Informasi Lokal Desa di Musi Banyuasin
-
14 Mar 2025
Dugaan Korupsi di Kominfo: Kejari Jakpus Selidiki Tender Pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara
Rekomendasi lainnya
-
07 Mar 2025
Jaro Ade Tinjau Lokasi Bencana Sukamakmur dan RSUD Cileungsi Pastikan Penanganan Cepat dan Pelayanan Optimal
-
09 Nov 2024
Satgas Yonif 6 Marinir Gencarkan Komsos di Yahukimo, Papua untuk Perkuat Keamanan dan Dukung Kesejahteraan Masyarakat
-
21 Nov 2025
Ketua DPC PKB Bogor Ingatkan Kader dan Anggota DPRD untuk Menjadi Teladan Ukhuwah dan Silaturahmi
-
28 Apr 2025
Elisabet ‘Mifa’ Kogoya Pimpin Doa Sambut Gubernur Jhon Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol di Papua Pegunungan
-
04 Mar 2025
JAM-Pidum Setujui 12 Perkara Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Pencurian di Jakarta Pusat
-
29 Nov 2024
Kabadiklat Kejaksaan RI Kunjungi Kejati Bali untuk Monitoring dan Evaluasi Alumni Diklat




