Liputan08.com Palembang, – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menyerahkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang. Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dilakukan pada Jumat, 7 Maret 2025.
Tiga tersangka tersebut adalah USG, yang berperan sebagai penjual aset, HRB, mantan Sekretaris Daerah Kota Palembang tahun 2016, serta YHR, mantan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Kota Palembang tahun 2016. Ketiganya diduga terlibat dalam penjualan sebidang tanah seluas 3.646 m² yang berlokasi di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., menyatakan bahwa para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan, mulai 7 Maret hingga 26 Maret 2025, di Rumah Tahanan Negara Kelas 1A Palembang.
“Setelah Tahap II ini, penanganan perkara beralih ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang, yang akan menyusun surat dakwaan dan melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,” ujar Vanny.
Berdasarkan hasil penyidikan, ketiga tersangka diduga melakukan manipulasi data objek tanah dan pemalsuan surat keterangan identitas dalam proses penerbitan sertifikat tanah, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Primair: Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Penyidik Kejati Sumsel menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas untuk memastikan tidak ada pihak yang lolos dari jerat hukum.
“Kami berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan transparan. Setiap pihak yang terbukti merugikan negara akan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Vanny.
Kejati Sumsel mengimbau masyarakat agar melaporkan segala bentuk dugaan penyimpangan aset negara demi mencegah praktik korupsi yang merugikan publik.
(Zakar)
Baca Juga
-
07 Feb 2025
DWP dan Pemkab Bogor Gelar Peringatan Isra Mi’raj: Tekankan Peran Ibu dalam Pembentukan Karakter Anak
-
30 Okt 2024
Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Tamansari dan Yayasan Pelita Nusantara Edukasi Masyarakat untuk Hapus Stigma terhadap Penyintas TB-HIV
-
05 Mei 2025
Rudy Susmanto Bawa Kiswah dari Mekkah, Tanda Dimulainya Pembangunan Masjid Raya Pakansari
-
03 Nov 2024
Pelantikan dan Pembekalan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-Kecamatan Lalan: Persiapan Optimal untuk Pemilu 2024
-
08 Apr 2025
Pengkhianat Negara Menangis: Panen Raya Bukti Nyata Kepemimpinan Presiden Prabowo
-
08 Feb 2025
Ketum PWDPI Ucapkan Selamat Atas Dilantiknya Kadisdik Lampung
Rekomendasi lainnya
-
25 Agu 2025
Bupati Bogor Buka Bupati Cup 2025, Dorong Atlet Muda Berprestasi Menuju POPDA
-
05 Jul 2025
Bupati Bogor Kukuhkan Pengurus KORPRI 2024–2029, Tegaskan Program Rumah ASN dan Dapur Bergizi
-
20 Nov 2025
ANTAM dan Aparat Gabungan Tertibkan Tambang Ilegal di Nanggung, Dua Titik Ditutup
-
13 Jun 2025
Pengunjung Kabogorfest 2025 Apresiasi Kebersihan dan Hiburan, Minta Fasilitas Umum Ditingkatkan
-
16 Mei 2025
Jaksa Agung Terima Kunjungan Mendiktisaintek, Bahas Penguatan Pendampingan Hukum di Dunia Pendidikan Tinggi
-
20 Jan 2025
Bentrok Antar Perguruan Silat di Sragen: 12 Orang Diamankan, Polisi Bertindak Cepat




