Liputan08.com – Proses rekonsiliasi di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menunjukkan kemajuan signifikan. Dua kubu yang sebelumnya mengalami perbedaan akhirnya sepakat untuk menggelar Kongres Persatuan, sebagai langkah konkret untuk mengembalikan soliditas organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
Kesepakatan ini ditandai dengan ditandatanganinya Kesepakatan Jakarta pada 16 Mei 2025, yang kemudian diperkuat melalui Surat Keputusan (SK) Bersama tertanggal 11 Juni 2025. Adapun Kongres Persatuan rencananya akan diselenggarakan pada Sabtu, 30 Agustus 2025, di Discovery Ancol, Jakarta.
Sebagai tindak lanjut, PWI Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi bersama para ketua PWI kabupaten/kota se-Jawa Barat, yang berlangsung di Aula PWI Jawa Barat, Jalan Wartawan II No. 23, Bandung, Selasa (24/6/2025). Dalam forum tersebut, turut diundang pakar hukum keorganisasian H. Untung Kurniadi, SH, MH, dari Kantor Hukum HMU & Rekan, untuk memberikan perspektif hukum terkait posisi kepengurusan dan pelaksanaan kongres.
Dalam paparannya, H. Untung Kurniadi—yang juga mantan Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Pers (LKBHP) PWI Pusat—menyampaikan bahwa berdasar Kesepakatan Jakarta dan SK Bersama, maka kepengurusan PWI Jawa Barat dan PWI kabupaten/kota di Jawa Barat yang sebelumnya dibekukan oleh kepengurusan PWI Pusat versi Hendry Ch Bangun dinyatakan sah secara fungsional.
“Berdasarkan asas rekognisi dan prinsip kontinuitas organisasi, kepengurusan yang terbentuk secara sah melalui konferensi tetap memiliki legitimasi, karena tidak terdapat keputusan final mengenai pembubaran. Oleh karena itu, yang berhak menjadi peserta Kongres adalah para ketua definitif hasil konferensi, bukan pelaksana tugas (Plt),” ujar Untung.
Ia menegaskan bahwa pembekuan sepihak tidak serta merta menghapus legitimasi struktural, apalagi dalam konteks rekonsiliasi yang bertujuan menyatukan kembali organisasi.
“Kesepakatan Jakarta adalah bentuk rekonsiliasi yang dapat menjadi sumber hukum internal. Ia berfungsi sebagai novasi politis yang menggantikan tindakan administratif sebelumnya, termasuk pembekuan,” paparnya.
Lebih lanjut, Untung mengacu pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Dasar PWI, yang menyatakan bahwa Kongres adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam organisasi. Oleh sebab itu, menurutnya, partisipasi dalam Kongres tidak boleh dibatasi oleh tindakan administratif masa lalu yang bertentangan dengan semangat persatuan.
“Pembatasan hak partisipasi akan menciptakan ketimpangan representasi. Prinsip keadilan organisasi menuntut agar seluruh kepengurusan yang masih eksis secara de facto dan de jure diberi hak yang setara,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan analisis hukumnya, tidak terdapat halangan hukum bagi kepengurusan PWI Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dalam Kongres Persatuan. Hal yang sama berlaku bagi pengurus kabupaten/kota yang mengalami pembekuan, selama tidak terdapat keputusan final.
“Dengan adanya Kesepakatan Jakarta dan SK Bersama, maka penunjukan Plt yang dilakukan sebelumnya secara otomatis tidak lagi memiliki legal standing. Dan kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan sepihak, kecuali oleh kedua belah pihak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Kongres Persatuan. Menurutnya, ini merupakan momentum penting untuk mengembalikan semangat persaudaraan di tubuh PWI.
“Kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kongres Persatuan. Ini adalah langkah nyata untuk menyatukan kembali perahu PWI yang sempat terbelah. Kami berharap kongres nanti berlangsung aman, damai, dan membawa keberkahan bagi organisasi,” ujar Hilman.
Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota di Jawa Barat untuk bersama-sama menyukseskan Kongres Persatuan.
“Ini adalah satu-satunya jalan agar PWI kembali utuh. Mari kita lupakan dinamika masa lalu dan kembali bersatu demi masa depan organisasi yang lebih kuat dan berintegritas,” tutupnya.
Tags: PWI Jawa Barat Dukung Kongres Persatuan: Momentum Rekonsiliasi dan Penguatan Organisasi
Baca Juga
-
21 Mar 2026
KH Achmad Yaudin Sogir Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor: Idulfitri Perkuat Integritas Pelayanan Publik
-
28 Nov 2024
Jaksa Agung dan Menteri Perhubungan Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis
-
23 Jan 2026
KDM Jangan Kebelinger: Mahasiswa dan Aktivis Soroti Risiko Stigmatisasi Dapur MBG, Tuntut Komitmen Antikorupsi
-
27 Jun 2026
Ketua DPRD Sastra Winara: Mojang Jajaka Harus Jadi Duta Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bogor
-
08 Jan 2025
Kejaksaan Agung dan KPK Perkuat Sinergitas untuk Pemberantasan Korupsi
-
23 Jun 2025
Bupati Bogor Berikan Beasiswa untuk Siswa SMP Swasta dan Guru PAUD Wujud Pemerataan Pendidikan
Rekomendasi lainnya
-
31 Jul 2026
Bupati Bogor Rudy Susmanto: Kolaborasi dengan DPRD Harus Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
-
07 Sep 2026
Rudy Susmanto Dukung Pembinaan Atlet Disabilitas, NPCI Bogor Siapkan 210 Atlet Hadapi Peparda VII
-
20 Feb 2025
Perkuat Diplomasi Militer, Panglima TNI Terima Kunjungan Kehormatan Panglima Armada Pasifik AS
-
11 Jun 2025
Pengajian Rutin Al-Ikhbar PWI Kabupaten Bogor KH Achmad Yaudin Sogir Ingatkan Islam sebagai Agama yang Diridai Allah
-
17 Jun 2025
Koruptor Biadab! Kejagung Periksa Tiga Saksi Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek
-
17 Agu 2026
Bupati Rudy Susmanto Beri Ruang Berkarya, Generasi Muda Bogor Sampaikan Terima Kasih


