Breaking News
Home    

HMI MPO Bogor Desak Kapolres Evaluasi Kasus Jurnalis dan Kepala SPPG Dramaga

Liputan 08
13 Nov 2026

Liputan08.com, BOGOR –  Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bogor mendesak Kapolres Bogor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan dua laporan polisi yang melibatkan seorang jurnalis dan oknum Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dramaga Babakan, Kabupaten Bogor.

Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap transparansi penegakan hukum, perlindungan kebebasan pers, serta prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.

HMI MPO menilai, kedua laporan yang diterima Polres Bogor pada 22 Oktober 2026 harus ditangani secara profesional, objektif, dan berimbang.

Adapun kedua laporan tersebut yakni LP/B/2498/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat dari pihak jurnalis dan LP/B/2501/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat dari pihak Kepala SPPG Dramaga Babakan.

Persoalan menjadi perhatian HMI MPO setelah muncul informasi bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas laporan pihak Kepala SPPG telah diterbitkan pada 30 Oktober 2026. Sementara itu, perkembangan laporan dari pihak jurnalis dinilai belum mendapatkan kejelasan yang memadai.

HMI MPO menegaskan, perbedaan perkembangan penanganan kedua laporan tersebut memang tidak otomatis membuktikan adanya keberpihakan penyidik. Namun, kondisi itu perlu dijelaskan secara terbuka oleh Polres Bogor agar tidak menimbulkan persepsi ketidaksetaraan dalam penegakan hukum.

“Bagi kami, laporan polisi bukan instrumen untuk memenangkan salah satu pihak. Laporan merupakan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta dan menemukan kebenaran berdasarkan prosedur hukum yang berlaku,” demikian sikap HMI MPO Cabang Bogor,Saat melakukan Aksi di Polres Bogor Kamis (12/11/2026)

HMI MPO juga menyoroti penerbitan SPDP yang disebut berlangsung delapan hari setelah laporan pihak Kepala SPPG diterima.

Organisasi mahasiswa tersebut merujuk Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengatur pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai.

Karena itu, HMI MPO meminta Kapolres Bogor menjelaskan kapan penyidikan atas laporan tersebut secara resmi dimulai, bagaimana tahapan administrasinya, serta bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut HMI MPO, penghitungan tenggat SPDP harus mengacu pada tanggal dimulainya penyidikan, bukan semata-mata tanggal diterimanya laporan polisi.

“Yang kami persoalkan bukan sekadar cepat atau lambatnya penerbitan SPDP, tetapi bagaimana transparansi dan kepastian penanganan kedua laporan tersebut. Kepolisian harus memberikan penjelasan berdasarkan fakta administrasi dan ketentuan hukum,” tegas pernyataan organisasi tersebut.

Selain persoalan SPDP, HMI MPO Cabang Bogor turut menyoroti informasi mengenai dugaan hubungan atau komunikasi yang dinilai tidak patut antara oknum penyidik Polres Bogor dengan oknum Kepala SPPG Dramaga Babakan.

HMI MPO menegaskan informasi tersebut masih berupa dugaan yang harus diperiksa secara objektif dan tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti pelanggaran oleh pihak tertentu.

Meski demikian, organisasi mahasiswa itu meminta agar fungsi pengawasan internal kepolisian, khususnya Propam, melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran kode etik, disiplin, atau penyalahgunaan kewenangan.

“Independensi penyidik merupakan syarat utama terciptanya keadilan. Penyidikan harus berdasarkan alat bukti, ketentuan hukum, dan prosedur yang sah, bukan hubungan personal, kedekatan, tekanan, ataupun kepentingan pihak tertentu,” demikian penegasan HMI MPO.

HMI MPO juga mengingatkan bahwa penanganan perkara yang melibatkan jurnalis harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 4 UU Pers menjamin kemerdekaan pers, termasuk hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara Pasal 8 memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan profesinya.

Namun, HMI MPO juga menegaskan bahwa profesi wartawan tidak menjadikan seseorang kebal hukum. Setiap jurnalis tetap berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik, mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta peran Dewan Pers perlu diperhatikan sesuai karakteristik perkara.

“Kebebasan pers bukan hanya kepentingan profesi wartawan, melainkan bagian penting dari demokrasi. Ketika jurnalis tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, masyarakat juga kehilangan salah satu instrumen untuk mengawasi kepentingan publik,” tegas HMI MPO.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI MPO Cabang Bogor menyampaikan sembilan tuntutan kepada Kapolres Bogor.

Pertama, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kedua laporan polisi agar objektivitas, profesionalitas, transparansi, dan persamaan di hadapan hukum terjamin.

Kedua, meminta pendalaman komprehensif terhadap kedua laporan dengan memeriksa kronologi, saksi, keterangan para pihak, dan alat bukti secara berimbang.

Ketiga, meminta penjelasan resmi mengenai kronologi dan dasar penerbitan SPDP atas laporan pihak Kepala SPPG Dramaga Babakan pada 30 Oktober 2026.

Keempat, meminta kepastian perkembangan dan tindak lanjut laporan dari pihak jurnalis agar tidak dikesampingkan.

Kelima, mendesak kepolisian menjamin tidak adanya kriminalisasi, intimidasi, maupun tekanan terhadap jurnalis dan masyarakat sipil.

Keenam, meminta seluruh proses penyidikan memperhatikan UU Pers dan mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai konteks perkara.

Ketujuh, mendesak pelibatan Propam apabila ditemukan indikasi pelanggaran etik, disiplin, atau penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian.

Kedelapan, meminta jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil bagi pelapor, terlapor, saksi, serta masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

Kesembilan, mendesak Kapolres Bogor memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HMI MPO menegaskan bahwa sikap tersebut bukan untuk memenangkan salah satu pihak dalam konflik, melainkan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu.

“Organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami ingin memastikan bahwa hukum tidak ditentukan oleh jabatan, kedekatan, ataupun akses terhadap aparat penegak hukum, tetapi berdiri di atas fakta, alat bukti, dan prosedur yang sah,” tegas HMI MPO Cabang Bogor.

HMI MPO menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat kejelasan, transparansi, dan kepastian hukum dalam penanganan kedua laporan di Polres Bogor.

Organisasi itu juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, konstitusional, dan bertanggung jawab demi menjaga supremasi hukum, kebebasan pers, serta kehidupan demokrasi.

 

Reporter: Zakar

Tags: , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer