Liputan08.com Jakarta – Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM Pembinaan) berhasil mencatat sejumlah capaian penting selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Kabinet Merah Putih. Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, berbagai program prioritas yang sejalan dengan visi pemerintah telah direalisasikan dengan hasil yang memuaskan.
Berikut adalah rangkuman capaian JAM Pembinaan Kejaksaan RI periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025:
1.Biro Perencanaan
Penguatan Organisasi dan Tata Laksana: Membentuk tujuh satuan kerja baru, meningkatkan tipologi sejumlah Kejaksaan Negeri, serta mengajukan usulan sebagai instansi pembina jabatan fungsional paralegal.
Peningkatan Kesejahteraan: Kelas jabatan Eselon III dan IV mengalami peningkatan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi pada 11 indikator utama, seperti SPIP, SAKIP, dan IPPN.
Zona Integritas: Sebanyak 21 satuan kerja meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2024.
Pelayanan Inklusif: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dinobatkan sebagai Unit Pelayanan Publik terbaik.
2.Biro Umum
Realisasi serapan anggaran pada periode ini mencapai 19% untuk tahun anggaran 2024.
3.Biro Kepegawaian
Profesionalisme ASN: Indeks Profesionalitas ASN Kejaksaan RI mencapai 83,9% (kategori tinggi).
Sistem Merit: Penilaian Sistem Merit mencapai kategori “Sangat Baik”
Perekrutan CPNS: Sebanyak 9.694 formasi CPNS telah ditetapkan untuk tahun 2024.
4.Biro Keuangan
Realisasi belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,35 triliun (17%), sementara realisasi anggaran 2025 hingga Januari mencapai Rp418 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp270,7 miliar (10,35%).
5.Biro Perlengkapan
Sebanyak 87,9% Barang Milik Negara (BMN) berada dalam kondisi baik atau rusak ringan. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) juga meningkat dengan nilai 87,93.
6.Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Menghasilkan 17 produk hukum dan menyelesaikan tujuh kerja sama internasional melalui MoU.
Menindaklanjuti permintaan perlindungan WNI serta permintaan ekstradisi dengan capaian 100%.
7.Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
Menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat terkait pengembalian barang bukti pada 150 satuan kerja.
Menggelar seminar nasional tentang peran Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan.
8.Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi

Menyediakan jaringan interkoneksi untuk seluruh unit Kejaksaan RI.
Meningkatkan sistem berbasis elektronik (SPBE) dengan predikat “Sangat Baik” (4,13).
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa atas capaian ini. “Semoga kinerja yang telah dicapai menjadi introspeksi dan motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat di tahun 2025,” ujar Burhanuddin.
Penulis:Zakar
Baca Juga
-
19 Sep 2025
Bupati Bogor Rudy Susmanto Kumpulkan Stakeholder Jalur Tambang, Tegaskan Kepentingan Rakyat Harus Jadi Prioritas
-
31 Des 2024
Mutasi Jabatan Akhir Tahun 2024 di Polda Jateng, Langkah Strategis Tingkatkan Kualitas Pelayanan di Tahun 2025
-
21 Mei 2025
DPO Kasus Kredit Fiktif Rp800 Juta Akhirnya Ditangkap Tim SIRI Kejaksaan Agung di Musi Banyuasin
-
13 Nov 2025
PWI Pusat dan Jaksa Agung Sepakat Perkuat Sinergi Pers dan Penegakan Hukum Nasional
-
03 Des 2024
Pemkab Bogor Perkuat Upaya Turunkan Stunting, Gelar Diseminasi Audit Periode II
-
17 Mar 2025
Zuchongzhi 3.0: Chip Kuantum China yang 1 Kuadriliun Kali Lebih Cepat dari Superkomputer!
Rekomendasi lainnya
-
25 Apr 2025
Dorong Pemerataan Pendidikan, Disdik Bogor Tutup Brilliant Expedition di Malasari dengan Komitmen Bangun SMP
-
25 Apr 2025
Jahannam Narkoba: Fachri Albar Ditangkap di Jakarta Selatan dengan Empat Jenis Zat Terlarang
-
13 Jan 2025
Munas PERSAJA 2025: Momentum Strategis Pemilihan Ketua Umum Baru
-
18 Jun 2025
Jaksa Agung Kunjungi Kejati Maluku Utara Evaluasi Kinerja dan Soroti Tambang Ilegal
-
06 Jan 2025
Kodim 0808/Blitar Gelar Pemeriksaan Kendaraan untuk Tingkatkan Disiplin dan Keselamatan
-
08 Feb 2025
Transparansi Dana BOS Dipertanyakan Benarkah Anggaran Pendidikan Disembunyikan?




