Breaking News
Home      •    •  

Pj. Bupati Bogor Hadiri Entry Meeting Evaluasi APBD 2025 di BPKP Jabar: Fokus Efisiensi Anggaran

Liputan 08
12 Feb 2025

Liputan08.com BANDUNG – Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Bachril Bakri, menghadiri entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat. Acara yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Jabar, Bandung, pada Rabu (12/2), dihadiri pula oleh Kepala Perwakilan BPKP Jabar, Adi Gemawan, Inspektur Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani, serta para kepala daerah se-Jawa Barat. Bachril turut didampingi Inspektur Kabupaten Bogor, Sigit Wibowo.

Evaluasi ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan aturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Bachril Bakri mengungkapkan bahwa BPKP akan melakukan evaluasi di Kabupaten Bogor mulai 12 Februari hingga 18 Maret 2025. Evaluasi selama 20 hari kerja ini akan menyoroti lima sektor utama, yakni pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

“BPKP akan menilai efisiensi serta efektivitas perencanaan dan penganggaran APBD 2025. Evaluasi ini juga mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah,” ujar Bachril.

Ia pun mengimbau seluruh kepala perangkat daerah di Kabupaten Bogor untuk bersiap menghadapi evaluasi yang akan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk analisis dokumen, wawancara, observasi lapangan, serta evaluasi berbasis desk review.

Presiden Prabowo Tekankan Efisiensi dan Pencegahan Kebocoran Anggaran

Kepala Perwakilan BPKP Jabar, Adi Gemawan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas terkait efisiensi anggaran. BPKP memiliki peran strategis dalam memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Optimalisasi, penghematan, dan efisiensi anggaran harus menjadi prioritas. Kami bertugas mengawasi agar kebijakan ini benar-benar diterapkan sesuai dengan tujuan pembangunan,” tegas Adi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tidak ada toleransi terhadap kebocoran anggaran, sesuai arahan Presiden. Pengawasan yang ketat bertujuan memastikan dana publik dikelola secara transparan dan efektif untuk kepentingan rakyat.

Mewakili Pj. Gubernur Jawa Barat, Inspektur Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani, menjelaskan bahwa evaluasi ini menjadi bagian dari awal pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Jawa Barat.

“Arahan Presiden mengenai efisiensi anggaran harus ditindaklanjuti. Pemerintah daerah wajib mengoptimalkan anggaran, menghindari pemborosan, dan menyesuaikan alokasi belanja dengan kebutuhan prioritas,” tutur Eni.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini akan membantu mengidentifikasi anggaran yang kurang efektif serta menyusun perencanaan yang lebih strategis di masa mendatang.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pengelolaan anggaran di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bogor, semakin transparan, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.

Tags:

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer