Breaking News
Home      •    •  

Uang “Taktis” Imigrasi Diduga Mengalir ke Dosen, KPK Dalami Peran Silmy Karim

Liputan 08
30 Sep 2026

Liputan08.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang dari eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim kepada seorang dosen Universitas Brawijaya, Romy Hermawan.

Dugaan tersebut terungkap setelah penyidik memeriksa Romy sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjerat Silmy Karim dan sejumlah pejabat Ditjen Imigrasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberian uang tersebut diduga dilakukan secara rutin ketika Silmy menjalani bimbingan studi di Universitas Brawijaya.

“Bahwa diduga pihak tersangka (Silmy Karim) ini memberikan sejumlah uang secara rutin ketika melakukan bimbingan studi di Universitas Brawijaya,” kata Budi, Rabu (30/9/2026).

Menurut Budi, penyidik kini melakukan pendalaman untuk mengetahui sumber serta jumlah uang yang diduga diberikan kepada Romy.

KPK menduga uang tersebut berasal dari setoran yang terkumpul di lingkungan Ditjen Imigrasi. Setoran itu disebut ditampung sebagai “uang taktis” dan diduga salah satunya digunakan Silmy untuk memberikan uang kepada Romy dalam kapasitasnya sebagai dosen.

“Setoran-setoran yang terkait dengan layanan atau setoran dari bawah, itu kan ditampung menjadi uang taktis,” ujar Budi.

Penyidik, lanjutnya, masih menghitung total uang yang diduga telah diberikan kepada Romy.

Dugaan Pemerasan di Ditjen Imigrasi

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Silmy Karim bersama tujuh pejabat Ditjen Imigrasi sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait layanan izin tinggal warga negara asing.

KPK menduga terdapat penerimaan uang sedikitnya Rp145,5 miliar selama periode 2022–2026, baik secara langsung maupun melalui perantara.

KPK juga menduga terdapat pembagian uang secara rutin kepada sejumlah pejabat Imigrasi. Silmy Karim disebut menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.

Uang tersebut diduga digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi, pembelian aset, hingga kegiatan usaha.

KPK masih melakukan penyidikan untuk mengungkap secara utuh aliran dana, pihak-pihak yang menerima, serta penggunaan uang yang diduga berasal dari praktik pemerasan tersebut.

Dalam proses hukum yang masih berjalan, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tags: ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Populer